Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Margiono Belum Mengaku Kalah di Pilkada Tulungagung

image-gnews
Wiwik Syahri Mulyo (tengah) berorasi mewakili suaminya, Cabup Syahri Mulyo yang berhalangan hadir karena tengah terjerat kasus korupsi di KPK, di depan puluhan ribu pendukung SAHTO saat kampanye terbuka di lapangan GOR Lembupeteng, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis 21 Juni 2018. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko
Wiwik Syahri Mulyo (tengah) berorasi mewakili suaminya, Cabup Syahri Mulyo yang berhalangan hadir karena tengah terjerat kasus korupsi di KPK, di depan puluhan ribu pendukung SAHTO saat kampanye terbuka di lapangan GOR Lembupeteng, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis 21 Juni 2018. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko
Iklan

TEMPO.CO, Tulungagung – Calon Bupati Tulungagung Margiono belum mengakui kekalahannya atas calon inkumben Syahri Mulyo dalam pilkada serentak 2018. Ia mengaku akan mengumpulkan sejumlah bukti kecurangan pemilu yang dilakukan lawannya.

Dalam konferensi pers yang dilakukan di posko pemenangan Margiono di Jalan Ngurah Rai Tulungagung, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) nonaktif ini belum mengakui hasil penghitungan cepat yang dikeluarkan desk pilkada Pemda Tulungagung. “Posisi sekarang hasil pilkada masih dalam proses, sebelum ada keputusan KPU,” kata Margiono pada Jumat, 29 Juni 2018.

Baca: Bupati Tulungagung Menang Pilkada, KPK: Kasusnya Terus Diproses

Saat ini, tim pemenangan Margiono masih menginventarisir beberapa dugaan kecurangan yang terjadi selama pemungutan suara berlangsung. Semua temuan itu akan disampaikan kepada panitia pengawas pemilu (panwaslu) setelah mendapatkan alat bukti dan saksi pendukung.

Margiono menyebut, beberapa indikasi kecurangan itu, diantaranya adalah politik uang serta kesalahan penghitungan suara di beberapa TPS. Dia mencontohkan penghitungan suara yang terjadi di salah satu TPS Kelurahan Bago pada mulanya memenangkan Syahri Mulyo. Setelah diprotes dan dilakukan penghitungan ulang, terjadi penambahan 30 suara untuk dirinya.

Ia menduga hal ini tak hanya terjadi di TPS tersebut. Karena itu, Margiono telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kemungkinan kecurangan serupa di seluruh TPS Tulungagung. “Saya tidak menyebut kesalahan ini merata, karena itu akan diinvestigasi,” kata dia.

Baca: Ditahan KPK, Syahri Mulyo Unggul di Pilkada Tulungagung

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski mengaku menemukan sejumlah indikasi kecurangan, namun Margiono tak menyatakan akan mengajukan tuntutan pemungutan suara ulang. Ia juga belum berencana mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi jika kelak hasil pilkada tetap memenangkan pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo.

Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Tulungagung Adib Makarim yang juga ketua tim pemenangan Margiono mengatakan pengumpulan bukti kecurangan ini akan dilakukan secepat mungkin. Sebab sesuai ketentuan, laporan tersebut tak bisa ditindaklanjuti oleh panwas setelah melewati sepekan pasca pemungutan suara. “Kalau lewat enam hari tak ada laporan, dianggap menerima,” kata Adib.

Sementara itu, Anggota Panwas Tulungagung Mustofa mengatakan hingga saat ini belum menerima satupun pengaduan dari kubu Margiono. Namun pihaknya siap menindaklanjuti laporan dari masyarakat selama dilengkapi dengan alat bukti dan saksi pendukung. “Sampai hari ini tidak ada kasus kecurangan yang kami tangani,” kata dia.

Dari hasil hitung cepat pemungutan suara pilkada Tulungagung, pasangan Margiono dan Eko Prisdianto mendapatkan perolehan 238.996 suara atau 40,2 persen. Sedangkan pasangan Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo meraih 355.966 suara atau 59,8 persen.

Baca: Bupati Tulungagung Menang Pilkada, Mendagri: Tetap Akan Dilantik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Buntut Paslon yang Terkendala Mendaftar Pilkada, KPU Perpanjang Pendaftaran Paslon hingga Hari Ini

3 jam lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
Buntut Paslon yang Terkendala Mendaftar Pilkada, KPU Perpanjang Pendaftaran Paslon hingga Hari Ini

KPU buka kesempatan perpanjangan pendaftaran paslon tunggal yang sempat mengalami kendala saat pendaftaran.


Respons KPU dan Bawaslu soal Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada Jakarta

9 jam lalu

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menandatangani surat suara pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2024 di TPS 002, Desa Mesjid, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Kamis 2 Februari 2024. Lembaga penyelenggara Pemilu Provinsi Aceh telah menetapkan 18 TPS di sembilan kabupaten/kota untuk melaksanakan PSU karena ditemukan pelanggaran pada pemungutan suara 14 Februari lalu. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Respons KPU dan Bawaslu soal Gerakan Coblos Semua Paslon di Pilkada Jakarta

Gerakan coblos semua paslon di Pilkada Jakarta mendapatkan respons dari KPU dan Bawaslu. Apa respons mereka?


Hanya Diikuti Satu Paslon, Debat Publik Pilkada Bintan Ditiadakan

10 jam lalu

Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan saat menyambut kunjungan Port of Rotterdam Belanda dalam rencana terkait investasi pelabuhan dan perindustrian.
Hanya Diikuti Satu Paslon, Debat Publik Pilkada Bintan Ditiadakan

Debat publik Pilkada Bintan akan diganti dengan pendalaman visi-misi paslon.


Kominfo Klaim Take Down Ribuan Akun dan Konten Deepfake

1 hari lalu

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo, Prabu Revolusi, dalam diskusi upaya pemerintah dalam 'menyehatkan' sosial media, di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Jumat, 13 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Kominfo Klaim Take Down Ribuan Akun dan Konten Deepfake

Penghapusan konten dan akun deepfake dilakukan baik dari inisiatif Kemenkominfo maupun platform-platform yang kedapatan mengandung konten deepfake.


Perludem Ungkap Empat Alasan Sah Caleg Terpilih Tak Dilantik, Apa Saja?

1 hari lalu

KPU: Caleg Terpilih yang Ingin Maju Pilkada Harus Mengundurkan Diri
Perludem Ungkap Empat Alasan Sah Caleg Terpilih Tak Dilantik, Apa Saja?

Partai politik tidak bisa sembarangan meminta agar caleg terpilih tidak dilantik hanya berdasarkan keputusan internal partai.


Pemantauan Pilkada Masuk Prioritas Nasional, KY Lakukan Ini

1 hari lalu

Gedung Komisi Yudisial di Jakarta Pusat. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Pemantauan Pilkada Masuk Prioritas Nasional, KY Lakukan Ini

Dengan pemantauan KY, majelis hakim akan berhati-hati dalam menerapkan hukum acara ataupun perilakunya.


Perludem Sebut Perlu Aturan Soal Larangan Calon Tunggal yang Kalah Ikut Pilkada Ulang, Ini Alasannya

2 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
Perludem Sebut Perlu Aturan Soal Larangan Calon Tunggal yang Kalah Ikut Pilkada Ulang, Ini Alasannya

Perludem menyatakan calon yang sudah terbukti kalah dalam pilkada tidak perlu ikut lagi dalam pilkada ulang.


Politikus PDIP Pernah Bilang Begini soal Mensos Baru Pengganti Risma

2 hari lalu

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos) untuk Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 bersama Irjen Pol. Eddy Hartono saat dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 11 September 2024. Gus Ipul akan mengisi sisa masa jabatan Mensos yang ditinggalkan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri menyusul keikutsertaannya dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara Irjen Eddy Hartono pernah mengemban tugas sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror (2015-2017). Eddy menggantikan Komjen Pol. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, yang dilantik menjadi Kepala BNPT pada 3 April 2023. TEMPO/Subekti
Politikus PDIP Pernah Bilang Begini soal Mensos Baru Pengganti Risma

Kader PDIP Risma mengundurkan diri sebagai Mensos. Presiden Jokowi menunjuk Gus Ipul sebagai penggantinya.


Antisipasi Kotak Kosong Menang, KPU Susun Rancangan Jadwal Pilkada Ulang 2025

2 hari lalu

Anggota KPU Idham Kholik memberikan keterangan pers mengenai tindak lanjut pascaputusan Mahkamah Konstitusi soal Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. KPU menegaskan akan tetap memegang pedoman pada hasil putusan MK, serta akan berkonsultasi sekaligus rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR pada 26 Agustus 2024. TEMPO/Ilham Balindra
Antisipasi Kotak Kosong Menang, KPU Susun Rancangan Jadwal Pilkada Ulang 2025

KPU sedang menyelesaikan proses legal drafting rancangan PKPU tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pilkada.


KPU Masih Rumuskan Teknis Pilkada Ulang jika Kotak Kosong Menang

2 hari lalu

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menyiapkan skema pilkada ulang jika kotak kosong menang melawan calon tunggal di tahun 2025.
KPU Masih Rumuskan Teknis Pilkada Ulang jika Kotak Kosong Menang

KPU akan secepatnya menerbitkan peraturan KPU untuk mengatur soal pilkada ulang jika kotak kosong menang.