Masyarakat Sipil Apresiasi Sirekap Jadi Alat Bantu di Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia

    Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi masyarakat sipil mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menggunakan aplikasi sistem informasi rekapitulasi secara elektronik (Sirekap) sebagai alat bantu mempublikasikan hasil perolehan suara di Pilkada 2020.

    "Ini salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas kerja yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada," kata peneliti Perludem, Heroik Pratama, dalam webinar, Ahad, 15 November 2020.

    Sebelumnya, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dan pemerintah serta KPU dan Bawaslu menyepakati hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada 2020 didasari oleh berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi manual. Adapun Sirekap hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi, serta untuk publikasi.

    Organisasi yang terdiri dari Perludem, Netgrit, Kode Inisiatif, Netfid, Kemitraan, dan JPPR ini pun mendorong KPU tetap menyiapkan Sirekap secara cermat dan lengkap dari segi infrastruktur teknologi, kesiapan jaringan internet, keamanan siber, hingga kesiapan sumber daya manusia seperti petugas pemilu yang akan menggunakan Sirekap di Pilkada 2020.

    KPU dan Bawaslu juga diminta melalukan sosialisasi penggunaan Sirekap kepada para pemangku kepentingan, yakni partai politik, pasangan calon dan tim pemenangan, dan masyarakat. "Sekalipun Sirekap sebatas alat bantu publikasi hasil pemilihan yang tidak menggantikan proses rekapitulasi suara manual berjenjang," ujarnya.

    Organisasi masyarakat sipil juga mendorong KPU menjadikan penggunaan Sirekap sebagai alat bantu publikasi hasil pemilu, sekaligus sebagai bentuk uji coba secara nasional. Sehingga, Heroik menilai perlu dipersiapkan pencermatan, pencatatan penetapan, dan evaluasi Sirekap untuk menjadi bahan penyempurnaan dan persiapan penggunaan Sirekap pada pemilihan selanjutnya.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    INFO Gotong Royong Solid Di Masa Sulit Untuk Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

    Kemendikbud mengajak untuk bergotong royong dan bekerja sama memastikan pembelajaran tetap berlangsung walaupun peserta didik tidak dapat hadir.