Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panwaslu Periksa Calon Bupati Lumajang yang Mutasi Pejabat

image-gnews
Ilustrasi Pilkada 2018
Ilustrasi Pilkada 2018
Iklan

TEMPO.CO, Lumajang - Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu Kabupaten Lumajang memeriksa calon kepala daerah inkumben, As'at Malik, Ahad malam, 27 Mei 2018. As’at diperiksa sehubungan dengan adanya laporan pada Sabtu, 26 Mei, mengenai mutasi pejabat yang dilakukannya beberapa hari menjelang penetapan calon dan cuti kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati.

"Sedianya pemeriksaan dilakukan pada Sabtu malam kemarin," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Lumajang Akhmad Mujaddid. Namun terlapor meminta pemeriksaan klarifikasi dilakukan pada Ahad malam.

Baca: Mutasi 563 PNS oleh Bupati Inkumben...

Mutasi ratusan pejabat pada 9 Februari 2018, beberapa hari sebelum penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, diduga melanggar aturan. Seorang warga masyarakat, Andre Eascobar, didampingi kuasa hukumnya, Mohamad Soleh, melaporkan dugaan pelanggaran administrasi ini ke Panwaslu pada Senin, 21 Mei. Panwaslu menerima laporan itu dan dilanjutkan dengan proses klarifikasi terhadap saksi-saksi.

Soleh, kuasa hukum pelapor, meyakini adanya dugaan pelanggaran administrasi dalam mutasi ratusan pejabat yang dilakukan calon inkumben As'at sebelum cuti kampanye pada pertengahan Februari 2018. Soleh menduga ada ketidaksesuaian secara jumlah terhadap pejabat yang dilantik dengan yang tercantum dalam dokumen Kementerian Dalam Negeri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Soleh mengatakan ada dua Surat Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri terkait dengan mutasi ratusan pejabat itu. "Jika satu saja tidak sesuai, ilegal," katanya. Konsekuensi terhadap pelanggaran administrasi itu, calon inkumben bisa didiskualifikasi dari pilkada Lumajang.

Baca: Panwaslu Tulungagung Tetap Periksa 23 PNS...

Mujaddid belum bersedia membeberkan substansi pemeriksaan klarifikasi terhadap Bupati Lumajang yang saat ini cuti kampanye. "Apa yang mau saya jelaskan, pemeriksaan baru akan dilakukan," kata As'at di kantor Panwaslu Kabupaten Lumajang. Namun sejumlah saksi sudah menjalani pemeriksaan klarifikasi terkait dengan mutasi pejabat itu.

Kuasa hukum terlapor, Mahmud, mengatakan kliennya siap menjalani pemeriksaan Panwaslu. Mahmud juga mengatakan kliennya juga siap menjalani pemeriksaan panjang hingga hari ini, Senin pagi, 28 Mei 2018. "Terlapor siap menjelaskan rekomendasi mutasi 513, rekomendasi mutasi 563, serta pengukuhannya," kata Mahmud sebelum pemeriksaan, Ahad malam.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ratusan Hektare Sawah di Kabupaten Lumajang Kekeringan, Ini Saran Khofifah Indar Parawansa

4 hari lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ratusan Hektare Sawah di Kabupaten Lumajang Kekeringan, Ini Saran Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jawa Timur meminta para petani di Kabupaten Lumajang belajar ke para petani di daerah Mataraman untuk mengatasi masalah kekeringan.


Kekeringan di Lumajang Meluas, 86 Titik Dropping Air Bersih Tersebar di 7 Kecamatan

10 hari lalu

Ilustrasi kekeringan. (ANTARA/Mohammad Ayudha/dok)
Kekeringan di Lumajang Meluas, 86 Titik Dropping Air Bersih Tersebar di 7 Kecamatan

Sebanyak 17 desa di 7 Kecamatan Kabupaten Lumajang menjadi daerah terdampak kekeringan di musim kemarau tahun ini. BPBD beri bantuan air bersih.


Pemerintah Kabupaten Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat Usai Banjir Lahar Dingin dan Tanah Longsor

8 Juli 2023

Warga melintas di Jembatan Gantung Kaliregoyo di Dusun Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu 8 Juli 2023. Jembatan yang memiliki panjang 198 meter dan menjadi penghubung Desa Jugosari dengan Desa Sumberwuluh. tersebut putus akibat diterang banjir lahar hujan. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat Usai Banjir Lahar Dingin dan Tanah Longsor

Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat untuk menghadapi bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor.


3 Orang Tewas Akibat Tanah Longsor di Lumajang

7 Juli 2023

Warga mengevakuasi kambing di kawasan yang sempat disapu awan panas guguran (APG) Gunung Semeru di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur, Senin, 5 Desember 2022. Erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember membuat puluhan rumah rusak dan 1.979 warga mengungsi. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
3 Orang Tewas Akibat Tanah Longsor di Lumajang

Bencana tanah longsor memakan tiga korban jiwa di Dusun Sriti, Desa Sumberurip, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.


KBRI Tokyo Fasilitasi Pelantikan Anggota Panwaslu LN Wilayah Tokyo, Osaka, dan Seoul

28 April 2023

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo memfasilitasi pelantikan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Luar Negeri, di kantor KBRI Tokyo pada Jumat, 28 April 2023. Foto: Dok.KBRI Tokyo
KBRI Tokyo Fasilitasi Pelantikan Anggota Panwaslu LN Wilayah Tokyo, Osaka, dan Seoul

Pelantikan dilakukan terhadap tiga anggota Panwaslu LN yang bertugas di Tokyo, tiga di wilayah Osaka dan tiga di Seoul, Korea Selatan.


Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

23 Januari 2023

Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menyusun kotak suara yang berisi surat suara hasil Pemilu 2019 sebelum rekapitulasi surat suara di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Kamis, 18 April 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan hasil Pemilu 2019 paling lama pada 22 Mei 2019. ANTARA/Syifa Yulinnas
Satu SImpul Penting Saat Pemilu di PPK, Ini Sederet Tugas dan Wewenangnya

PPK merupakan badan ad hoc yang dibentuk KPU Kabupaten/Kota yang memiliki fungsi utama melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan. Ini sederet tugasnya.


Kisah Lumajang yang Sudah Berdiri Sejak Era Kerajaan Majapahit

16 Desember 2022

Seorang anak berangkat sekolah dengan latar belakang Gunung Semeru di Sumbermujur, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Selasa 14 Desember 2021. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang menyediakan tenda darurat untuk menggelar pendidikan karena sebagian sekolahan masih digunakan sebagai posko pengungsian dan logistik. ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Kisah Lumajang yang Sudah Berdiri Sejak Era Kerajaan Majapahit

Pada zaman kerajaan Majapahit, Lumajang menjadi daerah otonom yang bernama Lamajang Tigang Juru. Kabupaten ini berdiri sejak 767 tahun lampau.


Presiden Jokowi Teken Perppu Pemilu, Ini Isinya

13 Desember 2022

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Presiden Jokowi Teken Perppu Pemilu, Ini Isinya

Perppu Pemilu yang baru memuat sejumlah pasal penting. Diantaranya soal penetapan nomor urut partai politik dan tambahan kursi DPR RI.


Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

17 September 2022

Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung
Bawaslu DKI Jakarta Buka Rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024


Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

9 September 2022

Ilustrasi kotak suara/ logistik Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). TEMPO/Bram Selo Agung
Bawaslu Kabupaten Bekasi Buka Pendaftaran Anggota Pengawas Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Bekasi membuka pendaftaran anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) yang akan bertugas pada Pemilu 2024.