Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

10 Juta Pemilih Pilkada Belum Lakukan Perekaman E-KTP

image-gnews
Ketua KPUD Provinsi DKI Jakarta Dahlia Umar menunjukan contoh kartu pemilih Pilkada DKI Jakarta di kantor KPUD DKI Jakarta, Kamis (21/6). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mencetak 7 juta lembar surat suara untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 dan dilebihkan 2,5 persen sesuai peraturan KPU Pusat untuk mengantisipasi jika ada kerusakan dan kesalahan pada surat suara sehingga terdapat surat suara cadangan. ANTARA/M Agung Rajasa
Ketua KPUD Provinsi DKI Jakarta Dahlia Umar menunjukan contoh kartu pemilih Pilkada DKI Jakarta di kantor KPUD DKI Jakarta, Kamis (21/6). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mencetak 7 juta lembar surat suara untuk keperluan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012 dan dilebihkan 2,5 persen sesuai peraturan KPU Pusat untuk mengantisipasi jika ada kerusakan dan kesalahan pada surat suara sehingga terdapat surat suara cadangan. ANTARA/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri I Gede Suratha mengatakan masih ada sekitar 10 juta pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP menjelang pilkada serentak 2018.

"Data pada posisi 20 Juni 2018 itu ada 10.778.683 orang yang belum merekam," kata Gede di kantor Kemendagri, Jakarta pada Sabtu, 23 Juni 2018.

Baca: Pemerintah akan Tetapkan Pilkada 27 Juni 2018 Libur Nasional

Gede mengatakan dari 10 juta orang yang belum merekam e-KTP itu, sebagian besarnya adalah pemilih pemula. Jumlah pemilih pemula yang belum merekam e-KTP itu mencapai 6,9 juta orang. "Di antaranya pemilih pemula, sehingga tidak menjadi beban karena pemilih pemula diberikan surat keterangan," kata dia.

Selain itu, kata Gede, sekitar 3,8 juta orang bukan merupakan pemilih pemula. Menurut dia, pemerintah akan tetap berusaha mengejar perekaman kepada para pemilih itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah menetapkan sebanyak 152.057.054 pemilih yang masuk dalam daftar pemilihan tetap (DPT) di pilkada serentak 2018. Pleno penetapan DPT nasional sudah dilakukan 25 Mei 2018.

Baca: Menjelang Pilkada Serentak, KPU: Distribusi Logistik Pemilu Aman

KPU meminta warga yang belum merekam e-KTP untuk segera melakukan perekaman agar bisa memilih. Sebab, syarat warga yang belum masuk ke DPT mesti menunjukkan e-KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dapat memilih.

Pilkada serentak seluruh Indonesia akan dilaksanakan pada Rabu, 27 Juni 2018 mendatang. Pilkada kali ini dilakukan di 171 daerah dengan rincian, dari 34 provinsi di Indonesia, 17 daerah di antaranya memilih gubernur, 39 kota memilih walikota, dan 115 kabupaten memilih bupati.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

6 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) didampingi anggota KPU (kiri ke kanan) Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos dan August Mellaz memimpin rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

KPU menilai Depok memiliki banyak kampus besar sehingga diharapkan mereka terlibat sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.


KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

6 jam lalu

Sejumlah massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Depok membawa miniatur keranda berkain putih bertuliskan 'Matinya Demokrasi' saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU Depok, Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. Aksi tersebut buntut dari temuan dugaan penggelembungan suara saat rekapitulasi suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK) guna meningkatkan suara salah satu caleg DPR RI Dapil VI dari partai lain dan berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.


PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

19 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Gelar Rakornas Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

PDIP telah memulai pemetaan awal untuk mempersiapkan mesin partai guna menghadapi Pilkada 2024.


Hasto PDIP Sebut Banyak Calon Kepala Daerah Ragu Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Hasto PDIP Sebut Banyak Calon Kepala Daerah Ragu Maju Pilkada 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung soal adanya kepala daerah yang ragu untuk berlaga di Pilkada 2024.


Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

4 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

Rusdin Abdullah digadang-gadang akan diusung sebagai bakal calon Wali Kota Makassar pada Pilkada 2024.


5 Kandidat Pilgub Sumsel 2024, Eks Gubernur Herman Deru Vs Mantan Wagub Mawardi Yahya?

4 hari lalu

Gubernur Sumatera Selatan terpilih Herman Deru menunjukkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019 yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 11 Desember 2018. TEMPO/Subekti.
5 Kandidat Pilgub Sumsel 2024, Eks Gubernur Herman Deru Vs Mantan Wagub Mawardi Yahya?

Kontestasi Pilgub Sumsel 2024, akankah mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melawan eks Wagub Mawardi Yahya? Siapa kandidat lain?


Pilkada disebut Permainan Pencitraan, Pengamat: Perlu Dorong Popularitas Kandidat

4 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Pilkada disebut Permainan Pencitraan, Pengamat: Perlu Dorong Popularitas Kandidat

Menurut Pakar Politik Ujang Komarudin, hal terpenting dalam pilkada adalah elektabilitas para kandidat.


Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

6 hari lalu

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, pasca terjaring operasi tangkap tangan KPK, terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Pengacara Gus Muhdlor Singgung Soal Penetapan Tersangka Bupati Sidoarjo Sebelum Pilpres dan Jelang Pilkada

Gus Muhdlor dikabarkan akan kembali maju dalam Pilkada 2024.


Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

9 hari lalu

Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto
Tak Hanya Remisi Lebaran, Tahun Lalu Setya Novanto Dapat Remisi HUT RI Selama 3 Bulan

Tidak hanya tahun ini, Setya Novanto alias Setnov pun mendapat remisi khusus Hari Raya Idulfitri 2023.


Erwin Aksa Ungkap Strategi Golkar untuk Menang di Pilkada hingga Pilpres 2029

9 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa di Yogyakarta Rabu 12 Oktober 2022. Dok.istimewa
Erwin Aksa Ungkap Strategi Golkar untuk Menang di Pilkada hingga Pilpres 2029

Erwin Aksa membeberkan cara Golkar agar bisa menang di Pilkada dan Pilpres 2029.