Ikuti Kami di
TEMPO.CO, Bogor - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disapa SBY kembali menyinggung soal netralitas TNI, BIN, dan kepolisian selama pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018. “Netralitas itu sumpah jabatan para abdi negara dan pemerintah itu termasuk TNI, Polri dan BIN. Saya kira yang saya sampaikan juga harapan rakyat Indonesia” kata SBY di Puri Cikeas Kabupaten Bogor, Rabu, 27 Juni 2018.
Baca: Quick count Tempo bersama LSI Denny JA, Indo Barometer, dan Charta Politika di sini
SBY mengatakan Presiden Joko Widodo juga sudah bolak-balik menekankan pentingnya netralitas para aparatur negara. Menurut dia, saat ini lembaga negara dan aparat harus membuktikan bahwa mereka harus mampu menjaga netralitas dalam pilkada serentak.
Menurut SBY, jika aparat negara dan pemerintah bersikap netral maka Pilkada Serentak 2018 akan berjalan demokratis. Sehingga, kubu yang kalah akan legowo menerima hasil pilkada serentak. “Saya khawatir ketidakpuasan itu dilampiaskan dengan cara-cara yang tidak baik. Inilah yang harus dicegah dan itu yang ada di dalam hati dan pikiran saya” kata dia.
Baca juga: Masyarakat Diminta Lapor Jika Ada Anggota TNI Tidak Netral.
Simak: Deddy Mizwar Minta Masyarakat Waspadai Quick Count Lembaga Abal-Abal.
SBY juga mendapat laporan bahwa di Pilkada Riau, seorang petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. “Di Maluku kejadian, di Aru, semua sudah dengar. Di Jabar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah oleh pejabat gubernur,” kata SBY. Ketua Umum Partai Demokrat ini ini meminta agar negara, pemerintah, BIN, Polri dan TNI bersikap netral dalam pilkada serentak 2018.
