Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Debat Pilkada Tangsel, Pengamat: Calon Minim Data

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Petugas menunjukkan surat suara Pilkada Tangerang Selatan saat proses distribusi di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 24 November 2020. Sebanyak 1.001.874 surat suara yang belum dilipat tiba di Gudang KPU Tangerang Selatan. ANTARA/Fauzan
Petugas menunjukkan surat suara Pilkada Tangerang Selatan saat proses distribusi di Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 24 November 2020. Sebanyak 1.001.874 surat suara yang belum dilipat tiba di Gudang KPU Tangerang Selatan. ANTARA/Fauzan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai para calon Kepala Daerah Tangerang Selatan atau Tangsel, tak memaparkan data kuantitatif sebagai dasar penghitungan dan pertimbangan pembuatan konsep program kerja.

Mereka, kata Emrus, hanya berkutat di tatanan konsep saja. “Implikasinya ke depan, pemilih akan sulit menagih janji-janji paslon terpilih,” kata dia dalam keterangan tertulis Cek Fakta Debat Pilkada Tangsel pada Jumat, 4 Desember 2020.

Emron mengungkapkan hal tersebut setelah dilakukan debat Pilkada Tangsel yang menampilkan tiga pasangan calon. Ketiganya adalah,  Muhammmad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo di nomor urut 1, Siti Nurazizah-Ruhamaben nomor urut 2, serta Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan pada nomor urut 3.

Debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tangerang Selatan itu bertemakan keamanan dan keadilan. Menurut Emrus, tak satu pun pasangan calon memiliki angka kejahatan di wilayah Tangsel. Mereka juga tak membeberkan tingkat kemiskinan saat ini dan upaya menguranginya.

Para calon, kata Emir, juga mengutip hasil survey yang menyebutkan preferensi warga Tangerang Selatan tanpa menyebutkan lembaga surveyor mana yang melakukan survey tersebut serta tujuan dan pendanaannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Klaim seperti ini menyebutkan adanya persepsi publik, tapi, justru mengaburkan substansinya. Itu seperti mengada-ada saja. Semua calon ini minim angka dan data yang jelas,” ucap Emrus.

Menurut Emrus, setiap pasangan calon harus memiliki data yang kuat sebagai pemaparan program kerja kepada pemilih. Dengan adanya data yang dipaparkan, kata dia, publik akan lebih tercerdaskan dalam memilih secara rasional, bukan alasan emosional. “Saya melihat ini belum muncul dalam Pilkada Tangsel, juga banyak di wilayah lain,” ujar dia.

Dalam debat, kata dia, ada pula pertanyaan soal kinerja direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tangerang Selatan, PT PTIS. Namun, Emrus mengatakan tak satu pun pasangan membeberkan secara gamblang kinerja dan kontribusi perusahaan tersebut untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 dengan DPR Pekan Depan, KPU dan Bawaslu Beri Respons

9 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
Bahas Kotak Kosong di Pilkada 2024 dengan DPR Pekan Depan, KPU dan Bawaslu Beri Respons

KPU mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah yang melawan kotak kosong pada Pilkada 2024.


Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

9 jam lalu

Bakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menghadiri acara Konsolidasi Internal bersama Komunitas Juang Perempuan (KJP) di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Jumat, 6 September 2024. berjanji untuk menggandakan operasional RT/RW, memasang CCTV di setiap lingkungan untuk menekan tindak kriminalitas, serta meningkatkan anggaran kader dasa wisma dan jumantik. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

Akademisi menilai tidak akan ada reshuffle kabinet setelah mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung karena maju di Pilkada 2024.


KPU Buka Opsi Gelar Pilkada Ulang di 2025 Jika Kotak Kosong Menang

22 jam lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
KPU Buka Opsi Gelar Pilkada Ulang di 2025 Jika Kotak Kosong Menang

Hal itu, kata dia, dilakukan apabila banyak wilayah dengan peserta calon tunggal dimenangkan kotak kosong dalam Pilkada 2024.


KPU Jateng Sebut Pilkada di Tiga Daerah Diikuti Pasangan Calon Tunggal

1 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
KPU Jateng Sebut Pilkada di Tiga Daerah Diikuti Pasangan Calon Tunggal

KPU Jateng menyatakan tiga bakal pasangan calon yang sudah mendaftar di Pilkada 2024 akan berhadapan dengan kotak kosong.


Ini Daftar 41 Wilayah yang Hanya Miliki Calon Tunggal di Pilkada 2024

1 hari lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Idham Holik (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan penerimaan pendaftaran Pencalonan kepala daerah Pilkada Serentak Tahun 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ini Daftar 41 Wilayah yang Hanya Miliki Calon Tunggal di Pilkada 2024

Meski pendaftaran calon peserta Pilkada 2024 sudah diperpanjang, KPU melaporkan masih ada 41 wilayah yang hanya miliki calon tunggal.


Alasan Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat di Pilkada 2024

1 hari lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Alasan Bawaslu Lakukan Pengawasan Melekat di Pilkada 2024

Bawaslu memiliki keterbatasan akses Sistem Informasi Pencalonan atau Silon KPU di Pilkada 2024.


Komnas HAM Sebut 8 Kriteria Calon Kepala Daerah Sadar HAM di Pilkada 2024, Apa Saja?

1 hari lalu

Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah memaparkan catatan penegakan hak asasi manusia (HAM) sepanjang 2023 di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 25 Januari 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin.
Komnas HAM Sebut 8 Kriteria Calon Kepala Daerah Sadar HAM di Pilkada 2024, Apa Saja?

Komnas HAM menyatakan terdapat empat fokus pemantauan pada Pilkada 2024.


Perpanjangan Pendaftaran Berakhir, Masih Ada 41 Daerah Miliki Calon Tunggal di Pilkada 2024

1 hari lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin (tengah) bersama Anggota KPU RI August Mellaz (kiri) dan Idham Holik (kanan) memberikan keterangan kepada media terkait perkembangan penerimaan pendaftaran Pencalonan kepala daerah Pilkada Serentak Tahun 2024 di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Perpanjangan Pendaftaran Berakhir, Masih Ada 41 Daerah Miliki Calon Tunggal di Pilkada 2024

Calon tunggal itu akan melawan kotak kosang di Pilkada 2024.


Pilgub Jateng: KPU Sebut Luthfi-Taj Yasin dan Andika-Hendrar Belum Penuhi Syarat Administrasi

1 hari lalu

Andika Perkasa dan Ahmad Luthfi. ANTARA
Pilgub Jateng: KPU Sebut Luthfi-Taj Yasin dan Andika-Hendrar Belum Penuhi Syarat Administrasi

KPU Jateng menyatakan Ahmad Luthfi kurang lima dokumen dan Andika Perkasa kurang 13 dokumen.


KPU DKI Ungkap Tiga Paslon di Pilkada Jakarta Belum Penuhi Syarat Administrasi

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) DKI Jakarta, Wahyu Dinata (tengah) memimpin penyampaian hasil penelitian persyaratan administrasi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Hotel Luminor, Mangga Besar, Jakarta, Kamis, 5 September 2024. Ketiga Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) belum memenuhi persyaratan administrasi.  TEMPO/ Ilham Balindra
KPU DKI Ungkap Tiga Paslon di Pilkada Jakarta Belum Penuhi Syarat Administrasi

KPU DKI tak bersedia mengungkap detail kelengkapan persyaratan masing-masing paslon di Pilkada Jakarta.