Periksa ASN Tanpa Seizin Plt Bupati, 3 Pejabat Lumajang Dicopot

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plt Bupati Lumajang, Buntaran Supriyanto |David Priyasidharta| Tempo

    Plt Bupati Lumajang, Buntaran Supriyanto |David Priyasidharta| Tempo

    TEMPO.CO, Lumajang - Pencopotan tiga pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lumajang diduga erat terkait dengan proses Pilkada Kabupaten Lumajang. Tiga pejabat itu antara lain Sekretaris Daerah Gawat Sudarmanto, Kepala Inspektorat Isnugrogoho dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nur Wahid Ali Yusron.

    Pencopotan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lumajang yang dijabat Pelaksana Tugas Bupati, Buntaran Suprianto. Diteken pada Jumat, 22 Juni 2018, sehari sebelum Buntaran lengser sebagai Plt Bupati dan kembali menjabat Wakil Bupati. SK tersebut berisi penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan terhadap ketiga pejabat tersebut.

    Baca: Diduga Melanggar Menjelang Pilkada, Tiga Pejabat Lumajang Dicopot

    Buntaran yang pada Ahad, 24 Juni 2018 kembali menduduki jabatannya sebagai wakil bupati ini mengatakan ada pelanggaran disiplin berat yang dilakukan ketiga pejabat tersebut. Berawal dari penanganan laporan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lumajang terkait mutasi ratusan pejabat yang dilakukan Bupati As'at menjelang cuti kampanye.

    Laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam mutasi ratusan pejabat itu ditindaklanjuti oleh Paniwaslu Lumajang dengan mengundang dan memeriksa pelapor, termasuk sejumlah saksi dari aparatur sipil negara serta terlapor diantaranya Sekda, Kepala BKD dan juga calon inkumben As'at. Belakangan Panwaslu mengeluarkan rekomendasi tidak meneruskan kasus tersebut karena bukti yang kurang mendukung.

    Baca: Kementerian Dalam Negeri Ancam Copot M.Iriawan, jika...

    Sejumlah saksi dari ASN ini kemudian dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat, BKD dan Sekda. "Enam yang menjadi saksi di Panwaslu itu kemudian diperiksa BAP karena dianggap melanggar. Melanggarnya itu karena mereka yang enam ini menjadi saksi di Panwas. Keenam orang PNS yang menjadi saksi di Panwas itu dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat, BKD dan Sekda," kata Buntaran, Sabtu malam kemarin, 23 Juni 2018.

    Kejadian ini menjadi pintu masuk bagi Plt Bupati untuk melakukan penanganan dugaan pelampauan wewenang yang dilakukan Sekda, Kepala Inspektorat, dan Kepala BKD. Buntaran menilai ketiga pejabat tersebut melakukan pelanggaran disiplin berat. "BAP seperti itu menurut aturan harus seizin bupati. Sampai sekarang belum turun isi BAP itu," katanya.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.