Peneliti LP3ES Sebut 3 Risiko Jika Pilkada 2020 Tetap Jalan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah

    Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto mengatakan pelaksanaan Pilkada 2020 akan ditebus dengan ongkos sosial-politik yang sangat besar. Dia menyatakan terdapat tiga risiko jika Pilkada serentak tetap akan dilaksanakan di tengah pandemi covid-19.

    “Memaksakan melaksanakan Pilkada di 2020 tak hanya bertentangan dengan aspirasi publik. Namun juga akan menjadi skandal bagi demokrasi karena berpotensi berubah menjadi ritual “bunuh diri berjemaah” yang justru dipelopori oleh elit politik,” tutur dia dalam webinar pada Rabu, 16 September 2020.

    Adapun risiko pertama terkait dengan kemungkinan puluhan juta nyawa yang terancam tertular covid-19. Kedua, risiko buruknya sosialisasi yang akan mengorbankan kualitas Pemilu dan demokrasi. Terakhir, risiko semakin tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap para pejabat politik.

    “Jadi akumulasi korban yang meninggal dan tergerusnya kepercayaan yang mengikutinya akan menjadi catatan gelap bagi demokrasi kita yang tengah mengalami kemunduran hari ini,” ucap Wijayanto.

    Pada saat ini, terang dia, setidaknya ada 60 bakal calon peserta Pilkada 2020 yang positif Covid-19. “Peluang terjadinya kerumunan (dalam pelaksanaan Pilkada) berpotensi menularkan Covid-19 bagi jutaan pemilih,” ujarnya.

    MUHAMMAD BAQIR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.