TEMPO.CO, Bandung - Tim sukses pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu), mengapresiasi keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menunjuk Komisaris Jendral M. Iriawan menjadi pejabat Gubenur Jawa Barat menjelang pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 atau pilgub Jabar 2018. Tim sukses Rindu berharap Iriawan bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah.
"Jadi sekarang tinggal bagaimana membuktikan bahwa Pak M. Iriawan itu bisa netral dan tidak seperti yang diasumsikan banyak kalangan," ujar ketua tim sukses Rindu, Saan Mustofa, saat dihubungi Tempo, Senin, 18 Juni 2018.
Baca: Kemendagri: Pelantikan M. Iriawan Sesuai Aturan
Sebelumnya banyak kalangan menentang penunjukan mantan Kapolda Metro Jaya itu sebagai pejabat gubernur menggantikan posisi Ahmad Heryawan yang habis masa tugasnya. Kubu yang menentang khawatir Iriawan yang anggota Polri tidak netral dan memihak salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
"Polemik ini memang sudah lama bergulir, dan tentu pro-kontra terkait ini kan menjadi bahan pertimbangan pemerintah termasuk NasDem sendiri menyarankan dulu sebaiknya kalau memungkinkan tidak dari Polri," ujar Saan yang juga Ketua Partai NasDem Jawa Barat.
Namun, ketika akhirnya Iriawan ditunjuk sekaligus resmi dilantik menjadi pejabat Gubernur Jawa Barat, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin, 18 Juni 2018, Saan tetap mendukung keputusan pemerintah itu. "Kita tidak jadi masalah mendukung pemerintah terkait apa yang diputuskan menunjuk Pak Iriawan menjadi pejabat Gubenur Jawa Barat," katanya.
Simak: Mendagri Sebut Dua Tugas Pokok M. Iriawan
Saan pun mengatakan kekhawatiran beberapa kalangan Iriawan tak bisa netral, justru bisa dibuktikan oleh Iriawan ketika bertugas sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat. Sebelum resmi dilantik menjadi pejabat Gubenur Jawa Barat, Iriawan menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).
"Itu tadi kita dorong tentu pertama adalah timses semua dan kedua Bawaslu untuk bekerja lebih keras lagi mengawasi mesin birokrasi. Kan yang dikhawatirkan masyarakat itu mesin birokrasi digerakkan oleh plt (Iriawan) untuk mendukung pasangan tertentu, nah ini harus kita awasi, termasuk Bawaslu harus lebih ketat," ucapnya.
AMINUDDIN A.S.
