Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Jakarta - Sebagai bentuk perwujudan prinsip-prinsip politik berintegritas, Febri Diansyah dan Donal Fariz mengajukan pengunduran diri sebagai Tim Penyusun Materi Debat pada Pilkada 2020 di Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Tanah Datar.
Menurut dia, hal itu merupakan komitmen mencegah potensi terjadi konflik kepentingan atau menjaga kepatutan dan mitigasi risiko di masa akan datang. Keduanya merupakan kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan - Dasril Panin Datuk Labuan.
Donal Fariz sebelumnya diminta masuk sebagai Tim Penyusun Materi Debat di KPU Sumatera Barat, sedangkan Febri Diansyah di KPU Kabupaten Tanah Datar. "Hal ini kami lakukan karena prinsip politik berintegritas seperti yang diterapkan pada hubungan pendampingan hukum terhadap SR-Labuan di Kabupaten Dharmasraya agar kita bersama menjaga prinsip integritas tersebut," kata Febri.
Meskipun Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar merupakan wilayah yang berbeda, namun Febri memandang perlu melakukan penegasan terkait posisi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan sekaligus penghormatan terhadap prinsip independensi KPU Kabupaten Tanah Datar dalam menjalankan tugas mewujudkan Pilkada 2020 yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Kami berharap pelaksanaan pilkada yang demokratis dan berintegritas dapat menghasilkan pemimpin yang dirasakan manfaat dan kerja nyata oleh masyarakat," tutur mantan pegawai KPK ini.
Usai mengundurkan diri sebagai pegawai KPK, Febri Diansyah dan rekannya, Donal Fariz, mendirikan Visi Integritas Law Office. Keduanya memulai perjalanan baru sebagai kuasa hukum Sutan Riska dan D P Datuk Labuan.
Menurut Febri, dia bukan sekadar memberi pendampingan hukum, tapi membawa misi politik berintegritas dengan tujuan agar masyarakat Dharmasraya mendapatkan pemimpin yang terbaik. Mantan Jubir KPK itu menilai proses politik yang bersih akan menghasilkan pemimpin yang bersih dan seluruh kebijakan butuh dukungan pemerintahan yang bersih. "Ini ikhtiar yang kami lakukan bersama dengan posisi sebagai kuasa hukum harus dijalankan secara profesional dan di luar tim kampanye," ujarnya.
Sedangkan Donal Fariz mengatakan politik bersih dan berintegritas perlu dimulai dari Pilkada mengingat peran pentingnya untuk mewujudkan pemerintah bersih. Mantan aktivis ICW itu juga menilai adanya pemimpin muda yang maju dalam kontes politik mempunyai nilai lebih.
