Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasca Pilkada Serentak, Perludem Beri PR untuk Penyelenggara Pemilu

Reporter

Editor

Friski Riana

image-gnews
Panitia Pemungutan Suara (PPS) memakai seragam pelajar sekolah dasar (SD) saat bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, Gandekan, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Juni 2018. Petugas PPS di TPS 16 memilih mengenakan seragam pelajar SD karena sarat dengan simbol kejujuran. ANTARA/Maulana Surya
Panitia Pemungutan Suara (PPS) memakai seragam pelajar sekolah dasar (SD) saat bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, Gandekan, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Juni 2018. Petugas PPS di TPS 16 memilih mengenakan seragam pelajar SD karena sarat dengan simbol kejujuran. ANTARA/Maulana Surya
Iklan

Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 sudah berjalan cukup baik. "KPU, Bawaslu, dan jajaran penyelenggara relatif belajar dari persoalan pilkada serentak dua gelombang sebelumnya pada tahun 2015 dan 2017," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada Tempo, Ahad, 1 Juli 2018.

Titi mengatakan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan jajaran penyelenggara kali ini bisa lebih mengantisipasi persoalan yang muncul di lapangan, seperti pelanggaran dan kecurangan yang terjadi.

Baca: Pilkada 2018, 10 Perempuan Kepala Daerah di Jawa Timur

Pemilih, kata Titi, juga terpapar informasi yang cukup baik terkait tahapan dan proses penyelenggaraan pilkada 2018, karena adanya kebijakan yang mendukung kondusifitas penyelenggaraan pilkada, seperti libur nasional dan pengaturan tata kelola data pemilih yang makin baik.

Menurut Titi, pendidikan pemilih oleh KPU, Bawaslu, dan para pemangku kepentingan relatif baik dan masif. Sehingga, mereka dinilai cukup bisa mengatasi hoax, fitnah, dan politisasi suku, ras, dan agama (SARA) yang banyak dikhawatirkan pasca-pilkada Jakarta 2017. "Negara mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal itu dengan cukup siap berdasarkan pembelajaran pilkada-pilkada 2017 sebelumnya," katanya.

Kendati begitu, penyelenggaran yang baik tak luput dari pekerjaan rumah. Titi mengatakan bahwa Kabupaten Nduga dan Paniai di Papua tidak bisa ikut pemungutan suara pada 27 Juni lalu. Hal ini menandakan bahwa daerah Papua masih memerlukan perhatian terkait keamanan dan integritas pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara.

Baca: Pilkada 2018 Susulan di Papua, Mabes Polri: Tunggu Kondusif

Kekhawatiran masalah keamanan dan netralitas penyelenggara pemilu ini juga terjadi di beberapa daerah lain. Perludem menemukan beberapa pelaksana pemilihan di lapangan menerapkan standar teknis pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sejalan dengan Peraturan KPU.

Ia mencontohkan, undangan memilih atau C6 yang tidak didistribuskan kepada pemilih, pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) namun tidak mendapat undangan hanya dibolehkan mencoblos setelah jam 12, dan DPT yang tidak ditempel.

Bahkan, kata Titi, pemilih di lembaga pemasyarakatan, seperti di Surabaya, banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena akses yang ditutup bagi KPU untuk melakukan sinkronisasi dan akselerasi data dengan Dirjen PAS.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Titi juga menyayangkan masih adanya pemilih disabilitas mental yang berada di panti-panti tidak bisa menggunakan hak pilih, karena belum memiliki KTP Elektronik. Selain itu, masih terjadi praktik politik uang di pilkada kali ini. "Namun dalam catatan kami Bawaslu relatif siap untuk menindaklanjuti temuan maupun laporan soal ini," kata dia.

Perludem juga mendapati TPS yang mayoritas belum akses dan ramah pada penyandang disabilitas. TPS yang didesain berundak, gelap, sempit, dengan jalanan yang tidak rata, kotak suara yang ditempatkan sangat tinggi sehingga susah dijangkau pengguna kursi roda.

Baca: Pilkada 2018, Cerita Pemilih Tunanetra dari Bilik Suara

Ke depan, Titi menyarankan agar pada peningkatan kapasitas dan kemampuan teknis kepemiluan. Sehingga, ada standar yang sama dalam pelayanan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

KPU juga diimbau untuk memperkuat kinerja pemutakhiran data pemilih. Pasalnya, Perludem menerima laporan ada data yang masih ganda dan data yang sudah dimutakhirkan tapi tidak diakomodir dalam DPT oleh penyelenggara pemilu di lapangan.

Meski sudah selesai pemungutan dan penghitungan suara di TPS, menurut Titi, KPU dan Bawaslu masih punya PR untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara ulang di beberapa daerah yang masih berproses bisa dikawal dengan baik serta tidak terjadi kecuangan ataupun manipulasi. Sebab, salah satu titik paling rawan dalam pilkada adalah ketika pergerakan suara dari TPS ke tingkatan yang lebih tinggi secara berjenjang.

"Kerja baik KPU dan Bawaslu haruslah dijaga hingga sampai akhir proses pilkada, yaitu penetapan hasil pilkada dan calon terpilih," ujarnya.

FRISKI RIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Debat Capres-Cawapres, Timnas AMIN Sebut KPU Putuskan Secara Sepihak

42 menit lalu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan kegiatan konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Ancol Beach City Mall, Jakarta Utara pada Rabu, 29 November 2023. Acara tersebut dihadiri pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Soal Debat Capres-Cawapres, Timnas AMIN Sebut KPU Putuskan Secara Sepihak

Timnas AMIN keberatan dengan keputusan sepihak KPU yang memutuskan format debat capres cawapres ketika diskusi dengan TKN belum tuntas


BSSN Sudah Laporkan Hasil Investigasi Kebocoran Data KPU ke Polri

1 jam lalu

Ilustrasi proses peretasan di era teknologi digital. (Shutterstock)
BSSN Sudah Laporkan Hasil Investigasi Kebocoran Data KPU ke Polri

BSSN telah menyerahkan hasil investigasinya soal kebocoran data KPU ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri


KPU Ubah Format Debat Capres-Cawapres, Setara Institute Curiga Ada Intervensi Pihak Luar

1 jam lalu

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. ANTARA News/Fathur Rochman
KPU Ubah Format Debat Capres-Cawapres, Setara Institute Curiga Ada Intervensi Pihak Luar

SETARA Institute menyebut perubahan format debat capres-cawapres mengundang kecurigaan publik tentang adanya intervensi dari luar


Kaesang Berharap Sesi Debat Khusus Cawapres Tetap Digelar

3 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat menggelar Kick of Pemenangan Pemilu 2024 di DPP PSI Pusat, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. Jelang masa kampanye Kaesang memberi arahan kepada caleg PSI menggunakan cara dor to dor hingga pemasangan baliho, dia juga menargetkan partainya lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen suara nasional untuk bisa masuk DPR RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kaesang Berharap Sesi Debat Khusus Cawapres Tetap Digelar

Kaesang Pangarep mengatakan sebaiknya debat cawapres untuk Pilpres 2024 tetap digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Timnas Amin Pertanyakan Dalih KPU Ubah Format Debat Capres 2024

3 jam lalu

Amnesty menggelar diskusi soal HAM dengan menghadirkan tiga perwakilan dari tim pemenangan masing-masing paslon peserta Pilpres 2024, di antaranya Anang Zubaidy dari Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN); Munafrizal Manan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, serta Ifdal Kasim dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Sabtu 2 Desember 2023. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Timnas Amin Pertanyakan Dalih KPU Ubah Format Debat Capres 2024

Timnas AMIN mempertanyakan keputusan KPU yang mengubah format debat capres dan cawapres berbeda dengan pada Pilpres 2019.


Data DPT Pemilu 2024 Bocor, Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran oleh KPU

5 jam lalu

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di acara peluncurkan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, di Jakarta, Jumat, 16 Desember 2022. Foto: Bawaslu RI/Bhakti Satrio
Data DPT Pemilu 2024 Bocor, Bawaslu Kaji Dugaan Pelanggaran oleh KPU

Bawaslu membantah DPT Pemilu 2024 yang bocor berasal dari mereka.


TPN Ganjar-Mahfud Pertanyakan Format Debat Capres pada Pilpres 2024

5 jam lalu

Todung Mulya Lubis mendampingi Dr.Ichsan Malik dan Nawawi Bahruddin, SH. FOTO/Istimewa
TPN Ganjar-Mahfud Pertanyakan Format Debat Capres pada Pilpres 2024

TPN Ganjar-Mahfud menyebut KPU tak berhak mengubah format debat capres pada Pilpres 2024.


TPN Ganjar-Mahfud Bilang Debat Capres Bukan untuk Sembunyikan Ketidakmampuan

9 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat memberikan keterangan kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Kawasan Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
TPN Ganjar-Mahfud Bilang Debat Capres Bukan untuk Sembunyikan Ketidakmampuan

TKN Ganjar-Mahfud menilai ajang debat bukan untuk menyembunyikan ketidakmampuan calon presiden dan calon wakil presiden.


KPU Ubah Format Debat Capres, NasDem Sebut Rugikan Rakyat

10 jam lalu

Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi hari ukang tahun ke 12 Partai Nasdem, di DPP Nasdem, Sabtu, 11 November 2023. Tika Ayu/Tempo
KPU Ubah Format Debat Capres, NasDem Sebut Rugikan Rakyat

NasDem meminta meminta KPU tak mengganti format debat capres dan cawapres.


TPN Ganjar-Mahfud Bilang Perubahan Format Debat Capres-Cawapres Rendahkan Kemampuan Gibran

10 jam lalu

Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 (TKRPP) PDI Perjuangan Deddy Sitorus saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat, 12 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 (TKRPP) PDI Perjuangan menyebutkan per 11 Mei 2023, sudah memverifikasi  457 organ relawan Ganjar Pranowo yang telah mendaftar ke TKRPP serta menyiapkan kantor Sekretariat Pusat untuk relawan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Jalan Diponegoro nomor 72, Jakarta Pusat yang rencananya akan diresmikan pada 1 Juni 2023 TEMPO/M Taufan Rengganis
TPN Ganjar-Mahfud Bilang Perubahan Format Debat Capres-Cawapres Rendahkan Kemampuan Gibran

TPN Ganjar-Mahfud menilai perubahan format debat capres-cawapres justru akan merugikan Gibran Rakabuming Raka.