Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Febri Diansyah Mundur Dari Tim Debat KPU di Sumatera Barat

Reporter

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Febri Diansyah mengangkat kartu identitas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menyampaikan pengunduran dirinya sebagai pegawai dari lembaga anti korupsi tersebut di gedung KPK, Kamis 24 September 2020. Mantan Juru Bicara KPK tersebut mengundurkan diri sebagai Kepala Biro Humas sekaligus Pegawai KPK karena merasa kondisi politik dan hukum telah berubah tidak sesuai dengan semangat independensi sebagai lembaga pemberantas korupsi seperti awal dirinya menjadi bagian KPK. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Febri Diansyah mengangkat kartu identitas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menyampaikan pengunduran dirinya sebagai pegawai dari lembaga anti korupsi tersebut di gedung KPK, Kamis 24 September 2020. Mantan Juru Bicara KPK tersebut mengundurkan diri sebagai Kepala Biro Humas sekaligus Pegawai KPK karena merasa kondisi politik dan hukum telah berubah tidak sesuai dengan semangat independensi sebagai lembaga pemberantas korupsi seperti awal dirinya menjadi bagian KPK. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai bentuk perwujudan prinsip-prinsip politik berintegritas, Febri Diansyah dan Donal Fariz mengajukan pengunduran diri sebagai Tim Penyusun Materi Debat pada Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar.

Menurut dia, hal itu merupakan komitmen mencegah potensi terjadi konflik kepentingan atau menjaga kepatutan dan mitigasi risiko di masa akan datang. Keduanya merupakan kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan - Dasril Panin Datuk Labuan.

Donal Fariz sebelumnya diminta masuk sebagai Tim Penyusun Materi Debat di KPU Sumatera Barat, sedangkan Febri Diansyah di KPU Kabupaten Tanah Datar. "Hal ini kami lakukan karena prinsip politik berintegritas seperti yang diterapkan pada hubungan pendampingan hukum terhadap SR-Labuan di Kabupaten Dharmasraya agar kita bersama menjaga prinsip integritas tersebut," kata Febri.

Meskipun Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar merupakan wilayah yang berbeda, namun Febri memandang perlu melakukan penegasan terkait posisi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan sekaligus penghormatan terhadap prinsip independensi KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan tugas mewujudkan Pilkada 2020 yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Kami berharap pelaksanaan pilkada yang demokratis dan berintegritas dapat menghasilkan pemimpin yang dirasakan manfaat dan kerja nyata oleh masyarakat," tutur mantan pegawai KPK ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Usai mengundurkan diri sebagai pegawai KPK, Febri Diansyah dan rekannya, Donal Fariz, mendirikan Visi Integritas Law Office. Keduanya memulai perjalanan baru sebagai kuasa hukum Sutan Riska dan D P Datuk Labuan.

Menurut Febri, dia bukan sekadar memberi pendampingan hukum, tapi membawa misi politik berintegritas dengan tujuan agar masyarakat Dharmasraya mendapatkan pemimpin yang terbaik. Mantan Jubir KPK itu menilai proses politik yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang bersih dan seluruh kebijakan butuh dukungan pemerintahan yang bersih. "Ini ikhtiar yang kami lakukan bersama dengan posisi sebagai kuasa hukum harus dijalankan secara profesional dan di luar tim kampanye," ujarnya.

Sedangkan Donal Fariz mengatakan politik bersih dan berintegritas perlu dimulai dari Pilkada mengingat peran pentingnya untuk mewujudkan pemerintah bersih. Mantan aktivis ICW itu juga menilai adanya pemimpin muda yang maju dalam kontes politik mempunyai nilai lebih.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

1 hari lalu

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. Pencoblosan ulang ini dilakukan berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil pemilu lalu  ANTARA/Basri Marzuki
KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

KPU dan Komnas Perempuan ingin hadirkann Pemilu 2024 yang ramah terhadap perempuan. Begini respons Srikandi UGM.


Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

1 hari lalu

Anggota KPU Kota Bengkulu Deby Harianto. ANTARA/Anggi Mayasari
Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

KPU Bengkulu menemukan 7 caleg ganda yang akan bertarung pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

1 hari lalu

Partai Prima menggelar aksi tuntut KPU buka data sipol di depan Kantor KPU, Rabu, 14 Desember 2022. Foto: Ima Dini Shafira
Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

Rumah Demokrasi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki mitigasi sistem informasi digital dalam penyelanggaraan Pemilu 2024.


24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

1 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

Partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu 2024 sebanyak 24 parpol. Berikut daftar dan nomor urutnya, lengkap.


Mengingat Tan Malaka, Pahlawan yang Terlupakan

1 hari lalu

Tan Malaka. id.wikipedia.org
Mengingat Tan Malaka, Pahlawan yang Terlupakan

Tan Malaka salah satu tokoh pejuang kemerdekaan. Sayangnya peninggalan bersejarah yang berkaitan dengannya kurang diperhatikan.


KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

1 hari lalu

Simulasi Pemilu 2019 dengan tema
KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

KPU dan Komnas perempuan bertemu untuk bicarakan Pemilu 2024 yang ramah perempuan dan inklusif. Apa maksudnya?


Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan keterangan soal jalan rusak di Lampung di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (topi berlambang garuda) di Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023. Biro Setpres
Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan sejumlah dampak negatif dari pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe Pilpres 2024


Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

2 hari lalu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan uji publik terhadap sejumlah rancangan Peraturan KPU (PKPU), Sabtu (27/5).
Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia soroti dibukanya celah bagi terpidana korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

2 hari lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

2 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

Bawaslu Lampung menyatakan Bacaleg ganda tak akan lolos menjadi Caleg pada Pemilu 2024 jika tak memilih salah satu partai politik atau satu dapil.