Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKS Beberkan Hasil Survei Internal Elektabilitas Sudrajat-Syaikhu

image-gnews
Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut tiga Sudrajat (kiri)-Ahmad Syaikhu (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat,14 Mei 2018. ANTARA
Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut tiga Sudrajat (kiri)-Ahmad Syaikhu (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat,14 Mei 2018. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menanggapi hasil survei Roda Tiga Konsultan perihal pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Mardani mengklaim elektabilitas calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusung partainya, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik), tak terpaut jauh dari para pesaingnya.

"Kami punya angka sendiri, tidak terlalu jauh dari dua DM atau Rindu," kata Mardani dalam acara rilis hasil survei pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur oleh Roda Tiga Konsultan, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Juni 2018.

Baca: Setelah 13 Juni, Aher Kampanye Penuh untuk Sudrajat-Ahmad Syaikhu

Hasil sigi Tiga Roda Konsultan mencatat elektabilitas Sudrajat-Ahmad Syaikhu sebesar 4,8 persen. Pasangan ini menempati posisi ketiga setelah pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (duo DM) dan Ridwan Kamil-Uu Rizhanul Ulum (Rindu) yang masing-masing memperoleh 29,9 persen dan 28,6 persen. Adapun pasangan calon TB Hasanuddin-Anton Charliyan berada di posisi terakhir dengan 4,2 persen dukungan.

Mardani mengatakan hasil survei internal partainya pun mencatat Sudrajat-Syaikhu berada di posisi ketiga, tetapi angkanya berbeda dengan hasil survei kebanyakan. "Asyik nomor tiga. Tapi angkanya, 36 persen duo DM, 29 persen Rindu, 27 persen kami," kata Mardani.

Baca: Setelah 13 Juni, Aher Kampanye Penuh untuk Sudrajat-Ahmad Syaikhu

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat ini mengatakan angka itu diperoleh dari hasil survei internal yang digelar pekan lalu. Dia pun mengklaim ada perubahan signifikan terkait arah dukungan masyarakat Jawa Barat setelah debat pilgub putaran kedua pada 14 Mei lalu.

Dalam pidato penutupan debat tersebut, pasangan Sudrajat-Syaikhu memamerkan kaus bertuliskan #2018AsyikMenang #2019GantiPresiden. Aksi itu sempat menimbulkan kericuhan dan protes di antara pendukung pasangan calon yang lain.

Baca: KPU Larang Kampanye Capres di Debat Ketiga Pilkada Jawa Barat

Mardani mengatakan koalisi pengusung Asyik justru menganggap kehebohan itu mengkonfirmasi dukungan terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Sejak itu, kata dia, koalisi mengubah strategi kampanye menjadi menggabungkan gerakan #2018AsyikMenang dan #2019GantiPresiden.

"Agak terkonfirmasi Jawa Barat ini salah satu pendukung gerakan ganti presiden, sekarang gerakannya disatukan," kata Mardani.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Revisi UU IKN Disahkan Paripurna DPR, Simak 8 Alasan Penolakan PKS

33 menit lalu

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menerima laporan pembahasan perubahan UU IKN dari Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Rapat Paripurna beragendakan mengambil keputusan terhadap RUU tentang perubahan UU No.3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pengambilan keputusan tentang RUU perubahan UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengambilan keputusan evaluasi kedua Prolegnas RUU Prioritas tahun 2023, perubahan ke-6 Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2024, perpanjangan waktu pembahasan 7 RUU dan mendengarkan Pidato Ketua DPR RI pada penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Revisi UU IKN Disahkan Paripurna DPR, Simak 8 Alasan Penolakan PKS

Fraksi PKS menolak revisi UU tersebut utamanya karena pembangunan IKN berpotensi memperberat beban APBN dan menambah utang negara.


Revisi UU IKN Dinilai Manjakan Investor, Gerindra: Semua Negara Berlomba Menarik Investasi

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberikan arahan dalam konsolidasi akbar kader se-Jakarta Selatan di Lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Minggu, 23 Juli 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Revisi UU IKN Dinilai Manjakan Investor, Gerindra: Semua Negara Berlomba Menarik Investasi

Ahmad Muzani, mengatakan revisi UU IKN untuk memberikan jaminan bagi keberlangsungan kepemilikan tanah agar supaya menarik minat investor


DPR RI Resmi Sahkan Revisi UU IKN, Fraksi PKS Menolak

2 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
DPR RI Resmi Sahkan Revisi UU IKN, Fraksi PKS Menolak

DPR resmi mengesahkan revisi UU IKN dalam rapat paripurna hari ini. Pengesahan ini diwarnai dengan penolakan dari fraksi PKS.


PKS Kritik Obral HGU 190 Tahun di IKN, Kepala Bappenas: Yang Penting Tak Langgar Konstitusi

3 jam lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa usai Rapat Paripurna Masa Persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 di Nusantara II, DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa, 3 Oktober 2023. TEMPO/Tika Ayu
PKS Kritik Obral HGU 190 Tahun di IKN, Kepala Bappenas: Yang Penting Tak Langgar Konstitusi

Kepala Bappenas menilai Obral HGU 19 Tahun di IKN tidak melanggar konstitusi. Kepada Tempo dia mengatakan menghargai tanah milik masyarakat.


PKS Janji Akan Batalkan Satu Caleg Eks Napi Koruptor Setelah Putusan MA

18 jam lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Janji Akan Batalkan Satu Caleg Eks Napi Koruptor Setelah Putusan MA

Jubir PKS Ahmad Mabruri mengatakan partainya akan ikuti aturan MA dan KPU untuk mengganti nama caleg mantan koruptor.


PKS Bakal Tolak Revisi UU IKN, Soroti Soal Obral HGU hingga 190 Tahun

1 hari lalu

Suasana pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. Presiden Joko Widodo menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 40 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
PKS Bakal Tolak Revisi UU IKN, Soroti Soal Obral HGU hingga 190 Tahun

Komisi II DPR RI membantah tuduhan revisi UU IKN untuk investor. Pimpinan Komisi II DPR RI mengatakan revisi ini untuk kepentingan anak bangsa.


Ambisi Kaesang Menang Pemilu 2024, PKS: Semua Punya Peluang

3 hari lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Ambisi Kaesang Menang Pemilu 2024, PKS: Semua Punya Peluang

Kaesang Pangarep berambisi PSI untuk menang Pemilu 2024. Dalam kegiatan Pemilu, menurut PKS, semua selalu memiliki peluang dan memberikan kejutan.


PKS Bicara Soal Konflik Pulau Rempang hingga Wadas: Tak Ada Proses Terburu-buru yang Menghasilkan Kebaikan

3 hari lalu

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera
PKS Bicara Soal Konflik Pulau Rempang hingga Wadas: Tak Ada Proses Terburu-buru yang Menghasilkan Kebaikan

PKS menilai pemerintah tidak boleh berpihak kepada satu sisi karena keadilan wajib ditegakkan.


Politikus PKS Anggap Penggeledahan Rumah Syahrul Yasin Limpo Bisa Untungkan Anies-Cak Imin

3 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri didampingi asisten Jubir, Takdir (kiri), memberikan keterangan kepada awak media terkait kegiatan penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. Ali Fikri menyatakan tim penyidik KPK telah melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo, selama 20 jam, berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa mata uang rupiah dan asing dengan jumlah mencapai puluhan miliar, dokumen penting, catatan keuangan dan aset yang bernilai ekonomis dalam pengembangan penyelidikan kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Politikus PKS Anggap Penggeledahan Rumah Syahrul Yasin Limpo Bisa Untungkan Anies-Cak Imin

Mardani mengatakan, ada kemungkinan publik menganggap penggeledahan oleh KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo adalah kriminalisasi.


Siapa Terancam Kaesang Pangarep Jadi Ketua Umum PSI? Begini Reaksi PDIP, NasDem, PKS

5 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie memberikan surat keputusan kepada Ketua Umum terpilih PSI, Kaesang Pangarep disaksikan oleh pengurus Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PSI pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Siapa Terancam Kaesang Pangarep Jadi Ketua Umum PSI? Begini Reaksi PDIP, NasDem, PKS

Terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI telah mengundang beragam reaksi dari partai politik lain, seperti PDIP, NasDem, dan PKS.