Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

M. Iriawan Minta KPU Antisipasi Pemilih Pemula dan Pensiunan TNI

image-gnews
Staf KPU menjelaskan tentang data logistik pemilihan gubernur kepada penjabat Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan, di PPK Kecamatan Sumur, Bandung, Senin, 25 Juni 2018. Iriawan meminta logistik sampai tepat waktu agar proses pilkada berjalan dengan lancar saat memantau kesiapan logistik menjelang pilkada serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.TEMPO/Prima Mulia
Staf KPU menjelaskan tentang data logistik pemilihan gubernur kepada penjabat Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan, di PPK Kecamatan Sumur, Bandung, Senin, 25 Juni 2018. Iriawan meminta logistik sampai tepat waktu agar proses pilkada berjalan dengan lancar saat memantau kesiapan logistik menjelang pilkada serentak 2018 pada 27 Juni mendatang.TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat M. Iriawan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar mengantisipasi pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada hari pencoblosan tangal 27 Juni 2018 dan anggota TNI/Polri yang jatuh pensiunnya di hari pencoblosan tersebut.

“Ada catatan yang berusia 17 tahun yang harus melakukan hak politiknya, termasuk TNI dan Polri yang pensiun tanggal 27 Juni,” kata Iriawan selepas memimpin rapat kordinasi Desk Pilkada Jawa Barat di Bandung pada Senin, 25 Juni 2018.

Baca: Nasdem Tak Sepakat Penggunaan Hak Angket Pengangkatan M Iriawan

Menurut Iriawan, jumlah pemilih tersebut relatif besar. Dari data Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jawa Barat, jumlah pemilih yang berusia 17 tahun pada tanggal 27 Juni tersebut menembus 746.335 orang. “Bagaimana nanti kalau pada hari H, pas 17 tahun, mereka belum punya KTP,” kata dia.

Sementara untuk anggota TNI/Polri yang pensiun pada hari pencoblosan itu berjumlah 9.808 orang. Iriawan khawatir jika tidak diantisipasi sejak awal, maka akan menimbulkan isu macam-macam saat hari pencoblosan nanti. “Itu juga harus diantisipasi,” ujarnya.

Komisioner KPU Jawa Barat Bidang Perencanaan Dan Data, Ferdhiman Bariguna mengatakan pemilih pemula yang berusia 17 tahun di hari pencoblosan sudah diantisipasi sejak April lalu saat penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Sudah masuk dan sudah disaring. Yang ganda dibersihkan, di bawah umur juga sudah klir, yang transgender sudah di konversi,” kata dia saat dihubungi terpisah.

Baca: Dituduh Geledah Rumah Deddy Mizwar, M. Iriawan: Kasihan Pak SBY

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ferdhiman membenarkan jumlah pemilih pemula yang berusia 17 tahun menembus 700 ribu orang. “Sekitar segitu, di bawah satu juta orang,” kata dia.

Menurut Ferdhiman, pemilih pemula itu sudah tercantum dalam DPT. Ia mengatakan para pemilih itu sudah tercantum dalam surat undangan memilih. “Pada saat penepatan DPT sudah disiapkan. Pokoknya yang terdaftar di DPT pada bulan April, yang datanya sudah masuk ke kita dari Dinas Kependudukan sudak klir. Kecuali data menyusul,” kata dia.

Sementara itu, untuk pemilih pensiunan TNI/Polri pada hari pencoblosan juga diklaim Ferdhiman sudah diantisipasi KPU. “Mereka pemilih pemula, tapi usianya sudah sepuh. Artinya sudah punya KK (Kartu Keluarga), hanya statusnya saja. Mereka (yang pensiun tersebut) sudah terdaftar,” kata dia.

Ferdhiman mengatakan yang perlu diantisipasi saat ini adalah pemilih yang belum tercantum dalam DPT tapi mengantongi KTP atau Surat Keterangan. “Mereka yang belum terdaftar, tapi punya KTP atau Suket bisa langsung ke TPS, dan masuk sebagai pemilih tambahan. Mencoblosnya di atas jam 12,” kata dia.

Baca: Mayoritas Warga Menilai Pengangkatan M. Iriawan Melanggar Aturan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemilu 2024, KPU Jakarta Terima DCT Berisi 1.218 Kandidat dari 18 Parpol

11 jam lalu

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, di Senen, Jakarta Pusat. ANTARA /HO-Humas KPU DKI Jakarta.
Pemilu 2024, KPU Jakarta Terima DCT Berisi 1.218 Kandidat dari 18 Parpol

KPU DKI Jakarta telah menerima Daftar Calon Tetap (DCT) dari 18 partai politik. Jumlah kandidat laki-laki dua kali lipat yang perempuan.


MA Kabulkan Gugatan soal Caleg Koruptor, NasDem: Sempritnya Ada di KPU

22 jam lalu

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Aceh, Teuku Taufiqulhadi, mendatangi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, pagi ini Selasa, 21 Juni 2022. TEMPO/Moh Khory Alfarizi
MA Kabulkan Gugatan soal Caleg Koruptor, NasDem: Sempritnya Ada di KPU

Ketua DPP Partai NasDem Taufiqulhadi mengatakan pihaknya berpedoman kepada Putusan MA yang diimplementasikan oleh KPU.


Komisi II DPR Sebut KPU Belum Terima Salinan Putusan dari MA soal Cabut Caleg Mantan Narapidana

1 hari lalu

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI Ahmad Doli Kurnia usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023.
Komisi II DPR Sebut KPU Belum Terima Salinan Putusan dari MA soal Cabut Caleg Mantan Narapidana

Ketua Komisi II DPR menyebut nantinya KPU hanya tinggal menindaklanjuti bagaimana bunyi putusan MA terhadap peraturan PKPU Nomor 10 dan 11.


PKS Janji Akan Batalkan Satu Caleg Eks Napi Koruptor Setelah Putusan MA

2 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Janji Akan Batalkan Satu Caleg Eks Napi Koruptor Setelah Putusan MA

Jubir PKS Ahmad Mabruri mengatakan partainya akan ikuti aturan MA dan KPU untuk mengganti nama caleg mantan koruptor.


MA Perintahkan KPU Cabut Aturan soal Caleg Mantan Narapidana

2 hari lalu

dari kiri) Anggota KPU Idham Holik, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar, Ketua DKPP Heddy Lugito, Anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah, Anggota Bawaslu Puadi dan Lolly Suhenty saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) terkait usulan dimajukannya pendaftaran Capres dan Cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
MA Perintahkan KPU Cabut Aturan soal Caleg Mantan Narapidana

Menurut MA, dua pasal yang tercantum dalam PKPU, menunjukkan KPU memberikan kelonggaran syarat pencalonan bagi mantan terpidana.


MA Kabulkan Uji Materi PKPU soal Koruptor Nyaleg, ICW: Tunjukan Buruknya KPU Susun Aturan

4 hari lalu

Gedung Mahkamah Agung (MA), Selasa, 25 Oktober 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
MA Kabulkan Uji Materi PKPU soal Koruptor Nyaleg, ICW: Tunjukan Buruknya KPU Susun Aturan

ICW mengatakan pembatalan dua pasal dalam PKPU No 10 dan 11 Tahun 2023 oleh MA, menunjukkan buruknya penyelenggara pemilihan umum menyusun aturan


KPU Depok Sebut Penerimaan DCT dari Parpol Paling Lambat 3 Oktober 2023

5 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
KPU Depok Sebut Penerimaan DCT dari Parpol Paling Lambat 3 Oktober 2023

KPU Depok sudah melakukan pencermatan DCT sejak Ahad kemarin, 24 September 2023.


Anggaran KPU untuk Pemilihan Umum sejak Pemilu 2004, Berapa Kali Lipat Kenaikan untuk Pemilu 2024?

7 hari lalu

Seorang pria membawa kotak suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Manado, Sulawesi Utara, Jumat, 20 November 2020. KPU Sulut mendistribusikan logistik pilkada Sulut dengan memprioritaskan keperluan logisitik untuk tiga kabupaten/kota di wilayah kepulauan pada tahap pertama serta 12 Kabupaten/Kota di wilayah darat pada tahap kedua, dan ditergetkan rampung pada 21 November 2020. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono
Anggaran KPU untuk Pemilihan Umum sejak Pemilu 2004, Berapa Kali Lipat Kenaikan untuk Pemilu 2024?

Jumlah anggaran KPU dari masa ke masa sejak Pemilu 2004 sampai Pemilu 2024. Berapa kali lipat kenaikannya?


Kirab Pemilu 2024, KPU Karanganyar: Sosialisasi ke Pemilih Pemula hingga Wisatawan

8 hari lalu

Mobil yang membawa 18 bendera parpol peserta Pemilu 2024 tiba di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu, 26 September 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Kirab Pemilu 2024, KPU Karanganyar: Sosialisasi ke Pemilih Pemula hingga Wisatawan

Kirab Pemilu 2024 tiba di Kabupaten Karanganyar pada Selasa sore, 26 September 2023. Kedatangan kirab yang mengestafetkan bendera 18 parpol itu sebelumnya datang dari Kota Semarang.


Menanti Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres di Pemilu 2024

8 hari lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Menanti Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres di Pemilu 2024

MK belum memutus perkara gugatan batas usia capres-cawapres. Padahal, masa pendaftaran pasangan calon di KPU tinggal beberapa minggu lagi.