TEMPO.CO, Jakarta - Belasan calon kepala daerah peserta Pilkada Sulawesi Utara tak menghadiri pembekalan antikorupsi dan deklarasi laporan kekayaan harta penyelenggara negara (LHKPN) yang digelar Komisi Pemilihan Umum Sultra pada Kamis 19 April 2018.
Wakil Ketua KPK Laode Syarif mengaku kecewa denga ketidakhadiran para calon kepala daerah di acara tersebut. Dia membandingkan dengan calon kepala daerah lain yang semuanya datang di acara serupa.
Laode Syarif melanjutkan pembekalan tersebut penting untuk memberikan pemahaman para calon kepala daerah agar tidak terlibat dalam perkara korupsi.
Baca juga: KPU Kendari Coret 8.000 Nama dari Daftar Pemilih Sementara
“Agak mengecewakan, di Makassar semua pasangan calon hadir dari gubernur sampai bupati dan walikota. Begitu juga di Manado dan Bandung semua hadir, jadi saya agak kaget juga,” kata Laode Syarif.
Dalam pantauan Tempo, dari 28 pasangan calon yang bertarung di Pilkada serentak Sultra, hanya 12 kandidat yang ikut dalam acara pembekalan antikorupsi tersebut.
Pasangan calon gubernur yang datang lengkap hanya duet Ali Mazi-Lukman Abunawas. Yang lain seperti pasangan nomor 3 hanya diwakili calon gubernurnya yaitu Rusda Mahmud. Calon nomor dua Asrun-Hugua juga absen. Asrun saat ini sedang ditahan KPK karena diduga terlibat kasus korupsi. Sedangkan Hugua tak terlihat hadir di acara tersebut.
Ketua KPU Sultra Hidayatullah pun heran dengan banyaknya calon kepala daerah mangkir dalam pembekalan antikorupsi tersebut.
Menurut Hidayatullah pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan jika di tanggal 19 April dan 6 Mei 2018 para calon kepala daerah diimbau tidak keluar daerah karena ada agenda penting tersebut.
“Sejauh ini tidak ada pemberitahuan dari cakada yang tidak hadir alasan mengapa mereka tidak datang,” kata Dayat.
Baca juga: Cagub Sultra Kena OTT, PDIP: Kita Telan Dulu Kenyataan Pahit Ini
Pembekalan antikorupsi untuk peserta Pilkada Sultra itu dibuka Plt Gubernur Teguh Setyabudi. Dalam sambutannya, Teguh berharap kegiatan dinisiasi KPK ini bisa melahirkan Pilkada Sultra yang bermartabat.
"Dengan adanya forum ini maka diharapkan Pilkada di Sultra bisa lebih bermartabat. Melahirkan pemimpin yang betul-betul sesuai pilihan masyarakat Sultra," ungkap Teguh.
