Sabtu, 23 Juni 2018

PMII Laporkan Fatwa Fardu Ain Memilih Khofifah-Emil ke Polisi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto melakukan ziarah makam pejuang buruh Marsinah di Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur, 1 Mei 2018. Ziarah di makam aktivis buruh pabrik jaman pemerintahan Orde Baru tersebut guna memperingati Hari Buruh Internasional. ANTARA/Prasetia Fauzani

    Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto melakukan ziarah makam pejuang buruh Marsinah di Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur, 1 Mei 2018. Ziarah di makam aktivis buruh pabrik jaman pemerintahan Orde Baru tersebut guna memperingati Hari Buruh Internasional. ANTARA/Prasetia Fauzani

    TEMPO.CO, Surabaya - Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Jampi PMII) Jawa Timur mengadukan fatwa fardu ain memilih calon gubernur dan wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak (Khofifah-Emil) ke Subdirektorat V/Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, Rabu, 13 Juni 2018. 

    Menurut Ketua Jampi PMII Jawa Timur Abdul Hamid, fatwa itu kategori ujaran kebencian. “Kami melaporkan masalah ini dengan membawa sejumlah barang bukti tentang dugaan adanya tidak pidana ujaran kebencian,” kata dia melalui keterangan pers usai memasukkan pengaduan.

    Baca: Kata Pengamat Soal Fatwa Fardu Ain di Pilgub Jatim 2018

    Barang bukti yang dibawa pelapor berupa foto, rekaman percakapan dan surat fatwa bernomor 1/SF-FA/6/2018. Fatwa fardu ain memilih Khofifah-Emil merupakan rumusan hasil pertemuan sejumlah ulama pendukung calon nomor urut satu itu di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto yang dipimpin KH Asep Saifuddin Chalim, pada 3 Juni 2018. 

    Fatwa itu antara lain menyebutkan bahwa orang yang memilih Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, padahal ada calon yang lebih baik, maka orang tersebut sama dengan  mengkhianati Allah dan rasulnya. Sehingga, wajib hukumnya (fardu ain) memilih Khofifah-Emil.

    Abdul Hamid berujar fatwa itu masuk ranah pidana karena menyebut nama kandidat lain sehingga dianggap pembunuhan karakter. Ia menilai keluarnya fatwa itu sebagai kemunduran demokrasi untuk memilih calon yang diinginkan masyarakat.

    Baca: Tim Sukses Khofifah-Emil Bakal Laporkan Panwaslu Lamongan ke DKPP

    Abdul Hamid juga mengklaim mendapat keluhan warga yang mengaku resah karena takut dosa jika tidak memilih Khofifah-Emil. “Fatwa itu berpotensi memecah belah umat,” kata dia.

    Pengamat politik dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Kacung Marijan menyesalkan masih dipakainya simbol-simbol agama dalam memobilisasi dukungan. Namun Kacung melihat fatwa agar memilih calon tertentu oleh sejumlah ulama tidak melulu dari kubu Khofifah.

    “Dari kelompok ulama pendukung Gus Ipul di Pasuruan pun ada imbauan agar memilih Gus Ipul-Puti Guntur,” kata Kacung yang juga Wakil Rektor Unusa saat dihubungi Tempo.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Pelatih Paling Mahal di Piala Dunia 2018

    Ini perkiraan jumlah gaji tahunan para pelatih tim yang lolos Piala Dunia 2018.