Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Babinsa Se-Jawa Barat Siap Amankan Pilkada 2018

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan  pada acara launching Pembebasan BBNKB Ke-2 dan Denda PKB, di Kantor Samsat Jawa Barat, Bandung, Kamis , 31 Mei 2018. (dok Pemprov Jabar)
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada acara launching Pembebasan BBNKB Ke-2 dan Denda PKB, di Kantor Samsat Jawa Barat, Bandung, Kamis , 31 Mei 2018. (dok Pemprov Jabar)
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Tiga pilar pembina masyarakat desa, yakni Bintara TNI Pembina Desa (Babinsa), Bintara Polri Pembina Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), serta lurah dan kepala desa se-Jawa Barat, menyatakan siap mengamankan pelaksanaan Pilkada 2018.

Tiga sikap pernyataan tersebut dibacakan oleh tiga orang mewakili unsur Babinsa, Babinkamtibmas, dan Kades di hadapan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher), Pangdam III/Siliwangi, dan Kapolda Jabar selaku pimpinan pada Apel Tiga Pilar se-wilayah Bandung Raya di Lapangan Gasibu, Sabtu, 2 Juni 2018.

Baca: Golkar Gelar Silaturahmi Nasional Bahas Evaluasi Pilkada 2018

Pertama, mereka menyatakan siap mengamankan dan menyukseskan Pilkada serentak 2018 secara aman dan damai di seluruh Jabar. Kedua, mereka akan berperan aktif mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menolak paham radikalisme dan terorisme di Jabar.

Ketiga, mereka akan mensosialisasikan untuk menolak segala bentuk berita hoaks yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan berlatar belakang SARA dan terakhir yaitu tiga pilar akan mendukung aparat pemerintahan dan keamanan dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Jabar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gubernur Aher menyambut baik sikap pernyataan tiga pilar tersebut. Menurutnya, Babinsa, Babinkamtibmas, Lurah dan Kades adalah aparat pemerintahan terdepan yang bertugas 24 jam di tengah masyarakat.

Baca: Moeldoko: Politik Identitas untuk Pilkada 2018 dan Pilpres 2019

"Babinsa adalah pilar pertahanan dan keamanan di desa, Babinkamtibmas pilar perlindungan dan pengayom masyarakat dan lurah/kades adalah pilar pelayanan pemerintahan di Desa. Bila mereka bersatu dalam satu nafas bisa dibayangkan betapa kokohnya pilar NKRI di desa dan kelurahan kita," kata Aher.

Aher juga berharap ketiga unsur itu benar-benar netral dan berdiri di tengah semua kekuatan politik. "Mari kita buktikan bahwa bagi ASN-TNI-Polri, NKRI adalah harga mati dan netralitas adalah pasti," kata Aher.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Ridwan Kamil Dilantik Jadi Gubernur Jawa Barat Besok

4 September 2018

Ridwan Kamil, Uu Ruzhanul Ulum, dan Emil Dardak berfoto bersama setelah menemui Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy, untuk melaporkan hasil pilkada Jawa Barat di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juli 2018. Tempo/Rezki Alvionitasari.
Ridwan Kamil Dilantik Jadi Gubernur Jawa Barat Besok

Ridwan Kamil bakal dilantik berbarengan dengan kepala daerah dari delapan provinsi lainnya.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi
Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.