Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mendagri Minta FKUB Jaga Netralitas pada Pilkada dan Pemilu

Reporter

image-gnews
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memberi keterangan sebelum rapat mendengarkan pandangan mini fraksi tentang Perpu Ormas di Komisi Pemerintahan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 23 Oktober 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memberi keterangan sebelum rapat mendengarkan pandangan mini fraksi tentang Perpu Ormas di Komisi Pemerintahan DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 23 Oktober 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjaga netralitas pada pilkada 2018 dan persiapan pemilu 2019.

"Jaga terus harmoni kebangsaan, terutama menjelang hajatan demokrasi yang akan berlangsung secara nasional," kata Tjahjo melalui pernyataan tertulis pada Rapat Koordinasi Nasional FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu, 18 April 2018.

Baca: Tjahjo Kumolo Keluhkan Pemberitaan Pilkada Serentak 2018

Selain itu, Tjahjo meminta kepala daerah bisa meningkatkan peran dan fungsi FKUB dalam penanganan persoalan keagamaan di daerah. "FKUB agar diberikan perhatian dan dukungan anggaran agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal," katanya.

Tjahjo berharap kualitas kerukunan umat beragama terus meningkat. Untuk itu, perlu adanya komitmen kebangsaan dari para tokoh agama dalam melaksanakan etika kehidupan beragama. "Kami harap dengan kegiatan ini dapat terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah, pemerintah daerah, dan FKUB," ujarnya.

Baca: Desa Ini Jadi Contoh Kerukunan Beragama di Aceh

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun Rakornas FKUB kali ini mengambil tema “Peningkatan Peran dan Fungsi FKUB dalam Rangka Menjaga Harmoni Kebangsaan Guna Mendukung Suksesnya Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019”.

Dalam rakornas ini, peserta mendapat pembekalan berupa arahan dari sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua DPR Bambang Soesatyo, serta perwakilan organisasi agama di Indonesia.

Baca: Beri Pembekalan Pilkada, KPK: Masih Calon Sudah Ada yang Korupsi

 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rebutan Pamor Jenderal Pensiunan di Pemilu

1 jam lalu

Rebutan Pamor Jenderal Pensiunan di Pemilu

Pemilu kali ini juga tak lepas dari pamer dukungan para purnawirawan.


Soal Pembahasan Percepatan Pilkada 2024, Komisi II DPR: Belum Ada Rencana Raker Lagi

5 jam lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Soal Pembahasan Percepatan Pilkada 2024, Komisi II DPR: Belum Ada Rencana Raker Lagi

Komisi II DPR RI belum mengagendakan rapat kerja usai Mendagri Tito Karnavian resmi mengusulkan perpu soal percepatan jadwal Pilkada 2024


EKSKLUSIF: Kisah Fauzan, WNI yang Jadi Pemantau Pemilu Rusia di Ukraina

18 jam lalu

Suasana di salah satu tempat pemungutan suara di wilayah Donetsk, Ukraina. Rusia melakukan pemilihan umum di empat wilayah termasuk Donetsk. DOK: FAUZAN AL RASYID
EKSKLUSIF: Kisah Fauzan, WNI yang Jadi Pemantau Pemilu Rusia di Ukraina

Fauzan Al Rasyid, seorang WNI, termasuk salah satu dari 34 nama yang menjadi pemantau Pemilu di empat wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.


Pahami Benar Perbedaan antara Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif Menjelang Pemilu

1 hari lalu

Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 25 Maret 2018. Aksi yang diisi dengan penggalanan tanda tangan dari masyarakat tersebut bertujuan untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, informasi
Pahami Benar Perbedaan antara Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif Menjelang Pemilu

Tahapan pemilu sudah memasuki pendaftaran kandidat, dan segera akan memasuki tahap kampanye. Berikut perbedaan kampanye hitam dan kampanye negatif.


Ribut Soal Impor Gandum, PM Polandia Ingatkan Zelensky: Jangan Pernah Hina Kami!

1 hari lalu

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki. REUTERS/Kacper Pempel
Ribut Soal Impor Gandum, PM Polandia Ingatkan Zelensky: Jangan Pernah Hina Kami!

Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengingatkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk tidak "menghina" Polandia.


Cekfakta #226 Waspada, Hoaks Pemilu Mulai Bermunculan

1 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Cekfakta #226 Waspada, Hoaks Pemilu Mulai Bermunculan

Mari mengenali apa saja hoaks yang berulang seputar Pemilu sejak dini.


Jelang Pemilu, Pengungsi Suriah di Turki Cemaskan Gelombang Politik Anti-Migran

1 hari lalu

Adem Maarastawi, aktivis Suriah. REUTERS/Dilara Senkaya
Jelang Pemilu, Pengungsi Suriah di Turki Cemaskan Gelombang Politik Anti-Migran

Beberapa pengungsi Suriah menabung untuk membayar penyelundup dan berencana pergi ke Eropa karena hidup di Turki atau pulang ke Suriah bukan pilihan.


RI Memasuki Tahun Politik, Luhut: Investasi Tidak Boleh Berhenti Hanya karena Pemilu

2 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan yang dijuluki sebagai Menteri Segalanya ini, bukan hanya sekali merangkap sejumlah jabatan. Sebelumnya Luhut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi pimpinan sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggantikan Edhy Prabowo yang diciduk KPK. REUTERS/Darren Whiteside
RI Memasuki Tahun Politik, Luhut: Investasi Tidak Boleh Berhenti Hanya karena Pemilu

Menteri Luhut yakin bahwa meskipun Indonesia tengah memasuki tahun politik, realisasi investasi di dalam negeri dapat terus berlangsung.


PKS Mengaku Belum Siap soal Rencana Percepatan Jadwal Pilkada 2024

2 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
PKS Mengaku Belum Siap soal Rencana Percepatan Jadwal Pilkada 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan Pilkada 2024 dimajukan dari November menjadi September.


Generasi Milenial dan Z Bermedia Sosial 6 Jam Per Hari, Budi Arie: Upayakan Pemilu Damai

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kedua kanan) meninjau media center KTT ke-43 ASEAN 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat, 1 September 2023. ANTARA FOTO/MEDIA CENTER KTT ASEAN 2023/M Agung Rajasa
Generasi Milenial dan Z Bermedia Sosial 6 Jam Per Hari, Budi Arie: Upayakan Pemilu Damai

Budi Arie Setiadi mengungkapkan tahun 2024 akan menjadi tahun demokrasi besar bagi tanah air.