Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan Komisi Pemilihan Umum menggelar debat Pilkada 2020 secara virtual. Ia khawatir bedat secara tatap muka berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19.
"Kalau bisa nanti debat-debatnya nggak usah ada lah, virtual aja," kata dia pada Rabu, 9 September 2020.
Tahapan Pilkada 2020 di Jawa Tengah turut menyumbang kasus positif Covid-19 yaitu di 96 pengawas pemilu di Kabupaten Boyolali. "Kalau mereka tidak mendapatkan informasi yang baik, cara kerja yang baik, perlindungan peralatan atau APD yang baik, ini bahaya," tuturnya.
Kemudian penyampaian visi misi peserta Pilkada, kata Ganjar, juga bisa disampaikan secara daring maupun memanfaatkan media elektronik. Sehingga tak ada kerumunan orang yang terjadi dalam tahapan Pilkada.
Namun, Ganjar tak menyebutkan sanksi apa yang bakal diberikan bagi kandidat atau tim kampanye yang melanggar protokol kesehatan. "Belum ada sanksinya," kata dia. "Menurut saya dibubarkan saja pertemuan seperti itu."
Sebanyak 21 daerah di Jateng akan memilih pemimpin dalam Pilkada tahun ini. Dari seluruh daerah tersebut, menurut Ganjar, Kota Semarang menjadi daerah yang paling disorot karena masih berstatus zona merah Covid-19. "Maka di Kota Semarang memang harus lebih ketat," ucap dia.
Iklan
