Akademisi Nilai Pilkada 2020 Berpotensi Tumbuhkan Politik Uang

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kedua pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution (kiri) Salman Alfarisi (kedua kiri) dan Bobby Nasution (kedua kanan) Aulia Rahman (kanan) memegang nomor urut disaksikan komisioner KPU dan Bawaslu Kota Medan pada Pengundian Nomor Urut Pilkada, di Medan, Sumatera Utara, Kamis 24 September 2020. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

    Kedua pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution (kiri) Salman Alfarisi (kedua kiri) dan Bobby Nasution (kedua kanan) Aulia Rahman (kanan) memegang nomor urut disaksikan komisioner KPU dan Bawaslu Kota Medan pada Pengundian Nomor Urut Pilkada, di Medan, Sumatera Utara, Kamis 24 September 2020. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof Dr Eko Prasojo, mengatakan Pilkada 2020 pada masa pandemi Covid-19 berpotensi melahirkan money politics (politik uang) secara terselubung. Ia menilai hal itu muncul karena ada kebutuhan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi.

    "Pilkada di tengah pandemi Covid-19 juga dapat berpotensi memberikan dampak diantaranya pada minimnya kualitas interaksi calon dan masyarakat," kata Eko, Selasa, 13 Oktober 2020. Selain itu, Pilkada 2020 pada Desember akan menjadi ritualitas demokrasi atau prosedural semata dan tidak terjadi konsolidasi demokrasi lokal.

    Di sisi lain, Eko melihat ada hal dilematis jika Pilkada tidak dilaksanakan. Ia mengatakan penundaan Pilkada akan berdampak pada pejabat sementara kepala daerah yang tidak dapat membuat keputusan strategis, seperti pemakaian dana negara dan terjadi penundaan berbagai program pembangunan.

    Meski demikian ada opsi lain, yakni Pilkada tidak langsung oleh DPRD. Pilkada 2020 yang dilakukan tidak langsung melalui DPRD sangat dimungkinkan berdasarkan pasal 18 UUD 1945, serta tidak menghilangkan esensi demokrasi.

    "Pilkada oleh DPRD juga tetap berpotensi money politics oleh politisi dan pengusaha. Serta perlu melakukan perubahan UU Pilkada atau melalui Perppu yang membutuhkan waktu,” ujar Eko.

    Sementara itu guru besar FISIP UI, Prof Dr Valina Singka Subekti, mengatakan Pilkada serentak sangat kompleks, rumit, dan berbiaya mahal. Menurut dia, Pilkada identik dengan kerumunan massa yang melibatkan banyak orang.

    Valina membuka opsi untuk menunda Pilkada 2020 secara keseluruhan atau parsial. Menurut dia, selama melakukan penundaan dapat dilakukan upaya pengendalian Covid-19, menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat, inovasi pengaturan perpanjangan waktu untuk pemungutan suara.

    Inovasi lain yang bisa disiapkan ialah perhitungan rekapitulasi suara secara elektronik, pemungutan suara via pos, kotak suara keliling, dan inovasi skema sanksi pelanggaran secara tegas dan menimbulkan efek jera.

    "Peran KPU sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada perlu sangat berhati-hati, sehat dan aman jiwa. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi risiko," ujar Valina. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggunaan Masker Bagi Sebagian Orang Bisa Menimbulkan Jerawat

    Saat pandemi seperti sekarang ini penggunaan masker adalah hal yang wajib dilakukan.