TEMPO.CO, Medan - Debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2018 - 2023 atau pilgub Sumut 2018 putaran ketiga di salah satu hotel di Medan, Selasa malam, 19 Juni 2018, mengambil tema penegakan hukum dan hak asasi manusia.
Kandidat gubernur nomor urut 1 Edy Rahmayadi menilai hukum di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. "Banyak orang di kriminalisasi. Semoga ini cepat berakhir," kata Edy.
Baca: Survei Pilgub Sumut: Djarot Saiful Hidayat Unggul Tipis dari Edy
Adapun calon gubenur nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat mengatakan, penegakan hukum di Sumatera Utara selalu mengutamakan orang berduit. "Banyak kasus tanah di Sumut memenangkan orang kaya. Orang miskin tanahnya dirampas dan selalu kalah dalam hukum," kata Djarot.
Selain soal penegakan hukum, materi debat juga mengupas mengenai iklim investasi. Menurut Djarot tugas utama pemerintah ialah memberi kemudahan bagi investor. Djarot juga menegaskan pentingnya keamanan untuk iklim investasi. "Pemerintah yang transparan dan akuntabel akan membuat kepercayaan investor," katanya.
Adapun Edy menyoroti perizinan dan keamanan. "Saya heran kenapa banyak sekali retorika. Orang Sumut tak perlu banyak ulok (ular)," kata Edy.
Simak: Edy Rahmayadi Geram Diisukan Stroke Padahal Sedang Umrah
Mantan Panglima Komando Cadangan Straregis Angkatan Darat ini juga menyoroti masalah reformasi agraria. "Secara politik yang dilakukan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) benar. Tapi jangan rakyat yang menerima sertifikat ditekan," ujar Edy.
Debat berlangsung seru. Pendukung kedua kandidat saling melempar lagu penyemangat. "Kami yakin pilkada Sumut jauh dari isu sentimen suku dan agama yang selalu dihembuskan setiap pilkada," kata Mahmud Arifin, salah satu pendukung Edy Rahmayadi.
SAHAT SIMATUPANG
