Keluarga Korban Sinar Bangun Terancam Tak Bisa Gunakan Hak Pilih

Ilustrasi pilkada. Dok. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Medan -Keluarga korban tenggelamnya KM Sinar Bangun yang masih menanti di wilayah tepian Danau Toba terancam tak bisa menggunakan hak pilih dalam pemilihan gubernur-wakil gubernur pada 27 Juni nanti. Badan Pengawas Pemilu tak mengabulkan permohonan KPU Simalungun yang ingin memasukkan mereka ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Tadi sudah komunikasi dengan KPU Provinsi. Mereka berkoordinasi dengan Bawaslu, Gubernur dan Kapolda, tapi tidak diizinkan. Jadi mereka tidak bisa memilih," ujar  Ketua KPU Simalungun, Adelbert Damanik, pada Senin malam, 25 Juni 2018.

Sejak kemarin siang, petugas panitia pemungutan suara telah mendata keluarga korban yang lokasi pemilihannya berada di luar Kabupaten Simalungun. Petugas tak menyebutkan jumlahnya, tapi keluarga korban yang hendak menggunakan hak pilih di sana harus membawa e-KTP atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipil agar bisa menggunakan hak pilih di TPS, lokasi keberadaan mereka.

Keputusan tersebut membuat keluarga korban dipastikan tak bisa memilih calon gubernur dan kepala daerahnya. Tidak hanya keluarga korban, petugas Basarnas dan awak media yang sedang bertugas di sana pun tak akan dapat memilih.

Bawaslu Sumatera Utara saat dikonfirmasi membenarkan perihal tidak dapat memilihnya para keluarga korban KM Sinar Bangun. Alasannya, KPU Simalungun baru menyampaikan permohonan pada kemarin siang. "Harusnya KPU Simalungun memberitahu pindah lokasi pemilihan itu tiga hari sebelum pencoblosan,” kata Ketua Bawaslu Sumatera Utara, Syafrida R. Rasahan.

Syafrida menjelaskan keputusan tersebut diambil berdasarkan peraturan KPU.  KPU Simalungun, kata dia, seharusnya sudah bisa memprediksi akan ada keluarga korban yang punya hak pilih menunggu di sekitar lokasi kejadian. Karena tragedi KM Sinar Bangun telah berlangsung lebih dari sepekan yang lalu.

Ihwal itu, Syafrida mengimbau keluarga korban untuk kembali ke alamat domisili asalnya untuk memilih. “Kembali ke TPS masing-masing, itu solusi dari kami,” kata Safrida.

IIL ASKAR MONDZA






Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

30 September 2022

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Hak Konstitusional Warga untuk Pemilu 2024

Komnas HAM membentuk tim pemantauan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk Pemilu 2024.


Empat Tokoh Ini Isyaratkan Bakal Meramaikan Pilgub Jabar 2024

28 Agustus 2022

Empat Tokoh Ini Isyaratkan Bakal Meramaikan Pilgub Jabar 2024

Dari politikus hingga mantan artis diprediksi akan meramaikan Pilgub Jabar 2024


Menjelang Pemilu 2024, Kapolri Minta Soliditas Pers dan Polri Jadi Contoh

12 Juni 2022

Menjelang Pemilu 2024, Kapolri Minta Soliditas Pers dan Polri Jadi Contoh

Kapolri berharap semangat soliditas dan sinergi TNI-Polri dan media massa itu dapat dijaga dan menjadi contoh bagi peserta Pemilu 2024.


Begini Tahapan Pemilu 2024: Dimulai 14 Juni 2022

9 Juni 2022

Begini Tahapan Pemilu 2024: Dimulai 14 Juni 2022

Pemangkasan masa kampanye di tahapan Pemilu 2024 ini dilakukan agar tercipta efisiensi dan tidak menimbulkan permasalahan atau konflik


Rizal Ramli Kritik Biaya Fantastis Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024

9 Mei 2022

Rizal Ramli Kritik Biaya Fantastis Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024

Biaya Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024 yang mencapai Rp 110,4 triliun disebut tak menjamin terpilihnya pemimpin yang berkualitas.


Jokowi Sebut Sedang Siapkan Nama Penjabat Kepala Daerah

22 Februari 2022

Jokowi Sebut Sedang Siapkan Nama Penjabat Kepala Daerah

Presiden Jokowi menyatakan sedang mempersiapkan nama penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan kepala daerah.


Kemendagri Dorong Pemda Petakan Potensi Konflik Pemilu 2024

6 Februari 2022

Kemendagri Dorong Pemda Petakan Potensi Konflik Pemilu 2024

Kemendagri menyatakan tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022.


Perludem Ungkap Plus Minus Pemilu 2024 yang Diadakan 14 Februari

25 Januari 2022

Perludem Ungkap Plus Minus Pemilu 2024 yang Diadakan 14 Februari

Perludem menilai perlu dilihat persinggungan tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak yang berpotensi memberikan beban


PPP Pilih Fokus Raup Suara di Pemilu 2024, Belum Berpikir Soal Capres

25 Januari 2022

PPP Pilih Fokus Raup Suara di Pemilu 2024, Belum Berpikir Soal Capres

PPP belum memikirkan Capres yang akan diusung dalam Pemilu 2024.


Mendagri Tito Jelaskan Alasan Perubahan Jadwal Pemilu 2024

10 Juni 2021

Mendagri Tito Jelaskan Alasan Perubahan Jadwal Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian menegaskan pemerintah belum memutuskan kepastian jadwal Pemilu 2024.