Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pemilihan di distrik ini menggunakan sistem noken. TEMPO/Maria Rita Hasugian

    Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pemilihan di distrik ini menggunakan sistem noken. TEMPO/Maria Rita Hasugian

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, berpendapat, masalah perekaman kartu tanda penduduk atau e-KTP di Papua harus dibahas secara khusus oleh penyelenggara pemilu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kementerian Dalam Negeri. “Hampir 70 persen penduduk Papua belum merekam e-KTP," kata Bagja saat ditemui Tempo di Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat, 13 April 2018.

    Salah satu sebab tingginya jumlah pemilih yang belum punya e-KTP adalah adanya kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa merekam e-KTP bertentangan dengan keyakinan penduduk setempat. "Itu ada di Papua."

    Baca:
    900 Ribu Warga Jawa Barat Belum Rekam E-KTP
    KPU Yakin Surat Keterangan Pengganti E-KTP...

    Belum lagi masalah perekaman e-KTP di Papua juga terganjal kondisi geografis Papua yang menyulitkan operasional. Bagja mencontohkan, sempat ada kapal pembawa alat perekam e-KTP yang tenggelam lantaran kelebihan muatan dan diterjang ombak saat menuju salah satu daerah di Papua.

    Bawaslu sedang merekapitulasi hasil perekaman e-KTP setelah lembaga pengawas pemilu itu membuka posko di 381 kabupaten/kota dan 17 provinsi sejak penetapan daftar pemilih sementara nasional, 24 Maret 2018.

    Baca juga: Mendagri Tjahjo: 3 Masalah Pelayanan E-KTP...

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum mencatat, ada 6,7 juta dari 152,9 juta pemilih yang masuk daftar pemilih sementara (DPS) tapi belum melakukan perekaman e-KTP. Padahal e-KTP adalah prasyarat untuk memilih.

    Setelah ada upaya pemerintah, ujar Bagja, jumlah pemilih yang belum merekam data untuk e-KTP berkurang. Namun dia belum bisa menyebut jumlah terkini. "Berkurangnya tidak signifikan sih."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.