Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ASN Lumajang Pecah Karena Pilkada, Halal Bihalal Digelar 2 Kali

image-gnews
Ilustrasi pilkada
Ilustrasi pilkada
Iklan

TEMPO.CO, Lumajang - Pelaksana tugas Bupati Lumajang Buntaran Supriyanto menduga telah terjadi polarisasi aparatur sipil negara (ASN) yang semakin tajam menjelang pemilihan kepala daerah atau pilkada pada 27 Juni 2018. Buntaran merasakan nuansa politis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang menjelang pemungutan suara Rabu pekan depan sangat kuat. "Ada polarisasi di kalangan ASN," kata Buntaran saat apel dan halal bihalal dengan ASN, Kamis, 21 Juni 2018.

Polarisasi di kalangan ASN itu juga terasa saat kegiatan halal bihalal yang biasanya hanya digelar pada hari pertama masuk kerja setelah cuti Lebaran. Namun, kata dia, ASN memilih menggelar dua kali halal bihalal.  "Mazhab saya masih tradisional, menggelar halal bihalal saat masuk kerja hari pertama. Kalau kemudian akan ada halal bihalal lagi, terserah saja," ujarnya.

Baca: Pilkada Serentak 2018, Demokrat Tuding Jokowi Main Curang

Buntaranberujar halal bihalal kedua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang digelar pada Senin, 25 Juni 2018. Pada hari itu Bupati Lumajang As'at kembali menjabat setelah cuti kampanya sejak Februari lalu. Buntaran mengeluh karena tidak semua kepala satuan kerja hadir pada halal bihalal Kamis pagi kendati sudah dikirimi undangan.

Buntaran mempersilakan kepala satuan kerja yang hanya mau ikut halal bihalal pada Senin pekan depan atau setelah As’at menjabat lagi. "Silakan. Saya pakai mazhab tradisional. Semuanya diharap bisa menahan diri, tidak usah kasak-kusuk," kata Buntaran yang juga Ketua Partai Demokrat Lumajang.

Simak: Pilkada Serentak 2018, KPU Diingatkan Soal Daftar Pemilih

Buntaran juga sempat melaporkan apa saja yang terjadi dan dia rasakan selama menjabat sebagai Plt Bupati Lumajang sejak pertengahan Februari. Pada awal-awal menjabat Plt Bupati, kata Buntaran, ia sudah menekankan kepada seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas. "ASN harus profesional, tidak mencampuradukkan pemerintahan dan politik," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Atas sikapnya itu Buntaran dituduh sebagai pengkhianat. "Saya menjaga netralitas saya, tapi masih saja dituduh pengkhianat. Saya netral walaupun ditentang habis-habisan," ujarnya.

Polarisasi di kalangan ASN membuat suasana kerja menjadi tidak kondusif pasca-pemilihan mendatang. Buntaran mengatakan siapapun yang menang dalam pilkada wajib didukung.  "Siapapun yang menang harus didukung, tidak perlu dijegal-jegal," kata Buntaran.

Simak: Debat Pilkada Sumatera Selatan, Bawaslu: Jangan Main Sara

Pemilihan Bupati Lumajang diikuti oleh tiga pasangan calon, yakni Toriqul Haq-Indah Amperawati, As'at-Thoriq Al Katiri dan Rofik-Nurul Huda. Toriqul Haq-Indah Amperawati diusung Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerindra. As'at-Thoriq diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura. Sedangkan Rofik-Nurul Huda di Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem.

DAVID PRIYASIDHARTA

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Manuver Merebut Suara NU

23 hari lalu

Manuver Merebut Suara NU

Dipilihnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar disebut-sebut untuk mengerek elektabilitas mereka dengan mendulang suara NU.


Sejumlah Tanggapan soal Usulan Pilkada Dimajukan, dari Presiden, Wapres, Parpol hingga DPR

24 hari lalu

Pekerja merapikan kotak suara untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kota Tangerang Selatan di Kantor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 17 November 2020. Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020 diikuti tiga pasang calon Wali kota dan Wakil Wali kota. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Sejumlah Tanggapan soal Usulan Pilkada Dimajukan, dari Presiden, Wapres, Parpol hingga DPR

Wacana perubahan jadwal Pilkada Serentak 2024 dalam beberapa waktu terakhir mengemuka.


Muncul Usulan Pilkada Dimajukan, Begini Pendapat Wapres Ma'ruf Amin

24 hari lalu

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin berbincang dengan warga terdampak kebakaran saat meninjau lokasi kebakaran imbas terbakarnya Depo Pertamina Plumpubg di Jalan Koramil, Rawa Badak, Jakarta, Sabtu, 4 Maret 2023. Usai meninjau lokasi kebakaran bertemu dan berdialog dengan warga, Ma'ruf Amin pun memastikan bahwa seluruh keperluan para pengungsi ditanggung oleh Pertamina. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Muncul Usulan Pilkada Dimajukan, Begini Pendapat Wapres Ma'ruf Amin

Ma'ruf Amin menegaskan bahwa munculnya gagasan pemajuan Pilkada 2024 baru sebatas usulan.


Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

26 hari lalu

Seorang bocah bersalaman dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto saat mengunjungi rumah keluarga korban hilangnya AirAsia QZ 8501 di Jalan Baronang, Makassar, 30 Desember 2014. TEMPO/Iqbal lubis
Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari NasDem ke PDIP. Berikut beberapa kontroversi yang pernah menjeratnya.


Wali Kota Makassar Danny Pomanto Gabung PDIP, Lalu Bicara Soal Wong Cilik

26 hari lalu

Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto memantau suasana kota melalui ruang kontrol yang diberi nama War Room di lantai 10 Kantor Balai Kota Makassar. TEMPO/Subekti.
Wali Kota Makassar Danny Pomanto Gabung PDIP, Lalu Bicara Soal Wong Cilik

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari Partai NasDem untuk bergabung PDIP. Apa alasannya?


Dianggap Hantu Pemilu dan Pilkada: Membedah Apa Itu Politik Identitas?

31 hari lalu

Ilustrasi pidato kampanye atau Pilpres. Pixabay
Dianggap Hantu Pemilu dan Pilkada: Membedah Apa Itu Politik Identitas?

Politik identitas dianggap sebagai hantu pemilu. Lantas apa itu politik identitas?


Khofifah Tunggu Keputusan Kiai NU Soal Langkah Politik Selanjutnya di 2024

45 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengamati mesin jahit saat mengunjungi rumah Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Minggu 2 Juli 2023. Kunjungan tersebut untuk mengenang kembali sejarah pengasingan Presiden pertama Soekarno di Bengkulu.  ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi
Khofifah Tunggu Keputusan Kiai NU Soal Langkah Politik Selanjutnya di 2024

Khofifah bakal lengser sebagai Gubernur Jawa Timur pada Desember 2023 dan digadang-gadang sebagai salah satucawapres Anies .


Sudah DED, Depok Akan Bangun MTs dan MAN Negeri di 2 Lokasi Ini

53 hari lalu

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono saat meninjau pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMPN 1 Depok, Jawa Barat, Senin 4 Oktober 2021. Pemerintah Kota Depok kembali memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas kepada seluruh sekolah dimulai hari ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pembelajaran hanya dilakukan seminggu dua kali selama 2 jam. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sudah DED, Depok Akan Bangun MTs dan MAN Negeri di 2 Lokasi Ini

Pemerintah Kota Depok tengah menyiapkan pembangunan madrasah tsanawiyah dan aliyah negeri. Realisasi janji kampanye pilkada lalu.


Meski Didukung Sang Ibunda, Ridwan Kamil Masih Ragu Maju Pilgub Jabar Lagi atau ke DKI Jakarta

54 hari lalu

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil.
Meski Didukung Sang Ibunda, Ridwan Kamil Masih Ragu Maju Pilgub Jabar Lagi atau ke DKI Jakarta

Ridwan Kamil sebagai Guberur Jawab Barat akan purnatugas September mendatang. Apakah ia akan maju di Pilgub Jabar atau ke DKI Jakarta?


Jusuf Kalla Samakan Elektabilitas Anies Baswedan Seperti Donald Trump

55 hari lalu

Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla usai menghadiri acara halal bil halal bersama Wakil Presiden Indonesia ke-11 Boediono di Gedung Krida Bakti, Jakarta, Selasa 30 Mei 2023. Dalam kesempatan itu Jusuf Kalla memberikan keterangan pers agar semua pihak bersabar terkait keputusan sistem Pemilu Proporsional Tertutup yang akan segera diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi. TEMPO/Subekti.
Jusuf Kalla Samakan Elektabilitas Anies Baswedan Seperti Donald Trump

Jusuf Kalla menyamakan posisi Anies seperti Donald Trump yang di berbagai survei menunjukkan posisi landai tapi justru menang pemilu.