Rawan Konflik, Pengamat Minta Pilkada 2020 Dikawal Ketat

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung menunjukan nomor urut setelah dilakukan pengundian di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 24 September 2020. KPU Kabupaten Bandung telah menetapkan nomor urut ketiga pasangan calon dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahapan kampanye pada Sabtu (26/9/2020) mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

    Ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung menunjukan nomor urut setelah dilakukan pengundian di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 24 September 2020. KPU Kabupaten Bandung telah menetapkan nomor urut ketiga pasangan calon dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahapan kampanye pada Sabtu (26/9/2020) mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Democratic (IDE) Center David Kaligis menilai ada potensi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, ia meminta pelaksanaan Pilkada harus diawasi secara ketat.

    "Pelaksanaan Pilkada memang dilematis karena di satu sisi kesehatan rakyat menjadi prioritas utama. Namun di sisi lain Pilkada harus tetap dilaksanakan sebagai sarana sirkulasi elit politik," kata David di Jakarta, kemarin. 
     
    Ia menyatakan ada beberapa hal yang harus serius diperhatikan berkaitan penyelenggaraan Pilkada 2020 dan tidak bisa dianggap remeh.
     
    Pertama, kata David, rezim hukum pemilu dalam Pilkada tidak akan berjalan efektif. Ia menilai situasi itu bisa berujung pada konflik di tengah masyarakat dan melahirkan derasnya gugatan.

    Kedua ialah potensi terjadinya electoral frauds atau penyimpangan pada proses pelaksanaan Pilkada 2020. Penyimpangan diperkirakan terjadi baik secara kasuistik maupun sporadik, bahkan dapat berkembang menjadi masif.
     
    Dia mencontohkan dalam pemungutan suara pada 9 Desember 2020, masyarakat yang akan hadir ke TPS harus mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak. David menyatakan antrean bisa terjadi dan durasi pemungutan suara pun berjalan lama. Dampaknya, tenaga penyelenggara di tingkat bawah bisa terkuras dengan mundurnya waktu di TPS.
    Kelelahan dan potensi kelalaian bisa terjadi dan tidak menutup kemungkinan tragedi penyelenggara yang tewas akibat kelelahan di Pemilu 2019 terulang kembali.
     
    Ketiga, ruang gerak yang terbatas bagi pengawas pemilu karena ada pandemi Covid-19 menjadi peluang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar aturan. "Ketidakpuasan atas kekalahan karena cacatnya penyelenggaraan Pilkada dapat mengakibatkan pengerahan massa untuk menuntut keadilan elektoral," tutur David. 
     
    Keempat, persoalan hak pilih masyarakat di Pilkada 2020 harus dijadikan perhatian bersama. Begitu juga dengan daftar pemilih tetap. "Di saat normal saja surat undangan pemilih, yakni form C6 banyak yang tidak sampai ke tangan pemilih atau ditimbun oleh oknum-oknum tertentu, apalagi di tengah Pandemi," ujar David.
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    INFO Gotong Royong Solid Di Masa Sulit Untuk Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

    Kemendikbud mengajak untuk bergotong royong dan bekerja sama memastikan pembelajaran tetap berlangsung walaupun peserta didik tidak dapat hadir.