Logistik Pilkada Mulai Disalurkan, 67 Daerah Jadi Prioritas KPU

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPU setempat melipat surat suara Pilkada 2018 Jawa Tengah di Ungaran, Kabupaten Semarang, 20 Mei 2018. KPU setempat menargetkan pelipatan surat suara tersebut dapat selesai paling lambat pada 24 Mei 2018 dan untuk persiapan keseluruhan logistik Pilkada 2018 Jateng dapat selesai pada H-5 Lebaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Petugas KPU setempat melipat surat suara Pilkada 2018 Jawa Tengah di Ungaran, Kabupaten Semarang, 20 Mei 2018. KPU setempat menargetkan pelipatan surat suara tersebut dapat selesai paling lambat pada 24 Mei 2018 dan untuk persiapan keseluruhan logistik Pilkada 2018 Jateng dapat selesai pada H-5 Lebaran. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyalurkan berbagai kebutuhan logistik untuk pemilihan kepala daerah di 171 daerah, yang akan berlangsung pada 27 Juni mendatang. Dari surat suara, bilik suara, tinta, sampai segel mulai dikirim dari berbagai percetakan ke KPU kota dan kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan.

    Anggota KPU Sumatera Selatan, Ahmad Naafi, mengatakan sebagian logistik untuk pemilihan gubernur sudah diterima KPU kabupaten dan kota di daerahnya. Logistik seperti tinta dan formulir itu didistribusikan oleh perusahaan penyedia barang di Medan dan Pulau Jawa.

    Baca: KPU Jabar Siapkan Logistik untuk 51 Ribu Penyandang Disabilitas

    “Perusahaan langsung mengirim barang ke daerah dengan pengawalan ketat personel kepolisian,” kata Ahmad kepada kantor berita Antara di Palembang, Senin, 21 Mei 2018.

    Kabupaten di Sumatera Selatan yang telah menerima logistik antara lain Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ulu. Secara bertahap, kata Ahmad, logistik lain akan disalurkan. Bila tinta dan formulir dibeli di Medan, surat suara dicetak di Bekasi. Diperkirakan selesai pekan depan dan setelahnya dikirim langsung ke daerah.

    Setibanya di KPU kabupaten dan kota, logistik itu akan disortir, dicek, dan dilipat. Setelah itu, logistik akan disimpan di gudang KPU daerah sebelum nantinya disalurkan ke tempat pemungutan suara (TPS) minimal sepekan sebelum pencoblosan. Setiap logistik yang tiba di TPS harus dalam keadaan tersegel.

    Baca: KPU: Data Pemilih Pilkada Belum Punya E-KTP Tinggal 844 Ribu Jiwa

    Selain di Sumatera Selatan, daerah lain mulai menerima logistik pilkada. Akhir pekan lalu, KPU Bangkalan menerima sekitar 881.500 surat suara untuk pemilihan Gubernur Jawa Timur. Sekitar 25 orang pekerja dikontrak KPU untuk memilah dan melipat surat suara itu. “Untuk mengetahui apakah ada surat suara yang rusak atau tidak layak,” kata anggota KPU Bangkalan, Tajul Anwar.

    Di Banyumas, Jawa Tengah, sekitar 350 surat suara rusak setelah disortir pekerja. Selama proses penyortiran dua hari terakhir, KPU Banyumas telah memilah sepertiga dari 1,3 juta surat suara untuk pemilih. Sekitar 73 pekerja dikontrak KPU Banyumas untuk memilah surat suara itu.

    Untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun ini, KPU membutuhkan 211 juta surat suara, 700 ribu botol tinta, 6,8 juta segel, dan 1,3 juta hologram. Ada pula kebutuhan 660 ribu kotak suara baru--sekitar 1,8 juta kotak suara dari pemilihan sebelumnya masih layak dipakai.

    Ketua KPU Arief Budiman mengatakan penyaluran logistik tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan percetakan. KPU juga akan meminta bantuan personel kepolisian dan TNI untuk mengamankan distribusi dari gudang perusahaan, ke KPU kabupaten dan kota, hingga ke TPS.

    KPU juga telah mengantisipasi pengiriman logistik ke 67 daerah prioritas. Daerah-daerah ini menjadi prioritas karena banyak memiliki kendala di akses transportasi dan cuaca ekstrem yang bisa mengganggu proses pengiriman. Selain kabupaten-kabupaten di Papua, daerah kepulauan seperti Nias dan Sumba menjadi prioritas distribusi logistik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.