Polri Tangani 13 Dugaan Tindak Pidana Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mendapat pengawalan polisi mendistribusikan kotak suara dan bilik suara pilkada Jawa Tengah 2018 di Dusun Sapen dan Borangan, Desa Candirejo, Pringapus, Kabupaten Semarang, Selasa, 26 Juni 2018. Karena ketiadaan jembatan, distribusi logistik tersebut harus dilakukan secara estafet menggunakan mobil, sepeda motor, dan berjalan kaki. ANTARA/Aditya Pradana Putra

    Petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mendapat pengawalan polisi mendistribusikan kotak suara dan bilik suara pilkada Jawa Tengah 2018 di Dusun Sapen dan Borangan, Desa Candirejo, Pringapus, Kabupaten Semarang, Selasa, 26 Juni 2018. Karena ketiadaan jembatan, distribusi logistik tersebut harus dilakukan secara estafet menggunakan mobil, sepeda motor, dan berjalan kaki. ANTARA/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI tengah menangani 13 perkara dugaan tindak pidana menyangkut Pilkada 2020. Belasan dugaan tindak pidana itu sebelumnya telah tercatat di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

    "Jumlah laporan atau temuan sebanyak 90 perkara. Kemudian untuk jumlah perkara yang diteruskan ke Polri sebanyak 13 perkara," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono saat dikonfirmasi pada Selasa, 6 Oktober 2020.

    Awi menjabarkan belasan perkara itu terjadi di Lampung Timur, Hulu Sungai Tengah, Kutai Timur, Morowali Utara, Minahasa Utara, Kepulauan Aru, Waropen, Supiori, Membramo Raya, Merauke dan Raja Ampat.

    Dari keseluruhan perkara yang ditangani, kepolisian menemukan ada enam jenis pelanggaran. Pertama adalah pemalsuan serta tidak melaksanakan verfikasi dan rekap dukungan dengan masing-masing sebanyak empat kasus.

    "Lalu, ada mutasi pejabat yang dilakukan enam bulan sebelum mencalonkan diri sebagai paslon sebanyak dua perkara. Kemudian, menghilangkan hak seseorang untuk menjadi calon ada dua kasus, serta mahar politik dengan satu kasus," kata Awi.

    Terakhir, yakni pelanggaran terhadap protokol kesehatan dengan satu kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, dua perkara sudah di ranah penyidikan, satu perkara di ranah P-19, empat kasus di ranah penyerahan berkas tahap II, dan enam perkara di ranah SP3.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggunaan Masker Bagi Sebagian Orang Bisa Menimbulkan Jerawat

    Saat pandemi seperti sekarang ini penggunaan masker adalah hal yang wajib dilakukan.