Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pasca Pilkada Serentak, Perludem Beri PR untuk Penyelenggara Pemilu

Reporter

Editor

Friski Riana

Panitia Pemungutan Suara (PPS) memakai seragam pelajar sekolah dasar (SD) saat bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, Gandekan, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Juni 2018. Petugas PPS di TPS 16 memilih mengenakan seragam pelajar SD karena sarat dengan simbol kejujuran. ANTARA/Maulana Surya
Panitia Pemungutan Suara (PPS) memakai seragam pelajar sekolah dasar (SD) saat bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16, Gandekan, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 27 Juni 2018. Petugas PPS di TPS 16 memilih mengenakan seragam pelajar SD karena sarat dengan simbol kejujuran. ANTARA/Maulana Surya
Iklan

Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 sudah berjalan cukup baik. "KPU, Bawaslu, dan jajaran penyelenggara relatif belajar dari persoalan pilkada serentak dua gelombang sebelumnya pada tahun 2015 dan 2017," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini kepada Tempo, Ahad, 1 Juli 2018.

Titi mengatakan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan jajaran penyelenggara kali ini bisa lebih mengantisipasi persoalan yang muncul di lapangan, seperti pelanggaran dan kecurangan yang terjadi.

Baca: Pilkada 2018, 10 Perempuan Kepala Daerah di Jawa Timur

Pemilih, kata Titi, juga terpapar informasi yang cukup baik terkait tahapan dan proses penyelenggaraan pilkada 2018, karena adanya kebijakan yang mendukung kondusifitas penyelenggaraan pilkada, seperti libur nasional dan pengaturan tata kelola data pemilih yang makin baik.

Menurut Titi, pendidikan pemilih oleh KPU, Bawaslu, dan para pemangku kepentingan relatif baik dan masif. Sehingga, mereka dinilai cukup bisa mengatasi hoax, fitnah, dan politisasi suku, ras, dan agama (SARA) yang banyak dikhawatirkan pasca-pilkada Jakarta 2017. "Negara mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal itu dengan cukup siap berdasarkan pembelajaran pilkada-pilkada 2017 sebelumnya," katanya.

Kendati begitu, penyelenggaran yang baik tak luput dari pekerjaan rumah. Titi mengatakan bahwa Kabupaten Nduga dan Paniai di Papua tidak bisa ikut pemungutan suara pada 27 Juni lalu. Hal ini menandakan bahwa daerah Papua masih memerlukan perhatian terkait keamanan dan integritas pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi suara.

Baca: Pilkada 2018 Susulan di Papua, Mabes Polri: Tunggu Kondusif

Kekhawatiran masalah keamanan dan netralitas penyelenggara pemilu ini juga terjadi di beberapa daerah lain. Perludem menemukan beberapa pelaksana pemilihan di lapangan menerapkan standar teknis pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sejalan dengan Peraturan KPU.

Ia mencontohkan, undangan memilih atau C6 yang tidak didistribuskan kepada pemilih, pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) namun tidak mendapat undangan hanya dibolehkan mencoblos setelah jam 12, dan DPT yang tidak ditempel.

Bahkan, kata Titi, pemilih di lembaga pemasyarakatan, seperti di Surabaya, banyak yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena akses yang ditutup bagi KPU untuk melakukan sinkronisasi dan akselerasi data dengan Dirjen PAS.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Titi juga menyayangkan masih adanya pemilih disabilitas mental yang berada di panti-panti tidak bisa menggunakan hak pilih, karena belum memiliki KTP Elektronik. Selain itu, masih terjadi praktik politik uang di pilkada kali ini. "Namun dalam catatan kami Bawaslu relatif siap untuk menindaklanjuti temuan maupun laporan soal ini," kata dia.

Perludem juga mendapati TPS yang mayoritas belum akses dan ramah pada penyandang disabilitas. TPS yang didesain berundak, gelap, sempit, dengan jalanan yang tidak rata, kotak suara yang ditempatkan sangat tinggi sehingga susah dijangkau pengguna kursi roda.

Baca: Pilkada 2018, Cerita Pemilih Tunanetra dari Bilik Suara

Ke depan, Titi menyarankan agar pada peningkatan kapasitas dan kemampuan teknis kepemiluan. Sehingga, ada standar yang sama dalam pelayanan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

KPU juga diimbau untuk memperkuat kinerja pemutakhiran data pemilih. Pasalnya, Perludem menerima laporan ada data yang masih ganda dan data yang sudah dimutakhirkan tapi tidak diakomodir dalam DPT oleh penyelenggara pemilu di lapangan.

Meski sudah selesai pemungutan dan penghitungan suara di TPS, menurut Titi, KPU dan Bawaslu masih punya PR untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara ulang di beberapa daerah yang masih berproses bisa dikawal dengan baik serta tidak terjadi kecuangan ataupun manipulasi. Sebab, salah satu titik paling rawan dalam pilkada adalah ketika pergerakan suara dari TPS ke tingkatan yang lebih tinggi secara berjenjang.

"Kerja baik KPU dan Bawaslu haruslah dijaga hingga sampai akhir proses pilkada, yaitu penetapan hasil pilkada dan calon terpilih," ujarnya.

FRISKI RIANA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Ragam Permintaan Rumah Demokrasi ke Bawaslu: dari Mitigasi Digitalisasi hingga Kampanye Hitam

18 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari (tengah) didampingi Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja (keempat kanan), dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (keempat kiri) melakukan peninjauan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR untuk Pemilu tahun 2024 di Hotel Gran Melia, Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Ketua KPU Hasyim Asyari menegaskan proses verifikasi bacaleg untuk DPR tersebut progresnya telah mencapai 32 persen dan berlangsung 15 Mei - 23 Juni 2023. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ragam Permintaan Rumah Demokrasi ke Bawaslu: dari Mitigasi Digitalisasi hingga Kampanye Hitam

Rumah Demokrasi meminta agar Bawaslu miliki mitigasi digitalisasi hingga awasi kampanye hitam caleg lewat media digital.


PSI Sibuk Dorong Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok 2024, PKS: Pansos

1 hari lalu

Staf Khusus Presiden PKS Sohibul Iman, Muhammad Kholid, menjadi salah satu caleg muda PKS dari Dapil Jawa Timur IV. Foto: Istimewa
PSI Sibuk Dorong Kaesang Pangarep Maju Pilkada Depok 2024, PKS: Pansos

PSI tengah sibuk mendorong Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada Depok 2024. PKS merespons manuver ini.


KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

1 hari lalu

Seorang warga memasukkan surat suara ke kotak suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1, Dusun I, Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Sigi, Sulawesi Tengah, Ahad, 18 Agustus 2019. Pencoblosan ulang ini dilakukan berdasarkan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa hasil pemilu lalu  ANTARA/Basri Marzuki
KPU Hadirkan Pemilu 2024 Ramah Perempuan dan Inklusif, Ini Respons Srikandi UGM

KPU dan Komnas Perempuan ingin hadirkann Pemilu 2024 yang ramah terhadap perempuan. Begini respons Srikandi UGM.


Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

1 hari lalu

Anggota KPU Kota Bengkulu Deby Harianto. ANTARA/Anggi Mayasari
Pemilu 2024, KPU Bengkulu Temukan 7 Caleg Ganda

KPU Bengkulu menemukan 7 caleg ganda yang akan bertarung pada Pemilu 2024.


Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Awasi Kampanye Hitam Caleg Lewat Digital

1 hari lalu

Gedung Bawaslu Pusat. ANTARA
Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Awasi Kampanye Hitam Caleg Lewat Digital

Perkembangan dunia teknologi berpeluang terjadinya kampanye hitam yang mengisi ruang digital saat pelaksanaan Pemilu 2024. Perlu perhatian Bawaslu.


Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

1 hari lalu

Partai Prima menggelar aksi tuntut KPU buka data sipol di depan Kantor KPU, Rabu, 14 Desember 2022. Foto: Ima Dini Shafira
Pemilu 2024, Rumah Demokrasi Minta Bawaslu Miliki Mitigasi Digitalisasi dan awasi Sistem IT KPU

Rumah Demokrasi meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki mitigasi sistem informasi digital dalam penyelanggaraan Pemilu 2024.


24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

1 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
24 Partai Siap Bertanding di Pemilu 2024, Berikut Daftar dan Nomor Urutnya

Partai politik yang akan ikut serta dalam Pemilu 2024 sebanyak 24 parpol. Berikut daftar dan nomor urutnya, lengkap.


KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

1 hari lalu

Simulasi Pemilu 2019 dengan tema
KPU dan Komnas Perempuan Niat Hadirkan Pemilu 2024 yang Ramah Perempuan dan Inklusif

KPU dan Komnas perempuan bertemu untuk bicarakan Pemilu 2024 yang ramah perempuan dan inklusif. Apa maksudnya?


Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan keterangan soal jalan rusak di Lampung di depan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (topi berlambang garuda) di Pasar Tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023. Biro Setpres
Jokowi Akan Cawe-Cawe dalam Pilpres 2024, Pengamat Ungkap Dampak Negatif

Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan sejumlah dampak negatif dari pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe Pilpres 2024


4 Kontroversi Aldi Taher, Selebritas hingga Politik

2 hari lalu

Aldi Taher didaftarkan sebagai bakal calon legislatif untuk Pemilu 2024 bersama Partai Perindo. Ia akan bertarung memperebutkan suara warga Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Instagram
4 Kontroversi Aldi Taher, Selebritas hingga Politik

Aldi Taher didaftarkan bakal calon anggota legislatif oleh dua partai, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Perindo