Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Timses: Pelantikan M. Iriawan Tak Untungkan Pasangan Hasanah

image-gnews
Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut dua TB Hasanuddin (kiri)-Anton Charliyan (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 14 Mei 2018. ANTARA
Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut dua TB Hasanuddin (kiri)-Anton Charliyan (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 14 Mei 2018. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan nomor urut dua dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2018 TB Hasanuddin-Anton Charliyan atau Hasanah mengaku tak diuntungkan dengan penetapan M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat.

Ketua Tim Sukses pasangan yang disingkat Hasanah itu, Abdy Yuhana mengatakan, anggapan M. Iriawan akan berpihak ke kubunya tidak perlu dikhawatirkan. "Tudingan kami diuntungkan itu berlebihan," katanya, Rabu, 20 Juni 2018.

Baca: Kemendagri: Pelantikan M. Iriawan Sesuai Aturan

Kubu pasangan calon dalam Pilkada Jabar mengkhawatirkan Iriawan yang berlatar belakang polisi, bersikap tak netral. Sesama mantan Kapolda Jabar, Anton Charliyan, ikut sebagai kontestan Pilkada sebagai calon Wakil Gubernur. Bersama TB Hasanuddin sebagai calon Gubernur, pasangan itu disokong PDI Perjuangan.

Menurut Abdy, jarak waktu antara pelantikan pada Senin lalu dengan hari pencoblosan 27 Juni 2018 terhitung dekat. "Tidak mungkin melakukan konsolidasi," ujarnya. Golongan Aparatur Sipil Negara, kata Abdy, disebutnya justru condong ke kubu pasangan calon lain.

Baca juga: Ngabalin Sarankan DPR Batalkan Niat Ajukan Hak Angket M. Iriawan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, M. Iriawan kini sudah dilantik. Secara hukum statusnya telah memenuhi aturan. Menteri Dalam Negeri telah mengkajinya dengan berbagai pertimbangan. "Siapa pun yang akan dilantik sebagai Penjabat Gubernur pasti akan dikomentari," kata Sekretaris PDIP Jawa Barat itu.

Abdy berharap M. Iriawan bekerja secara profesional dan fokus membangun Jawa Barat hingga Gubernur baru terpilih dan dilantik. "Kami berharap Pak Iriawan menjalankan tugas dengan baik sesuai janji," kata dia.

Baca juga: Mendagri: M. Iriawan Tak Perlu Mengundurkan Diri dari Kepolisian

Terkait pelaksanaan Pilkada 27 Juni, Abdy mengatakan pemilihan harus sukses. "Penyelenggara Pemilu bagus, netral, suasana juga sehingga rakyat datang ke TPS dengan gembira," kata dia.

Partisipasi pemilih yang meningkat juga jadi indikator kesuksesan. Selama ini pemilih di Jawa Barat yang datang ke bilik suara masih kurang dari 70 persen.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TB Hasanuddin Prihatin Serangan Siber Terus Berulang

2 Juli 2024

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Oji/nvl
TB Hasanuddin Prihatin Serangan Siber Terus Berulang

BSSN selalu melaporkan ada serangan tetapi tidak ada tindakan yang lebih komprehensif


Ini yang Akan Dibahas DPR dalam Revisi UU TNI

22 Mei 2024

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Ini yang Akan Dibahas DPR dalam Revisi UU TNI

Komisi I DPR menyatakan secara garis besar ada empat poin yang bakal dibahas dalam revisi UU TNI.


Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

3 Mei 2024

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Anggota Komisi I DPR Sebut Kewarganegaraan Ganda Tak Boleh Semata karena Alasan Ekonomi

TB Hasanuddin mengatakan usulan pemberian kewarganegaraan ganda seperti disampaikan Luhut tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan alasan ekonomi saja


Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

15 April 2024

Tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersangka pembunuhan dua sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, 30 April 2023. Berdiri dari kiri ke kanan: Edison Sobolim (1), Yekson Sobolim (3), dan Nindo Mohi (5). Istimewa]
Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

Penyebutan OPM bisa berdampak negatif karena kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.


Gudmurah Ciangsana Meledak, Anggota DPR Soroti Usia Gudang Amunisi

31 Maret 2024

TB Hasanuddin. Wikipedia
Gudmurah Ciangsana Meledak, Anggota DPR Soroti Usia Gudang Amunisi

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, merespons soal gudang amunisi di Ciangsana, Kabupaten Bogor yang meledak pada Sabtu malam.


TB Hasanuddin Nilai Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Tak Punya Dasar Hukum

28 Februari 2024

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin saat mengikuti rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
TB Hasanuddin Nilai Pemberian Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Tak Punya Dasar Hukum

T.B. Hasanuddin menilai pemberian gelar jenderal kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tak punya dasar hukum.


Kesiapan PDIP Ajukan Hak Angket, Ini Keyakinan Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly

25 Februari 2024

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (kiri) bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kanan), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kanan) hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019. ANTARA
Kesiapan PDIP Ajukan Hak Angket, Ini Keyakinan Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly

Sejumlah tokoh PDIP buka suara soal kesiapan partai ini ajukan hak angket DPR. Ini kata Adian Napitupulu hingga Yasonna Laoly.


Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Dorong BPK Audit Program Food Estate

21 Agustus 2023

Ketua Dewan Pembina Relawan Juragan TB Hasanuddin didampingi Ketua Relawan Juragan Wilayah Kota Depok Mohammad Sholeh dan Bendahara DPC PDIP Kota Depok Yuni Indriani usai deklarasi di Kampung Wisata Goes RT. 1 RW. 1 Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Dorong BPK Audit Program Food Estate

Alih-alih ramai menjadi pro dan kontra, Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin menyarankan agar BPK mengaudit program Food Estate Kemenhan.


Alasan Relawan Juragan Fokus Menangkan Ganjar Pranowo di Jawa Barat dan Banten

5 Juni 2023

Koordinator Relawan Juragan Wilayah Kota Depok Muhammad Sholeh saat sambutan dalam deklarasi Relawan Juragan Wilayah Kota Depok di Kampung Wisata Goes RT. 1 RW. 1 Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Alasan Relawan Juragan Fokus Menangkan Ganjar Pranowo di Jawa Barat dan Banten

Relawan Juragan akan fokus menangkan Ganjar Pranowo di Jawa Barat dan Banten dengan strategi silent.


TB Hasanuddin Sebut Juragan Bertekad Menangkan Ganjar Pranowo di Jabar dan Banten dengan Senyap

4 Juni 2023

Ketua Dewan Pembina Relawan Juragan TB Hasanuddin didampingi Ketua Relawan Juragan Wilayah Kota Depok Mohammad Sholeh dan Bendahara DPC PDIP Kota Depok Yuni Indriani usai deklarasi di Kampung Wisata Goes RT. 1 RW. 1 Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Depok, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
TB Hasanuddin Sebut Juragan Bertekad Menangkan Ganjar Pranowo di Jabar dan Banten dengan Senyap

TB Hasanuddin sebut relawan Jaringan Rakyat Untuk Ganjar atau Juragan akan fokus di Jawa Barat dan Banten, serta bergerak dengan silent.