Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Rawan Konflik, Pengamat Minta Pilkada 2020 Dikawal Ketat

Reporter

image-gnews
Ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung menunjukan nomor urut setelah dilakukan pengundian di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 24 September 2020. KPU Kabupaten Bandung telah menetapkan nomor urut ketiga pasangan calon dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahapan kampanye pada Sabtu (26/9/2020) mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung menunjukan nomor urut setelah dilakukan pengundian di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 24 September 2020. KPU Kabupaten Bandung telah menetapkan nomor urut ketiga pasangan calon dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahapan kampanye pada Sabtu (26/9/2020) mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesian Democratic (IDE) Center David Kaligis menilai ada potensi konflik dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, ia meminta pelaksanaan Pilkada harus diawasi secara ketat.

"Pelaksanaan Pilkada memang dilematis karena di satu sisi kesehatan rakyat menjadi prioritas utama. Namun di sisi lain Pilkada harus tetap dilaksanakan sebagai sarana sirkulasi elit politik," kata David di Jakarta, kemarin. 
 
Ia menyatakan ada beberapa hal yang harus serius diperhatikan berkaitan penyelenggaraan Pilkada 2020 dan tidak bisa dianggap remeh.
 
Pertama, kata David, rezim hukum pemilu dalam Pilkada tidak akan berjalan efektif. Ia menilai situasi itu bisa berujung pada konflik di tengah masyarakat dan melahirkan derasnya gugatan.

Kedua ialah potensi terjadinya electoral frauds atau penyimpangan pada proses pelaksanaan Pilkada 2020. Penyimpangan diperkirakan terjadi baik secara kasuistik maupun sporadik, bahkan dapat berkembang menjadi masif.
 
Dia mencontohkan dalam pemungutan suara pada 9 Desember 2020, masyarakat yang akan hadir ke TPS harus mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak. David menyatakan antrean bisa terjadi dan durasi pemungutan suara pun berjalan lama. Dampaknya, tenaga penyelenggara di tingkat bawah bisa terkuras dengan mundurnya waktu di TPS.
Kelelahan dan potensi kelalaian bisa terjadi dan tidak menutup kemungkinan tragedi penyelenggara yang tewas akibat kelelahan di Pemilu 2019 terulang kembali.
 
Ketiga, ruang gerak yang terbatas bagi pengawas pemilu karena ada pandemi Covid-19 menjadi peluang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melanggar aturan. "Ketidakpuasan atas kekalahan karena cacatnya penyelenggaraan Pilkada dapat mengakibatkan pengerahan massa untuk menuntut keadilan elektoral," tutur David. 
 
Keempat, persoalan hak pilih masyarakat di Pilkada 2020 harus dijadikan perhatian bersama. Begitu juga dengan daftar pemilih tetap. "Di saat normal saja surat undangan pemilih, yakni form C6 banyak yang tidak sampai ke tangan pemilih atau ditimbun oleh oknum-oknum tertentu, apalagi di tengah Pandemi," ujar David.
 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


7 Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Arus Deras Kampanye Negatif di Media Sosial

10 jam lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
7 Tips Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Arus Deras Kampanye Negatif di Media Sosial

Kampanye negatif di media sosial semakin rawan saat pilkada.


Ketua KPU Bangladesh Mundur Menyusul Penjungkalan Sheikh Hasina

1 hari lalu

Ketua KPU Bangladesh Mundur Menyusul Penjungkalan Sheikh Hasina

Ketu KPU Bangladesh mundur setelah menyangkal campur tangan politik dalam pemilu Januari yang memilih kembali pemimpin otokratis Sheikh Hasina.


Saat KPU Kampanyekan Pilkada Cerdas Lewat Film Tepatilah Janji

4 hari lalu

Tangkapan kamera salah satu penonton, memotret penulis skenario film Tepatilah Janji Alim Sudio saat berinteraksi dengan penonton di bioskop Samarinda, Senin 2 September 2024. ANTARA/Ahmad Rifandi
Saat KPU Kampanyekan Pilkada Cerdas Lewat Film Tepatilah Janji

KPU berharap film Tepatilah Janji dapat memberikan edukasi dan inspirasi tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada.


Jokowi dan Prabowo Saling Adu Pujian Saat Apel Kader Gerindra

4 hari lalu

Presiden Terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberi hormat saat Presiden Joko Widodo memberi sambutan dalam apel kader dan penutupan Rapimnas Partai Gerindra di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo memuji Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga Presiden terpilih di hadapan peserta Rapimnas Partai Gerindra. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Jokowi dan Prabowo Saling Adu Pujian Saat Apel Kader Gerindra

Jokowi menghadiri apel kader dan rapimnas Gerindra. Dalam apel tersebut ia dan Prabowo saling melontarkan pujian, apa saja?


Junta Myanmar Umumkan Sensus Nasional sebagai Jalan Menuju Pemilu

5 hari lalu

Seorang personel militer berjaga, ketika 200 personel militer Myanmar mundur ke jembatan ke Thailand pada hari Kamis setelah serangan selama berhari-hari oleh perlawanan anti-junta, yang menyatakan mereka telah memenangkan kendali atas kota perbatasan Myawaddy yang penting, yang terbaru dalam sebuah serangkaian kemenangan pemberontak, dekat perbatasan Thailand-Myanmar di Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, 11 April 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun
Junta Myanmar Umumkan Sensus Nasional sebagai Jalan Menuju Pemilu

Sensus nasional ini bagian dari pemilu yang dijanjikan junta Myanmar dilakukan pada tahun depan.


Bawaslu Minta Pelaksanaan Pemilu Bisa Terapkan Konsep Ramah Lingkungan

5 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Minta Pelaksanaan Pemilu Bisa Terapkan Konsep Ramah Lingkungan

Bawaslu menilai isu lingkungan masih belum menjadi prioritas penyelenggara pemilu.


BPS Beberkan Dampak Penduduk Kelas Menengah Turun Kelas: Perekonomian Kurang Resilien

6 hari lalu

Ilustrasi belanja / masyarakat kelas menengah. ANTARA/Puspa Perwitasari
BPS Beberkan Dampak Penduduk Kelas Menengah Turun Kelas: Perekonomian Kurang Resilien

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membeberkan dampak proporsi jumlah penduduk kelas menengah yang turun kelas.


Usut Korupsi Bansos Presiden di Masa Pandemi Covid-19, KPK Periksa Mantan Kepala Biro Kemensos

7 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Usut Korupsi Bansos Presiden di Masa Pandemi Covid-19, KPK Periksa Mantan Kepala Biro Kemensos

KPK terus memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam pengadaan Bansos Presiden di masa pandemi Covid-19. Kerugian negara sementara Rp 125 Miliar.


5 Alasan Partai Politik Merekrut Artis

7 hari lalu

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan) dan Rano Karno (kiri) saat mendaftarkan diri sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024 di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024. Pasangan Pramono Anung-Rano Karno mendaftarkan diri sebagai peserta Pilgub DKI Jakarta 2024 dengan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
5 Alasan Partai Politik Merekrut Artis

Sejumlah artis kerap jadi andalan partai politik saat musim pemilu.


BPS: 9,48 Juta Penduduk Kelas Menengah Turun ke Ambang Rentan Miskin

9 hari lalu

 Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. TEMPO/Aisha Shaidra
BPS: 9,48 Juta Penduduk Kelas Menengah Turun ke Ambang Rentan Miskin

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar mengatakan ada 9,48 juta penduduk kelas menengah yang turun kelas ke ambang rentan miskin.