Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilgub Jatim, Khofifah - Emil Rebut Basis Suara PKB - PDIP

image-gnews
Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan)-Emil Dardak (kiri) menunjukan nomor urut di Surabaya, Jawa Timur, 13 Februari 2018. ANTARA/Zabur Karuru
Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan)-Emil Dardak (kiri) menunjukan nomor urut di Surabaya, Jawa Timur, 13 Februari 2018. ANTARA/Zabur Karuru
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak dinyatakan unggul atas rivalnya, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi di Grand City Surabaya, Sabtu, 7 Juli 2018. Khofifah-Emil mendapat 10.465.218 suara (53,55 persen), adapun Gus Ipul - Puti meraup 9.076.014 suara (46,45 persen).

Gus Ipul-Puti kedodoran di daerah-daerah yang selama ini menjadi basis tradisional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku partai pengusung mereka. Di antaranya Kabupaten Banyuwangi, Ngawi, Magetan, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Mojokerto dan Nganjuk. Selain itu juga Kabupaten Sidoarjo, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Lumajang, Gresik, Lamongan, Probolinggo dan Kota Surabaya.

Baca: AHY Sebut Kemenangan Khofifah-Emil Kisah Sukses Partai Demokrat

Gus Ipul-Puti hanya menang di Kabupaten Bangkalan, Malang, Madiun, Blitar, Kediri, Pasuruan, Situbondo, Kota Blitar, Batu, Madiun dan Pasuruan. Namun hasil rekapitulasi itu ditolak oleh kubu Gus Ipul-Puti.

Saksi pasangan calon nomor urut 2 itu, Martin Hamonangan, tidak mau meneken berita acara. Alasannya, ia banyak menerima laporan soal masifnya pelanggaran tentang formulir pendaftaran tingkat kabupaten (DB2KWK). "Di Jombang hanya 50 persen yang diperbaiki, belum daerah-daerah lain. Kalau kami usut bisa-bisa hasil pilkada ini berubah," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Martin berujar tak menutup kemungkinan, pihaknya akan menempuh gugatan atau melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Namun ia akan berkonsultasi dulu dengan Gus Ipul-Puti terkait hal itu. "Tidak menutup kemugkinan kami mengadu ke DKPP karena saya yakin ada kelalaian dari KPU Jawa Timur," kata dia.

Baca: Kubu Khofifah - Emil Minta Gus Ipul Tunjukkan Tuduhan Pelanggaran

Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Eko Sasmito mempersilakan saksi Gus Ipul-Puti menempuh mengajukan gugatan sesuai prosedur yang berlaku jika tidak terima dengan hasil rekapitulasi yang menyatakan kemenangan Khofifah-Emil. Pihaknya, kata Eko, akan menunggu pengajuan keberatan itu.

Ihwal saksi Gus Ipul-Puti yang tak mau meneken berita acara, Eko juga tak terlalu mempermasalahkannya. "Ada mekanisme jika tidak setuju, silakan itu ditempuh," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

29 menit lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tunggu PDIP, PKB Enggan Maju Lebih Dulu Gulirkan Hak Angket Pemilu

PKB menyatakan pengguliran hak angket di DPR perlu dilakukan bersama-sama.


Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

1 jam lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tepis Anggapan Gamang Ihwal Hak Angket, PDIP: Ini Tanggung Jawab Semua

PDIP menepis tudingan gamang ihwal hak angket. NasDem, PKS dan PKB nyataka maju tanpa PDIP


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

3 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

6 jam lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


PKB Bakal Ajukan Hak Angket setelah 20 Maret: Tunggu Kesepakatan

11 jam lalu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah usai menemui para demonstran dari berbagai kepala desa di Indonesia yang menuntut pengesahan Revisi UU Desa sebelum Pemilu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
PKB Bakal Ajukan Hak Angket setelah 20 Maret: Tunggu Kesepakatan

Pengajuan hak angket disebut masih menunggu kesepakatan.


Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

15 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor DPC PDIP setempat untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak dilantik, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

Seribuan kader PDIP di Sukoharjo, menggeruduk kantor DPC PDIP setelah sebelumnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, 18 Maret 2024.


Suara PKB di Jawa Barat Melonjak di Pemilu 2024, Syaiful Huda: Cak Imin Effect

16 jam lalu

Logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Suara PKB di Jawa Barat Melonjak di Pemilu 2024, Syaiful Huda: Cak Imin Effect

Perolehan suara PKB di Jawa Barat meningkat drastis pada Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda


Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

17 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor KPU Sukoharjo untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak akan dilantik menjadi anggota DPRD setempat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

Seribuan kader PDIP mendatangi Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo. Mereka berunjuk rasa menuntut keadilan bagi dua caleg PDIP yang menurut kabar tidak akan dilantik.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

17 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

18 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

Sekjen PDIP sebut Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam Pemilu era Orde Baru dan era SBY.