TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengimbau peliput pemilihan kepala daerah atau pilkada Papua 2018 selalu berada dekat dengan kepolisian. Menurut dia, ini untuk mengantisipasi kerawanan konflik selama berjalannya pemilihan.
Dia pun mengimbau wartawan mengetahui potensi kerawanan selama pilkada. "Pesan saya, walaupun aktivitas pilkada ini bebas diliput, perlu koordinasi dengan kepolisian," ujar Boy di Jayapura, Jumat, 25 Mei 2018.
Baca: Cara Unik Polda Papua Kampanye Pilkada Damai Lewat Offroad
Boy menegaskan kepolisian tidak akan membatasi ruang gerak para jurnalis ketika meliput pelaksanaan pilkada. Namun ia mengingatkan wartawan memperhatikan aspek keselamatan selama peliputan.
Kepolisian, kata Boy, sudah mengantisipasi gangguan keamanan selama pemilihan. Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, agama, dan tokoh adat untuk menjaga pilkada berjalan aman dan damai. Misalnya melakukan doa bersama, melakukan sosialisasi anti-hoax dan ujaran kebencian, serta deklarasi Pilkada Damai Papua.
Baca: Empat Wilayah Berkategori Rawan Konflik di Pilkada Papua
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Usep Hasan Sadikin, mengungkapkan kekerasan fisik di Papua lebih banyak dilakukan di luar pilkada. Meski rawan konflik, ia menegaskan pesta demokrasi tersebut harus dilakukan. "Siap tidak siap, Papua harus tetap melaksanakan pilkada secara langsung," katanya.
Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) Papua Yuliana Lantipo berharap jurnalis memperhatikan keselamatan dan cara bertindak dalam peliputan selama pilkada Papua 2018. "Pada dasarnya, kami semua di Papua ingin pilkada berjalan lancar dan aman, tanpa adanya lagi kekerasan," kata Yulan, sapaan akrabnya.
