Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020 di Jawa Barat

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Bawaslu Abhan (tengah) didampingi oleh (kiri-kanan) anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja berpose saat akan memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020. Dari hasil pengawasan verifikasi faktual bakal calon perseorangan, pengawas pemilihan menemukan dokumen dukungan yang dalam identitasnya tertulis pekerjaan sebagai ASN sebanyak 6.492 pendukung dan sebanyak 4.411 penyelenggara pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Bawaslu Abhan (tengah) didampingi oleh (kiri-kanan) anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, dan Rahmat Bagja berpose saat akan memberikan keterangan pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020. Dari hasil pengawasan verifikasi faktual bakal calon perseorangan, pengawas pemilihan menemukan dokumen dukungan yang dalam identitasnya tertulis pekerjaan sebagai ASN sebanyak 6.492 pendukung dan sebanyak 4.411 penyelenggara pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan dugaan pelanggaran di empat daerah setelah satu pekan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 digelar. 

    Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah mengatakan mengatakan empat daerah itu ialah Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, dan Kota Depok. "Nanti bisa dikonfirmasi," kata Abdullah di Bandung, Minggu, 4 Oktober 2020.

    Pelanggaran kampanye itu, kata dia, rata-rata dilakukan oleh pasangan calon dengan menggelar kegiatan yang dihadiri oleh jumlah orang dengan melebihi batas. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, kata dia, pertemuan yang digelar secara tatap muka tidak boleh melebihi dari 50 orang.

    Hal itu juga berkaitan dengan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19. "Ini juga ada kegiatan sampai 70-90 orang, oleh pengawasan tingkat kecamatan direkomendasikan untuk dihentikan," katanya.

    Meski begitu, ia tidak menyebutkan secara rinci siapa saja pasangan calon yang melakukan pelanggaran, serta bentuk pelanggaran apa saja yang dilakukan. "Kegiatan kampanye dalam bentuk lain juga dilarang, misalnya jalan sehat atau sepeda santai," katanya.

    Sejauh ini, dia menyebut belum menemukan pelanggaran yang dilakukan dalam kampanye secara daring. Meski begitu, pihak Bawaslu memang mendorong setiap pasangan calon di Pilkada 2020 untuk melakukan kampanye secara daring daripada secara tatap muka. "Diharapkan dioptimalkan melalui daring ya, tapi kalau tidak memungkinkan kampanye ini juga tatap muka, tapi ada syaratnya," katanya.

    Terkait dengan penemuan dugaan pelanggaran kampanye, ia memastikan, Bawaslu telah melakukan langkah-langkah peringatan serta penindakan agar kegiatan kampanye yang tidak sesuai aturan itu untuk dihentikan.

    "Kita lakukan peringatan dulu, dua kali, lalu kalau dua kali tidak, kita rekomendasikan untuk mereka membubarkan diri, beberapa hal fungsi pengawasan kita terus berjalan," ujar Abdullah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggunaan Masker Bagi Sebagian Orang Bisa Menimbulkan Jerawat

    Saat pandemi seperti sekarang ini penggunaan masker adalah hal yang wajib dilakukan.