Margiono Belum Mengaku Kalah di Pilkada Tulungagung

Wiwik Syahri Mulyo (tengah) berorasi mewakili suaminya, Cabup Syahri Mulyo yang berhalangan hadir karena tengah terjerat kasus korupsi di KPK, di depan puluhan ribu pendukung SAHTO saat kampanye terbuka di lapangan GOR Lembupeteng, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis 21 Juni 2018. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

TEMPO.CO, Tulungagung – Calon Bupati Tulungagung Margiono belum mengakui kekalahannya atas calon inkumben Syahri Mulyo dalam pilkada serentak 2018. Ia mengaku akan mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan pemilu yang dilakukan lawannya.

Dalam konferensi pers yang dilakukan di posko pemenangan Margiono di Jalan Ngurah Rai Tulungagung, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) nonaktif ini belum mengakui hasil penghitungan cepat yang dikeluarkan desk pilkada Pemda Tulungagung. “Posisi sekarang hasil pilkada masih dalam proses, sebelum ada keputusan KPU,” kata Margiono pada Jumat, 29 Juni 2018.

Baca: Bupati Tulungagung Menang Pilkada, KPK: Kasusnya Terus Diproses

Saat ini, tim pemenangan Margiono masih menginventarisir beberapa dugaan kecurangan yang terjadi selama pemungutan suara berlangsung. Semua temuan itu akan disampaikan kepada panitia pengawas pemilu (panwaslu) setelah mendapatkan alat bukti dan saksi pendukung.

Margiono menyebut, beberapa indikasi kecurangan itu, diantaranya adalah politik uang serta kesalahan penghitungan suara di beberapa TPS. Dia mencontohkan penghitungan suara yang terjadi di salah satu TPS Kelurahan Bago pada mulanya memenangkan Syahri Mulyo. Setelah diprotes dan dilakukan penghitungan ulang, terjadi penambahan 30 suara untuk dirinya.

Ia menduga hal ini tak hanya terjadi di TPS tersebut. Karena itu, Margiono telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kemungkinan kecurangan serupa di seluruh TPS Tulungagung. “Saya tidak menyebut kesalahan ini merata, karena itu akan diinvestigasi,” kata dia.

Baca: Ditahan KPK, Syahri Mulyo Unggul di Pilkada Tulungagung

Meski mengaku menemukan sejumlah indikasi kecurangan, namun Margiono tak menyatakan akan mengajukan tuntutan pemungutan suara ulang. Ia juga belum berencana mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi jika kelak hasil pilkada tetap memenangkan pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo.

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Tulungagung Adib Makarim yang juga ketua tim pemenangan Margiono mengatakan pengumpulan bukti kecurangan ini akan dilakukan secepat mungkin. Sebab sesuai ketentuan, laporan tersebut tak bisa ditindaklanjuti oleh panwas setelah melewati sepekan pasca pemungutan suara. “Kalau lewat enam hari tak ada laporan, dianggap menerima,” kata Adib.

Sementara itu, Anggota Panwas Tulungagung Mustofa mengatakan hingga saat ini belum menerima satupun pengaduan dari kubu Margiono. Namun pihaknya siap menindaklanjuti laporan dari masyarakat selama dilengkapi dengan alat bukti dan saksi pendukung. “Sampai hari ini tidak ada kasus kecurangan yang kami tangani,” kata dia.

Dari hasil hitung cepat pemungutan suara pilkada Tulungagung, pasangan Margiono dan Eko Prisdianto mendapatkan perolehan 238.996 suara atau 40,2 persen. Sedangkan pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo meraih 355.966 suara atau 59,8 persen.

Baca: Bupati Tulungagung Menang Pilkada, Mendagri: Tetap Akan Dilantik






Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

17 hari lalu

Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut money politics dalam Pilkada membuat mekanisme Pemilu rusak.


Moeldoko Minta Publik Tak Terjebak Politik Adu Domba Jelang Pemilu 2024

28 hari lalu

Moeldoko Minta Publik Tak Terjebak Politik Adu Domba Jelang Pemilu 2024

KSP Moeldoko mewanti-wanti masyarakat agar tidak terjebak dalam politik adu domba. Terlebih sebentar lagi Indonesia gelar Pemilu 2024.


KPK Panggil Eks Gubernur Soekarwo Jadi Saksi di Kasus Suap Anggaran Bantuan Pemprov Jatim

30 hari lalu

KPK Panggil Eks Gubernur Soekarwo Jadi Saksi di Kasus Suap Anggaran Bantuan Pemprov Jatim

KPK memanggil mantan Gubernur Soekarwo sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap perihal pengalokasian anggaran bantuan keuangan Jawa Timur


KPU Badung Temukan Kasus Catut KTP untuk Keanggotaan Parpol

33 hari lalu

KPU Badung Temukan Kasus Catut KTP untuk Keanggotaan Parpol

KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta mengatakan pihaknya menemukan banyak kasus pencatutan NIK KTP warga untuk keanggotaan kader partai politik


Ridwan Kamil Siap Diusung Jadi Cawapres, Akhir Tahun Berlabuh ke Partai

39 hari lalu

Ridwan Kamil Siap Diusung Jadi Cawapres, Akhir Tahun Berlabuh ke Partai

Ridwan Kamil disebut-sebut sedang menjalin komunikasi intensif dengan Partai Golkar.


Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Gibran dan Bima Arya Lebih Suka Pemilihan Langsung

56 hari lalu

Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Gibran dan Bima Arya Lebih Suka Pemilihan Langsung

Gibran dan Bima Arya kompak memilih pilkada langsung menyusul munculnya wacana kepala daerah dipilh DPRD yang diusulkan watimpres dan MPR.


Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

57 hari lalu

Kata Watimpres Wiranto soal Usulan MPR Agar Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Wiranto menyebut bahwa usulan MPR agar kepala daerah kembali dipilih oleh anggota DPRD masih sebatas usulan


Bamsoet Ingin Gubernur Dipilih DPRD, Airlangga Hartarto: Itu kan Baru Usulan

57 hari lalu

Bamsoet Ingin Gubernur Dipilih DPRD, Airlangga Hartarto: Itu kan Baru Usulan

Keta Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto irit bicara soal usulan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet agar gubernur dipilih oleh DPRD.


MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

58 hari lalu

MPR Ingin Pemilihan Gubernur Secara Langsung Dievaluasi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan MPR bersama Wantimpres sepakat bahwa sistem demokrasi pascareformasi perlu dikaji


Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

59 hari lalu

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.