Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU Umumkan Hasil Pilkada Serentak 2018 di 6 Provinsi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memberikan keterangan kepada media di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 12 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memberikan keterangan kepada media di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 12 Maret 2018. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menerima hasil rekapitulasi suara untuk enam provinsi yang menyelenggarakan pemilihan gubernur pada Pilkada serentak 2018. Enam provinsi itu merupakan dari 17 Provinsi yang telah menggelar pemilihan gubernur kemarin.

"Dari 17 provinsi itu, 6 provinsi sudah mengirimkan salinan rekapitulasinya ke KPU pusat," ujar Ketua KPU Arief Budiman kepada awak media di kantornya, Ahad, 8 Juli 2018.

Arief menuturkan ada sebagian daerah yang memang belum selesai dan mengirimkan hasil rekapitulasi suara ke KPU pusat. Dia mengatakan masih ada 11 provinsi yang belum mengirimkan data tersebut. "Jadi sebagian sudah selesai, sebagian belum," katanya.

Baca: Pilkada 2018, 69 TPS Mesti Jalani Pemungutan Suara Ulang

Arief mengatakan beberapa daerah yang belum mengirimkan disebabkan perhitungan suara untuk pilgub ini dilakukan antara tanggal 7-9 Juli 2018. Data yang diterima KPU pusat ini, kata dia, merupakan data pada pukul 17.00 WIB hari ini. Secara persentase, telah ada 35,29 persen data pemilihan gubernur yang masuk ke KPU.

Berikut hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur di enam provinsi:

Provinsi Bali

1. Wayan Koster dan Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati dengan perolehan suara 1.213.075 atau 56,52 persen.

2. Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan I Ketut Sudikerta dengan perolehan suara 889.930 atau 41,47 persen.

Total suara sah: 2.103.005

Provinsi Jawa Tengah

1. Ganjar Pranowo dan Taj Yasin dengan perolehan suara 10.362.694 atau 56,29 persen.

2. Sudirman Said danIda Fauziyah dengan perolehan suara 7.267.993 atau 39,48 persen.

Total suara sah: 17.630.687

Provinsi Lampung

1. Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri dengan perolehan suara 1.043.666 atau 24,97 persen.

2. Herman Hasanusi dan Sutono dengan perolehan suara 1.054.646 atau 25,23 persen.

3. Arinal Djunaidi dan Chusnunia dengan perolehan suara 1.548.506 atau 37,05 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

4. Mustafa dan Ahmad Jajuli dengan perolehan suara 452.454 atau 10,83 persen.

Total suara sah: 4.099.272

Provinsi Maluku Utara

1. Ahmad Hidayat Mus dan Rivai dengan perolehan suara 176.993 atau 31,45 persen.

2. Burhan Abdurahman dan Ishak Jamaluddin dengan perolehan suara 143.416 atau 25.49 persen.

3. Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin Ali dengan perolehan suara 169.123 atau 30,06 persen.

4. Muhammad Kasuba dan Madjid Husen dengan perolehan suara 65.202 atau 11,59 persen.

Total suara sah: 554.734

Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Ali Mazi dan Lukman Abunawas dengan perolehan suara 495.880 atau 42,84 persen.

2. Asrun dan Hugua dengan perolehan suara 280.762 atau 24,26 persen.

3. Rusda Mahmud dan Sjafei Kahar dengan perolehan suara 358.537 atau 30,98 persen.

Total suara sah: 1.135.179

Provinsi Jawa Timur

1. Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dengan perolehan suara 10.465.218 atau 53,55 persen.

2. Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno dengan perolehan suara 9.076.014 atau 46,45 persen.

Total suara sah: 19.541.232.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pemilu 2024, 6 Mantan Napi Kasus Judi, Narkoba dan Korupsi Daftar Jadi Caleg di Belitung Timur

9 jam lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, 6 Mantan Napi Kasus Judi, Narkoba dan Korupsi Daftar Jadi Caleg di Belitung Timur

Para mantan narapidana yang ingin maju sebagai Caleg pada Pemilu 2024 belum melengkapi persyaratan khusus yang harus mereka serahkan ke KPU.


6 Tips Mengikuti Pemilihan Presiden untuk Pemilih Pemula

21 jam lalu

Pemilih Pemula Dinilai Penting
6 Tips Mengikuti Pemilihan Presiden untuk Pemilih Pemula

Mengikuti pemilihan presiden untuk pertama kalinya membutuhkan sejumlah persiapan


KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

3 hari lalu

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. Pencoblosan ulang ini dilakukan berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil pemilu lalu  ANTARA/Basri Marzuki
KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

KPU dan Komnas Perempuan ingin hadirkann Pemilu 2024 yang ramah terhadap perempuan. Begini respons Srikandi UGM.


Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

3 hari lalu

Anggota KPU Kota Bengkulu Deby Harianto. ANTARA/Anggi Mayasari
Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

KPU Bengkulu menemukan 7 caleg ganda yang akan bertarung pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

4 hari lalu

Partai Prima menggelar aksi tuntut KPU buka data sipol di depan Kantor KPU, Rabu, 14 Desember 2022. Foto: Ima Dini Shafira
Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

Rumah Demokrasi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki mitigasi sistem informasi digital dalam penyelanggaraan Pemilu 2024.


24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

4 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

Partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu 2024 sebanyak 24 parpol. Berikut daftar dan nomor urutnya, lengkap.


KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

4 hari lalu

Simulasi Pemilu 2019 dengan tema
KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

KPU dan Komnas perempuan bertemu untuk bicarakan Pemilu 2024 yang ramah perempuan dan inklusif. Apa maksudnya?


Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan keterangan soal jalan rusak di Lampung di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (topi berlambang garuda) di Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023. Biro Setpres
Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan sejumlah dampak negatif dari pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe Pilpres 2024


Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

5 hari lalu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan uji publik terhadap sejumlah rancangan Peraturan KPU (PKPU), Sabtu (27/5).
Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia soroti dibukanya celah bagi terpidana korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

5 hari lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.