Gerindra Akui Boikot Pelantikan M. Iriawan Jadi Pejabat Gubernur

TEMPO.CO, Bandung - Pelantikan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Komisaris Jenderal  M. Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung diprotes Partai Gerindra, Senin, 18 Juni 2018. Saat pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat absen.

Ketidak hadiran itu seiring dengan pesan yang beredar, "Kang Mulyadi Ketua DPD  Gerindra Jabar meminta kepada ketua Fraksi dan Anggota DPRD Prov Jabar. Dengan segala pertimbangan atas dasar aturan dan konsultasi dengan DPP Bidang Hukum meminta kepada seluruh anggota fraksi Gerindra DPRD Provinsi tidak menghadiri acara pelantikan PLT Gubernur Jabar hari ini."

Baca: Tim Sudrajat-Syaikhu Menyesalkan M. Iriawan Jadi Pejabat Gubernur

Pesan itu diakui Ronny Waluya, ketua tim media pasangan calon Gubernur Jawa Barat Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik). "Itu benar," kata Ronny. Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan pengusung pasangan Sudrajat-Syaikhu dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018.

Kabar lain juga menyebutkan Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ikut memboikot dengan cara absen di pelantikan. Sekretaris  PKS Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya sudah coba dikonfirmasi beberapa kali namun belum merespons.

Simak: Kemendagri: Pelantikan M. Iriawan Sesuai Aturan

Rencana pemerintah yang ingin menempatkan petinggi polisi sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara  menuai kontroversi. Pihak yang menolak beralasan latar belakang status polisi aktif pejabat tersebut dikhawatirkan membuat pemilihan kepala daerah menjadi tidak netral.

Iriawan menggantikan sementara Ahmad Heryawan yang masa tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat berakhir pada 13 Juni 2018. Iriawan akan bertugas hingga pemenang Pilgub Jabar 2018 dilantik.

ANWAR SISWADI