Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Dalam Negeri Ancam Copot M.Iriawan, jika...

image-gnews
Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Ahmad Heryawan, berjalan bersama pejabat sementara Gubernur Jawa Barat terpilih, Komjen M. Iriawan (kiri), dan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa (kedua kiri) sebelum pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018, Ahmad Heryawan, berjalan bersama pejabat sementara Gubernur Jawa Barat terpilih, Komjen M. Iriawan (kiri), dan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa (kedua kiri) sebelum pelantikan di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin, 18 Juni 2018. Kementerian Dalam Negeri menunjuk Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) M. Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono memastikan penjabat Gubernur Jawa Barat, M. Iriawan, bisa langsung dicopot, jika ketahuan tak netral dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2018. "Lihat saja, kalau memang ada pelanggaran, mobilisasi dukungan terhadap salah satu calon dari polisi, besok pagi pun bisa diberhentikan," kata Sumarsono, Kamis, 21 Juni 2018.

Sumarsono mempersilakan masyarakat mengawasi dan melaporkan, jika Iriawan tak netral dalam pilkada. Kemendagri, kata dia, akan langsung memecat Iriawan apabila terbukti mendukung atau memobilisasi dukungan kepada salah satu calon kepala daerah dalam pilkada Jawa Barat.

Baca: Jokowi Menanggapi Polemik Pengangkatan M. Iriawan

Kendati begitu, Sumarsono mengatakan hal itu kecil kemungkinan terjadi. Dia menyinggung hasil survei elektabilitas Anton Charliyan dan sekondannya, T.B. Hasanuddin, yang masih rendah hingga saat ini.

Berdasarkan survei teranyar yang dilakukan Indo Barometer pada 7-13 Juni 2018, pasangan T.B. Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) mendapatkan suara 5 persen, terendah dibanding tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan pelantikan Iriawan tidak ada korelasinya dengan suara Hasanah.

Sumarsono mengatakan mobilisasi dukungan pun akan sulit dilakukan dalam H-6 penyelenggaraan pilkada serentak. "Jarak beberapa hari dengan posisi hasil survei seperti ini kan enggak mungkin mobilisasi itu," ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejumlah pihak mengkritik penunjukan Iriawan yang masih berstatus sebagai perwira aktif kepolisian sebagai penjabat gubernur karena dikhawatirkan tidak netral. Penunjukan ini pun dikaitkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 Juni nanti.

Baca juga: Pelantikan M. Iriawan, DPR Berencana Gunakan Hak Angket

Ketua Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Ricky Kurniawan mengatakan penunjukan Iriawan membuat sebagian masyarakat berspekulasi soal netralitasnya dalam pilkada Jawa Barat.

Alasannya, kata Ricky, yakni adanya kesamaan latar belakang M. Iriawan dengan calon Wakil Gubernur Jawa Barat, Anton Charliyan. Anton sebelumnya merupakan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat. "Sesama mantan kapolda, ada juga jiwa korsa," kata Ricky, Senin, 18 Juni 2018.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPRD Jakarta Usulkan Nama Calon Pj Gubernur Besok, Begini Mekanisme Pengusulannya

3 jam lalu

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Artha Theresia (kiri) memimpin pembacaan Pengambilan Sumpah Jabatan disaksikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) dalam Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah Jabatan Anggota DPRD periode 2024-2029 di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024. Sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada Senin (26/8). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
DPRD Jakarta Usulkan Nama Calon Pj Gubernur Besok, Begini Mekanisme Pengusulannya

DPRD provinsi mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur yang memenuhi persyaratan ke Kementerian Dalam Negeri.


Aturan Pencalonan Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Masih Berpeluang?

9 jam lalu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI sementara Achmad Yani di Kantor DPRD DKI Jakarta,Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin, 26 Agustus 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Aturan Pencalonan Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Masih Berpeluang?

DPRD DKI Jakarta membuka peluang bagi seluruh ASN dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau Eselon I untuk diusulkan menjadi Penjabat Gubernur Jakarta


Demokrat Minta Presiden Pertimbangkan Calon Penjabat Gubernur Jakarta yang Diusulkan DPRD

12 jam lalu

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono usai melakukan tes terhadap calon wali kota Jakarta Utara di DPRD DKI, 16 Februari 2021. Tempo/Imam Hamdi
Demokrat Minta Presiden Pertimbangkan Calon Penjabat Gubernur Jakarta yang Diusulkan DPRD

Mekanisme pengusulan nama calon penjabat gubernur Jakarta dilakukan lewat rapat pimpinan bersama sebelas fraksi di DPRD Jakarta


Ketum PP Muhammadiyah: Kader Silakan Ikut Pilkada, Asal Tak Lupa Umat

2 hari lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kemeja hijau) saat menemui pasangan calon walikota-walikota Yogya Afnan Hadikusumo-Singgih Rahardjo di Kantor PP Muhannadiyah Selasa 10 September 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ketum PP Muhammadiyah: Kader Silakan Ikut Pilkada, Asal Tak Lupa Umat

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tak mempermasalahkan sejumlah kadernya turut bertarung dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 ini


KPK Bakal Surati KPU terkait Calon Kepala Daerah yang Berstatus Tersangka

7 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Rabu, 4 September 2024. KPK menyatakan tengah melakukan penelaahan laporan pengaduan masyarakat di proses oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh putra Presiden RI, Jokowi, Kaesang Pangarep, berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi jenis Gulfstream G650, sedangkan di Direktorat Gratifikasi KPK tengah mengumpulkan bahan terkait penggunaan pesawat jet pribadi oleh Walikota Medan Bobby Nasution dan istri Kahiyang Ayu. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Bakal Surati KPU terkait Calon Kepala Daerah yang Berstatus Tersangka

KPK berbeda sikap dengan Kejagung terkait proses hukum terhadap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2024.


Brigjen Patrige Renwarin Resmi Jabat Kapolda Papua Gantikan Komjen Mathius D. Fakhiri

8 hari lalu

Brigjen Patrige Renwarin (kanan) bersama Komjen Matius Fakhiri (ANTARA/HO-Humas Polda Papua)
Brigjen Patrige Renwarin Resmi Jabat Kapolda Papua Gantikan Komjen Mathius D. Fakhiri

Menjelang pilkada serentak 2024, fokus utama Polda Papua adalah menjaga keamanan dan kelancaran seluruh tahapan pemilihan.


Sultan HB X Minta Para Politisi Ikut Jaga Yogyakarta Tetap Aman selama Pilkada

8 hari lalu

Jalan Malioboro Yogyakarta. TEMPO/Mila Novita
Sultan HB X Minta Para Politisi Ikut Jaga Yogyakarta Tetap Aman selama Pilkada

Yogyakarta yang memiliki destinasi populer di tiap kabupaten/kota dinilai butuh suasana kondusif termasuk dalam momentum Pilkada ini.


Surya Paloh Kembali Terpilih Jadi Ketum NasDem 2024-2029 secara Aklamasi

16 hari lalu

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan pidato pada Kongres III Partai NasDem di JCC, Jakarta, Minggu, 25 Agustus 2024. Partai NasDem menggelar Kongres ke III yang digelar pada 25-27 Agustus 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Surya Paloh Kembali Terpilih Jadi Ketum NasDem 2024-2029 secara Aklamasi

Surya Paloh menjabat sebagai ketua umum selama tiga periode berturut-turut.


Fenomena Pilkada Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong, Sejak Kapan?

17 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Antaranews.com
Fenomena Pilkada Calon Tunggal Lawan Kotak Kosong, Sejak Kapan?

Fenomena pasangan calon tunggal melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024 semakin banyak. Kapan terjadinya pilkada melawan kotak kosong?


Politikus Golkar Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Ubah Strategi Hadapi Pilkada

18 hari lalu

Pasangn bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (ketiga kiri) dan Suswono (ketiga kanan) berjabat tangan bersama Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar Zulakarnain (kedua kiri) dan jajaran pengurus saat bersilaturahmi ke DPD Partai Golkar DKI Jakarta, di Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024. Dalam silahaturahmi tersebut pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan sejumlah program jika terpilih nanti dengan jargon kampanye Desentralisasi, Kolaborasi dan Inovasi (DKI). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Politikus Golkar Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Ubah Strategi Hadapi Pilkada

Doli berujar PKPU yang baru akan mempermudah syarat pencalonan kepala daerah yang diusung partai politik.