Pilkada Jawa Timur, Khofifah-Emil Menang di Surabaya

Reporter

Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang didampingi wakilnya, Emil Elestianto Dardak, menangis saat memberikan keterangan pers di kediamannya di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 27 Juni 2018. Khofifah memberikan pernyataan sikap atas hasil perhitungan cepat lembaga survei yang mengunggulkan pasangannya atas pasangan nomor urut dua, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, dalam pilgub Jawa Timur 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Surabaya - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut satu Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak unggul dalam rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jawa Timur mulai Kamis, 5 Juli hingga dini hari tadi, Jumat, 6 Juli 2018. Khofifah-Emil meraih 579.246 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut dua, Saifulah Yusuf atau Gus Ipul dan Puti Soekarno memperoleh 560.848 suara.

“Rekapitulasi berakhir setelah penghitungan suara untuk Kecamatan Tambaksari selesai,” kata Komisioner KPU Surabaya Nurul Amalia, Jumat, 6 Juli 2018.

Baca:

Proses rekapitulasi diwarnai perdebatan antara saksi dengan komisioner KPU Surabaya hingga berujung penolakan tanda tangan hasil rekapitulasi dari saksi pasangan calon nomor dua. Saksi pasangan calon nomor urut dua, Sukadar mengatakan alasan tidak menandatangani hasil rekapitulasi suara karena banyak temuan kesalahan salah satunya ketidakcocokan jumlah pemilih dengan surat suara di dalam kotak suara.

Ketua Badan Saksi Nasional Pemilu (BSNP) DPC PDIP Surabaya itu mengatakan beberapa temuan salah satunya di Kecamatan Tambaksari terdapat 6 TPS di Kelurahan Gading, Kelurahan Tambaksari dan Kelurahan Bulak menunjukkan ketidakcocokan jumlah pemilih dengan jumlah surat suara di dalam kotak. Selain itu banyaknya pelanggaran administrasi yang dilakukan penyelenggara Pilkada Jatim di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Baca:
Survei Alvara Unggulkan Khofifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim ...
Pilgub Jatim, Millenial Lebih Memilih Khofifah ...

Sukandar mengatakan sesuai pasal 25 huruf C 3 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pilkada setiap masyarakat yang hadir harus membubuhkan tanda tangan. "Tapi ada satu TPS yang sama sekali tidak ada tanda tangan petugas KPPS.” Ini yang membuat pihaknya menolak tanda tangan dan akan mengajukan keberatan.

Yang lebih fatal lagi, kata Sukandar, ada daftar kehadiran yang tidak ditandatangani pemilih, tapi justru ditandatangani petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yakni di TPS 8 Tambaksari.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Surabaya itu juga menuding Panitia Pangawas Pemilu Kota Surabaya tidak netral selama pelaksanaan Pilkada Jatim 2018 pada 27 Juni lalu. "Panwaslu tidak netral.” Sejak awal, kata dia, sudah menganggap jika pasangan calon nomor urut satu itu bersih dan pasangan calon nomor urut dua tidak. “Bahkan dicurigai bakal berbuat kecurangan."

Baca:
Pilgub Jatim, SBY Populerkan Sebutan Bude ...
Timses Pasangan Calon Pilgub Jatim 2018 ...

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Surabaya Hadi Margo mengatakan harus ada pembuktian jika panwaslu dianggap tidak netral selama pelaksanaan Pilkada Jawa Timur di Surabaya. "Jika yang dipersoalkan terkait selisih suara saat rekapitulasi suara di Kecamatan Tambaksari bisa ditelusuri dan ditanyakan pada saat rekapitulasi."

Sedangkan mengenai daftar kehadiran yang tidak ditandatangani pemilih, tapi di justru tanda tangani oleh petugas KPPS di TPS 8 Tambaksari, Hadi menyarankan agar hal itu ditanyakan kepada KPU Surabaya. "Itu lebih disebabkan soal pemenuhan administrasi dari KPU Surabaya," kata Hadi.






Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

6 hari lalu

Jokowi Ingatkan KPU soal Pemilu 2024: Hal Teknis Bisa Jadi Politis

Jokowi meminta KPU untuk berhati-hati dengan urusan logistik pemilu ini. Sebab perkara kecil bisa memicu keributan.


KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

6 hari lalu

KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Komisioner KPU mengatakan, putusan MK akan dijadikan rujukan dalam merancang peraturan teknis.


KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

7 hari lalu

KPU Tanggapi Gugatan Parsindo, Idham Kholik: yang Disampaikan ke Publik Memiliki Bukti

KPU menyatakan keputusan pihaknya tak meloloskan Parsindo dalam tahap verifikasi administrasi sudah sesuai prosedur.


Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

7 hari lalu

Indonesia Fact Checking Summit 2022 Perkuat Kolaborasi untuk Tangkal Hoaks Jelang Pemilu 2024

Mafindo bersama AMSI, dan AJI berkomitmen untuk berkolaborasi melawan hoaks jelang Pemilu 2024.


Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

8 hari lalu

Anggota DPR Minta Perpu Pemilu Fokus Akomodasi 3 DOB Papua

Draf Perpu sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Komisi II. Tito menargetkan Perpu Pemilu rampung paling lambat pada Desember.


Daftar 10 Provinsi dengan UMP Terendah, Yogyakarta Tidak Lagi di Peringkat 1

8 hari lalu

Daftar 10 Provinsi dengan UMP Terendah, Yogyakarta Tidak Lagi di Peringkat 1

Peringkat pertama provinsi dengan UMP terendah tidak lagi ditempati Provinsi Yogyakarta. Berikut daftar 10 provinsi dengan UMP terendah.


KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

18 hari lalu

KPU: Tak Ada Partai yang Menang Telak di Pemilu Malaysia

Menurut KPU, tak ada partai yang menguasai suara mayoritas dalam pemilu Malaysia kali ini.


KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

20 hari lalu

KPU Komitmen Tak Ada Kecurangan Saat Perekrutan PPK dan PPS

KPU memiliki tim supervisi, tim inspektorasi, dan tim pemantauan pengawasan untuk mengatasi kecurangan.


Peluang Maju di Pilpres 2024, Khofifah Tegaskan Masih Fokus Urus Jawa Timur

21 hari lalu

Peluang Maju di Pilpres 2024, Khofifah Tegaskan Masih Fokus Urus Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanggapi peluang diri maju dalam Pilpres 2024 sebagai capres maupun cawapres.


DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

23 hari lalu

DPR dan Kemendagri Bahas Perppu Pemilu: Jumlah Anggota DPR Ditambah hingga Nomor Urut Parpol Tetap

DPR menyatakan peran Perppu Pemilu penting dan strategis mengingat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu