Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepada Wartawan, JK Kepo Soal Pilkada Serentak

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar halalbihalal bersama pegawai Sekretariat Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 21 Juni 2018. Tempo / Friski Riana
Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar halalbihalal bersama pegawai Sekretariat Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 21 Juni 2018. Tempo / Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak wartawan bertukar peran. Kali ini, JK menawarkan dirinya untuk melempar pertanyaan, sedangkan para wartawan menjadi narasumbernya.

Kejadian tak biasa itu terjadi usai awak media melakukan wawancara dengan JK dan istrinya, Mufidah Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis, 21 Juni 2018. Setelah wawancara, JK dan para awak media foto bersama. Kemudian, JK pun berbalik badan menghadap para wartawan yang berdiri di belakangnya. "Gantian saya yang bertanya ya," kata JK.

Baca: JK Didorong Kembali Menjadi Wakil Presiden, Apa Kata Golkar?

JK pun bertanya apakah para wartawan menikmati liburan cuti bersama Lebaran. Salah satu pewarta televisi, Paramitha, mengatakan bahwa dirinya tetap bekerja pada suasana cuti bersama. "Narasumbernya libur semua. Kau gimana?" tanya JK keheranan. Para awak media pun kompak menjawab bahwa para narasumber bisa dihubungi melalui sambungan telepon.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain soal mudik, JK kembali bertanya mengenai politik dan pemilihan kepala daerah alias pilkada serentak 2018. Ia ingin mengetahui pengamatan para wartawan dari sisi keamanan dan daerah mana saja yang bermasalah. Pertanyaan tersebut pun dijawab para wartawan bahwa Jawa Barat dan Jawa Tengah berpotensi rawan konflik.

Baca juga: Bagaimana Pendapat JK Soal Caleg Koruptor?

Menurut JK, daerah Jawa Barat tidak pernah terjadi konflik. Adapun wilayah Papua bisa terjadi konflik setelah perhitungan suara. Sulawesi Selatan, kata dia, juga bisa terjadi konflik setelah pemilihan. "Tapi begini, tidak akan terjadi konflik besar karena tidak ada poros nasional. Golkar dengan PDIP. Di sana PDIP dengan Demokrat, di sana ada lagi PPP, jadi tidak ada poros nasional, jadi orang bisa milih bupatinya dari partai ini, tapi gubernurnya pilih ini," ujarnya.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

24 hari lalu

Seorang bocah bersalaman dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto saat mengunjungi rumah keluarga korban hilangnya AirAsia QZ 8501 di Jalan Baronang, Makassar, 30 Desember 2014. TEMPO/Iqbal lubis
Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari NasDem ke PDIP. Berikut beberapa kontroversi yang pernah menjeratnya.


Tips Selaraskan Hati dan Jiwa versi JK

32 hari lalu

ilustrasi meditasi (pixabay.com)
Tips Selaraskan Hati dan Jiwa versi JK

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan lelah adalah ketika hati dan pikiran tidak nyambung. Bagaimana penjelasannya?


SBY Berbagi 3 Memori Jadi Presiden, Tak Ingin Salahgunakan Kekuasaan

36 hari lalu

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato dalam peresmian Museum dan Galeri SBY*Ani di Pacitan. YouTube/Susilo Bambang Yudhoyono
SBY Berbagi 3 Memori Jadi Presiden, Tak Ingin Salahgunakan Kekuasaan

"Kami sungguh tidak ingin menyalahgunakan kekuasaan yang kami miliki," ucap SBY.


AHY Tiba di Pacitan, Bakal Resmikan Museum dan Galeri SBY-Ani di Hari Kemerdekaan

37 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi pengurus dan para kader Partai Demokrat saat memberikan tanggapan perihal putusan Mahkamah Agung (MA) tolak Peninjauan Kembali (PK) KSP Moeldoko di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. AHY juga menyampaikan bahwa putusan ini juga hadiah terindah ulang tahun ke-45 tahun. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
AHY Tiba di Pacitan, Bakal Resmikan Museum dan Galeri SBY-Ani di Hari Kemerdekaan

AHY bersama Annisa Pohan telah tiba di Pacitan sejak Selasa malam untuk meresmikan Museum dan Galeri SBY-Ani pada 17 Agustus 2023.


Sidang Tahunan MPR, Bambang Soesatyo Singgung Soal Perang Rusia-Ukraina

38 hari lalu

Sidang Tahunan MPR, Bambang Soesatyo Singgung Soal Perang Rusia-Ukraina

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyinggung soal Perang Rusia-Ukraina dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI.


SBY dan AHY Absen di Sidang Tahunan MPR RI, Ini Alasannya

38 hari lalu

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jumat, 5 Maret 2021. KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara diprakarsai oleh sejumlah kader yang telah dipecat Partai Demokrat, dengan salah satu tujuannya ingin melengserkan AHY dari ketua umum partai. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
SBY dan AHY Absen di Sidang Tahunan MPR RI, Ini Alasannya

SBY dan AHY dipastikan tak hadir dalam sidang tahunan MPR RI hari ini. Keduanya sedang berada di Pacitan, Jawa Timur.


Respons Anies Baswedan Setelah Partai Golkar dan PAN Sebut Tidak Akan Mendukungnya di Pilpres 2024

44 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ANTARA
Respons Anies Baswedan Setelah Partai Golkar dan PAN Sebut Tidak Akan Mendukungnya di Pilpres 2024

Golkar dan PAN secara terang-terangan sebut mereka tidak akan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Begini respons Anies.


Airlangga Pastikan Golkar Tidak Akan Dukung Anies Baswedan

51 hari lalu

Golkar 2 Agustus 2023
Airlangga Pastikan Golkar Tidak Akan Dukung Anies Baswedan

Menurut Airlangga, Golkar saat ini memasuki langkah terakhir


Ramai-ramai Tolak Rencana Munaslub Golkar

53 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Bendahara Umum Dito Ganinduto (kanan) melakukan pertemuan dengan jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu 30 Juli 2023. Dalam pertemuan itu seluruh jajaran DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan menolak isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan akan terus fokus memenangkan Golkar dalam Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Ramai-ramai Tolak Rencana Munaslub Golkar

Isu munaslub Golkar mulai mereda. Sejumlah tokoh dan DPD se-Indonesia menyatakan penolakan rencana munaslub untuk ganti Airlangga Hartarto.


Ongkos Jadi Ketua Umum Golkar Rp 500-600 Miliar, Jusuf Kalla Ungkap Alasannya

53 hari lalu

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech dalam Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. Seminar yang dihadiri mahasiswa dari berbagai universitas ini menghadirkan sejumlah pembicara dengan materi perpolitikan kepada pemuda pemudi di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ongkos Jadi Ketua Umum Golkar Rp 500-600 Miliar, Jusuf Kalla Ungkap Alasannya

Jusuf Kalla megatakan untuk jadi seorang ketua umum Golkar dibutuhkan ongkos Rp 500-600 miliar. Apa alasan ongkosnya bisa segitu mahal?