Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat persentase partisipasi pemilih tertinggi pada pelaksanaan pilkada 2018 terjadi di Papua. Jumlah pemilih di sana mencapai 2.910.510 orang atau 84 persen dari daftar pemilih tetap.

"Jadi kalau target KPU 77 persen, kami melihat hanya Provinsi Papua yang targetnya melampaui angka KPU," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2018 di Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.

Baca: Rekap Pilkada Sementara, 8 Calon Tunggal Kalahkan Kotak Kosong

Persentase partisipasi pemilih terbanyak berikutnya tercatat di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 75 persen dan Kalimantan Timur 74 persen. Sebaliknya, partisipasi pemilih terendah terjadi di Riau dan Kalimantan Timur dengan persentase masing-masing 58 persen serta di Sumatera Utara dengan persentase 62 persen.

Secara keseluruhan, dari pelaksanaan pilgub serentak di 17 provinsi, Bawaslu mencatat angka partisipasi pemilih sebesar 69 persen atau sejumlah 98.592.326 pemilih. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengklaim partisipasi pilkada 2018 sebanyak 73,24 persen.

Baca: Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada 2018 di Bawah Target

Sementara itu, angka partisipasi pemilih difabel dalam pilkada 2018 tercatat sebanyak 87.522 pemilih atau 49 persen. Angka pemilih difabel terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat sejumlah 18.007 pemilih atau 43 persen, Jawa Timur sebanyak 13.457 pemilih atau 42 persen dan di Jawa Tengah sejumlah 11.872 pemilih atau 32 persen.

Terkait dengan temuan angka partisipasi tersebut, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019 mendatang tingkat partisipasi pemilih dapat mencapai target. "Jadi catatannya adalah masih perlu didorong betul bagaimana supaya partisipasi masyarakat ini benar-benar maksimal, masih ada sejumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih," ujar Afifuddin.

Baca: MK Terima 50 Permohonan Sengketa Pilkada 2018