Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LIPI Menilai Tafsiran Aturan Main Pilkada 2020 Masih Debatable

image-gnews
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor saat ditemui di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. TEMPO/Putri.
Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor saat ditemui di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2019. TEMPO/Putri.
Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Puslit Politik LIPI) menyesalkan sikap pemerintah yang bersikukuh tetap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020. LIPI memandang penyelenggaraan Pilkada di tengah meningkatnya kasus Covid-19 bukanlah keputusan yang bijak. 
 
"Ini berangkat dari sebuah itikad baik dan kepedulian agar pelaksanaan pilkada tidak akan menjadi sesuatu nota hitam dalam sejarah demokrasi kita," kata Kepala Puslit Politik LIPI, Firman Noor, dalam keterangan pers secara daring, pada Kamis, 1 Oktober 2020.
 
Firman mengatakan ada kecenderungan tafsiran aturan main pelaksanaan Pilkada 2020 yang masih diperdebatkan. Tafsir situasional akibat pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, kata Firman, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan wewenang pada penyelenggaraan Pilkada 2020.
 
Hal ini khususnya terkait PKPU Nomor 6 Tahun 2020 yang diubah menjadi PKPU Nomor 10 Tahun 2020, kemudian diubah kembali menjadi PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan penyelenggaraan Pilkada 2020 pada situasi pandemi Covid-19. "Tidak disebut atau dijelaskan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 maupun UU Nomor 6 Tahun 2020," tandas Firman.
 
Atas dasar itu, Firman merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR agar menunda pelaksanaan Pilkada 2020. "Masih ada kesempatan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan Pilkada 2020," kata Firman.
 
YEREMIAS A. SANTOSO
 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

3 jam lalu

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diwawancara soal kesepakatan kampanye tanpa baliho di Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

KPU Bali akan membuat kesepakatan bersama peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.


Joe Biden Positif Covid-19

1 hari lalu

Presiden AS Joe Biden saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika melakukan pembicaraan mengenai keamanan regional dan transisi energi ramah lingkungan, di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, AS, 14 November 2023. REUTERS/Leah Millis
Joe Biden Positif Covid-19

Di tengah kegiatannya berkampanye, Joe Biden menemukan dirinya positif Covid-19. Dia sekarang karantina mandiri di rumahnya di Delaware.


Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersedia menjelaskan harga obat di Indonesia terus meningkat.


Istilah yang Populer Saat Pandemi Covid-19, mulai Anosmia, Long Covid, hingga Komorbid

6 hari lalu

Tenaga medis memeriksa tekanan oksigen kepada pasien Covid-19 di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe D Kramat Jati, Jakarta, 8 Juli 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Istilah yang Populer Saat Pandemi Covid-19, mulai Anosmia, Long Covid, hingga Komorbid

Apa itu Anosmia, Long Covid, dan Komorbid yang sangat akrab di telinga pada masa pandemi Covid-19?


KPU DKI Mulai Sosialisasi Syarat Calon Pilgub Jakarta 2024: Dari Batas Usia hingga Bebas Narkoba

6 hari lalu

Ketua KPU DKI Wahyu Dinata dalam sosialisasi tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2024, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. ANTARA/Luthfia Miranda Putri
KPU DKI Mulai Sosialisasi Syarat Calon Pilgub Jakarta 2024: Dari Batas Usia hingga Bebas Narkoba

KPU DKI mulai memberikan sosialisasi kepada partai politik tentang tahapan Pilgub Jakarta 2024. Salah satu yang disosialisasikan adalah PKPU Nomor 8.


Waspada Radang Tenggorokan Bisa Jadi Tanda Penyakit Serius

8 hari lalu

Banyak cara dilakukan orang untuk meringankan radang tenggorokan, seperti berkumur dengan larutan air garam, atau mengonsumsi permen pelega tenggorokan. Namun, langkah itu hanya melegakkan tenggorokan.
Waspada Radang Tenggorokan Bisa Jadi Tanda Penyakit Serius

Penting untuk selalu waspada dan jeli terhadap gejala-gejala yang menyertai radang tenggorokan. Bisa jadi gejala penyakit serius.


Bedah PKPU No. 8 Tahun 2024 yang Masih Penuh Problem

8 hari lalu

Pekerja melakukan pembangunan panggung untuk pengajuan daftar bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan partai politik pengusung untuk memenuhi syarat pengajuan daftar bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden saat mendaftar ke KPU. TEMPO/Subekti.
Bedah PKPU No. 8 Tahun 2024 yang Masih Penuh Problem

Jeirry dari Komite Pemilih Indonesia menilai putusan MA yang menjadi dasar PKPU No. 8/2024 tersebut melampaui kewenangan MA.


Jokowi Buka Rakernas APKASI 2024, Singgung RI Mampu Hadapi Tantangan Berat 5 Tahun Terakhir

9 hari lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka turut mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Buka Rakernas APKASI 2024, Singgung RI Mampu Hadapi Tantangan Berat 5 Tahun Terakhir

Jokowi membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah kabupaten Seluruh Indonesia 2024. Singgung soal tantangan 5 tahun terakhir.


Sebelum Hasyim Asy'ari Dipecat Sempat Akomodasi Putusan MA dalam PKPU Pilkada 2024, Siapa Diuntungkan?

9 hari lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Sebelum Hasyim Asy'ari Dipecat Sempat Akomodasi Putusan MA dalam PKPU Pilkada 2024, Siapa Diuntungkan?

Eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebelum dipecat sempat sahkan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 akomodir putusan MA soal batas usia kepala daerah Pilkada 2024.


Berencana Beli KRL Cina, PT KAI Ajukan PMN Rp 1,8 Triliun

9 hari lalu

Suasana di Stasiun Manggarai, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024. Pemerintah berencana akan menaikan tarif kereta Commuteline Jabodetabek pada tahun ini. Rencana penyesuaian tarif KRL Commuterline ini sudah dibahas dengan Kementerian Perhubungan, termasuk potensi tarif menjadi naik. Tarif dasar diusulkan naik sebesar Rp2.000, atau jadi Rp5.000 untuk 25 kilometer pertama. Sementara tarif lanjutan 10 kilometer berikutnya tidak naik, atau tetap Rp1.000. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Berencana Beli KRL Cina, PT KAI Ajukan PMN Rp 1,8 Triliun

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar RP 1,8 triliun untuk tahun depan. Berencana beli KRL dari Cina.