Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pemilihan di distrik ini menggunakan sistem noken. TEMPO/Maria Rita Hasugian

    Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pemilihan di distrik ini menggunakan sistem noken. TEMPO/Maria Rita Hasugian

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, berpendapat, masalah perekaman kartu tanda penduduk atau e-KTP di Papua harus dibahas secara khusus oleh penyelenggara pemilu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kementerian Dalam Negeri. “Hampir 70 persen penduduk Papua belum merekam e-KTP," kata Bagja saat ditemui Tempo di Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat, 13 April 2018.

    Salah satu sebab tingginya jumlah pemilih yang belum punya e-KTP adalah adanya kelompok masyarakat yang beranggapan bahwa merekam e-KTP bertentangan dengan keyakinan penduduk setempat. "Itu ada di Papua."

    Baca:
    900 Ribu Warga Jawa Barat Belum Rekam E-KTP
    KPU Yakin Surat Keterangan Pengganti E-KTP...

    Belum lagi masalah perekaman e-KTP di Papua juga terganjal kondisi geografis Papua yang menyulitkan operasional. Bagja mencontohkan, sempat ada kapal pembawa alat perekam e-KTP yang tenggelam lantaran kelebihan muatan dan diterjang ombak saat menuju salah satu daerah di Papua.

    Bawaslu sedang merekapitulasi hasil perekaman e-KTP setelah lembaga pengawas pemilu itu membuka posko di 381 kabupaten/kota dan 17 provinsi sejak penetapan daftar pemilih sementara nasional, 24 Maret 2018.

    Baca juga: Mendagri Tjahjo: 3 Masalah Pelayanan E-KTP...

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum mencatat, ada 6,7 juta dari 152,9 juta pemilih yang masuk daftar pemilih sementara (DPS) tapi belum melakukan perekaman e-KTP. Padahal e-KTP adalah prasyarat untuk memilih.

    Setelah ada upaya pemerintah, ujar Bagja, jumlah pemilih yang belum merekam data untuk e-KTP berkurang. Namun dia belum bisa menyebut jumlah terkini. "Berkurangnya tidak signifikan sih."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.