TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, menyayangkan keputusan Presiden Jokowi dan DPR yang tetap menyelenggarakan Pilkada 2020 di tengah pendemi Covid-19 yang belum terkendali.
"Menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo dan DPR yang mengabaikan suara publik seperti yang telah disuarakan PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah," kata Alissa dalam keterangan tertulis, Rabu kemarin.
Alissa menilai situasi wabah di Indonesia masih menunjukkan angka yang sangat tinggi. Namun, parlemen beralasan adanya peraturan dan sanksi hukum membuat penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa dilangsungkan. Sementara pemerintah, kata Alissa, beralasan menjaga hak konstitusi rakyat. "Sikap pemerintah dan DPR hanya menunjukkan keduanya tidak memiliki sense of crisis terhadap wabah yang sudah merenggut 9.000 lebih nyawa," kata dia.
Alissa pun meminta partai politik dan calon kepala daerah untuk mempertimbangkan ulang Pilkada 2020 demi menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan warganya. Sebab, ia menilai, tidak ada yang lebih penting dari hak hidup warga, apalagi hanya soal perebutan kekuasaan.
Lebih lanjut, Jaringan Gusdurian meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkoordinasi dengan ahli epidemiologi guna mendapat saran yang obyektif dan ilmiah, serta didasarkan pada kepentingan hajat hidup warga.
Apabila DPR dan pemerintah masih memaksakan penyelenggaraan Pilkada 2020, Alissa meminta, warga memperketat dirinya agar tidak terlibat dalam kegiatan yang menciptakan kerumunan. "Sebagaimana diungkapkan Gus Dur bahwa yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan," katanya.
Tak hanya itu, putri Presiden keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini mengajak masyarakat mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga diri dan menjaga jarak demi mencegah semakin banyak warga yang tertular.
FRISKI RIANA
