Menjelang Pilkada Serentak, KPU: Distribusi Logistik Pemilu Aman

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi logistik pemilu. dok.TEMPO

    Ilustrasi logistik pemilu. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia Arief Budiman mengatakan distribusi logistik seperti surat suara aman menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada. “Sampai hari ini tidak ada laporan yang membuat kami risau. Logistik tidak sampai, itu tidak ada," kata Arief setelah menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu, 23 Juni 2018.

    Menurut dia, menjelang pemungutan suara, data di daerah pemilih sudah ada di masing-masing daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Sampai hari ini baik logistik, anggaran, maupun personel, sudah siap.

    Baca:
    Pilkada Serentak 2018, Demokrat Tuding Jokowi Main ...
    Sudirman Said Gadaikan Rumah untuk Biayai ...

    Arief mengakui ada kejadian satu-dua lembar data yang tertukar, yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikirim ke Nusa Tenggara Barat. "Ya ada satu-dua lembar yang terselip, itu kesalahan percetakan dan kami sudah minta untuk mengirim ulang."

    Dia berharap sampai hari pemungutan suara hingga penghitungan dan rekapitulasi suara dapat berjalan lancar.

    Baca:
    Pilkada Jabar, Alat Peraga Kampanye Dicopot ...
    Prabowo Galang Dana Masyarakat untuk Biayai Pilkada

    KPU memberikan kelonggaran jadwal pilkada di daerah-daerah terpencil, seperti daerah yang sulit secara geografis. Waktu distribusi logistik pemilu lebih awal dan lebih panjang.

    "Itu sudah kami berikan kepada mereka mengantisipasi dengan cara itu.” Kesulitan yang disebabkan cuaca ekstrem di luar kemampuan manusia harus bisa dicarikan jalan keluarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.