Debat Pilkada Sumatera Selatan, Bawaslu: Jangan Main Sara

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO

    Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Palembang – Menjelang debat terbuka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Sumatera Selatan Iin Irwanto meminta setiap pasangan calon tidak menggunakan isu sara. “Jangan sampai ada simbol-simbol yang bernuansa memprovokasi, radikalisme dan sara,” kata Iin, Kamis 21 Juni 2018.

    Dia juga mengingatkan, setiap pasangan calon memanfaatkan debat untuk menyampaikan visi dan misi serta program kerja ketika menjadi pasangan terpilih nanti. “Debat ini gunakan saja sebagai ajang kompetisi ide antar paslon untuk menyakinkan pemilih,” kata Iin.

    Baca: Bagaimana Persaingan Pilkada di Jawa Tengah?

    Tak hanya itu, untuk menghindari perselisihan antar pendukung, Iin juga mengingatkan moderator debat Tysa Novenny dapat bersikap netral, “Pelaksanaan debat harus berjalan sesuai dengan aturan dan tata cara yang sudah diatur,” lanjutnya.

    Dia juga menghimbau masyarakar agar menyaksikan debat sore ini, supaya dapat menilai apa yang disampaikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sehingga dapat memutuskan siapa yang akan dipilih pada tanggal 27 Juni 2018 nanti di hari pencoblosan. “Para pendukung, undangan dan masyarakat bisa hadir yang penting menjaga prilaku saat pelaksanaan debat,” katanya.

    Simak juga perkembangan Pilkada di Jawa Barat di sini

    Debat terbuka ini dilaksanakan dimulai pukul 19.30 WIB di Hotel Whyndam Palembang. Pilkada Sumatera Selatan diikuti oleh empat pasang calon. Pertama, Herman Deru-Mawardi Yahya yang diusung PAN, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Kemudian pasangan nomor urut 2 adalah Saifudin Aswari Rifai- Muhammad Irvans yang disokong Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

    Kemudian ada pasangan nomor urut 3 Ishak Mekki-Yudha Pratomo yang diusung Partai Demokrat, PPP, PBB. Terakhir, pasangan Dodi Reza-Giri Ramanda diusung oleh Partai Golkar, PDIP dan PKB.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.