TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyatakan selalu memantau perkembangan zonasi dari 319 kabupaten atau kota yang menyelenggarakan Pilkada 2020.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, sembari melakukan pengawasan, pihaknya juga merancang peraturan tahapan pemilihan. "Agar tidak memperbesar peluang penularan Covid-19," ujar dia melalui siaran pers pada 24 November 2020.
Sampai saat ini, berbagai pelaporan pelanggaran maupun hasil evaluasi simulasi pilkada menjadi bahan perbaikan ke depannya. Wiku menjelaskan, salah satu bukti respons pemerintah dan adaptif terhadap perkembangan yang ada, yaitu perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 6 menjadi PKPU No. 13, maupun Satgas Covid-19 yang terus memfasilitasi penyediaan alat testing untuk keperluan screening.
Selain itu, satgas pusat dan daerah pun selalu berkoordinasi ketika terjadi kerumunan. "Kami secara aktif melakukan tes screening, baik kepada pendemo yang diamankan, serta petugas pengamanan," kata Wiku.
Bagi demonstran yang reaktif, kata Wiku, maka akan dilanjutkan dengan testing untuk diagnostik dan isolasi mandiri atau perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara daerah setempat.
