KPK: LHKPN sebagai Transparansi dan Kontrol Calon Kepala Daerah

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan memberi keterangan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang melibatkan Wali Kota Cilegon di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, 23 September 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Surabaya - Komisi Pemilihan Umum mengumumkan laporan harta kekayaan (LHKPN) 53 pasangan peserta pemilihan kepala daerah Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai LHKPN adalah bentuk transparansi ke publik.

"Ini untuk transparansi kepada masyarakat," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menghadiri acara Pembekalan Antikorupsi dan LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis, 12 April 2018.

Baca: KPK Akan Umumkan LHKPN Calon Kepala Daerah Setelah Penetapan KPU

Dari laporan LHKPN diketahui calon Wali Kota Malang inkumben Mochamad Anton adalah calon kepala daerah terkaya. Calon kepala daerah di Jawa Timur yang kekayaannya paling rendah adalah calon wakil Bupati Probolinggo Mohammad Muzayyan, yakni Rp 172 juta.

Basaria mengatakan undang-undang memang mensyaratkan para calon kepala daerah melaporkan dan mengumumkan laporan harta kekayaannya. "Nanti setelah mereka menjabat, kami akan klarifikasi LHKPN tersebut," kata dia.

Selain sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, kata dia, LHKPN juga sebagai upaya pencegahan sekaligus kontrol terhadap kepala daerah. "Ini langkah awal dalam bentuk transparansi agar kepala daerah bisa menjadi alat kontrol bagi dirinya sendiri," katanya.

Baca: Pilkada, KPU Sudah Terima LHKPN Semua Calon Kepala Daerah

Karena itu, KPK bekerja sama dengan Kemenenterian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung, dan kepolisian, memberikan pembekalan kepada calon kepala daerah. “Jabatan kepala daerah rentan dengan korupsi, maka KPK bertugas mencegah sebelum ada kejahatan itu," kata Basaria.

Pembekalan perlu dilakukan karena KPK mencatat ada 18 gubernur dan 71 wali kota/bupati terjerat korupsi. Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi tersebut, KPK telah memetakan setidaknya sembilan titik rawan korupsi di pemerintah daerah.

Sembilan titik itu adalah perencanaan, pengganggaran, dan pelaksanaan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi, dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik, dan proses penegakan hukum.
 






KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

3 jam lalu

KPK Lelang Mobil Matheus Joko Santoso, Terpidana Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan lelang mobil milik terpidana kasus korupsi bansos (bantuan sosial), Matheus Joko Santoso.


Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

4 jam lalu

Penyelidikan Formula E Jakarta Masih Berlanjut, Ini Kata KPK

Ajang balap mobil listrik Formula E Jakarta 2022 masih diselidiki secara lanjut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

5 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

Gazalba Saleh akan memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka hari ini, 8 Desember 2022


Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

8 jam lalu

Sebut Penyelidikan Kasus Formula E Masih Berjalan, Firli Bahuri: KPK Tak Terpengaruh Kekuasaan Manapun

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih berproses


Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

9 jam lalu

Firli Bahuri Sebut Uang Suap Bupati Bangkalan Digunakan untuk Jasa Survei Elektabilitas

Uang suap yang diterima Bupati Bangkalan Abdul Latif Imron menurut Ketua KPK Firli Bahuri digunakan untuk kepentingan pribadi.


Bupati Bangkalan Abdul Latif Laporkan Harta Berupa Mobil dan Motor Senilai Rp 80 Juta

10 jam lalu

Bupati Bangkalan Abdul Latif Laporkan Harta Berupa Mobil dan Motor Senilai Rp 80 Juta

Bupati Bangkalan Abdul Latif melaporkan dalam LHKPN bahwa dia memiliki dua kendaraan, yakni mobil Toyota Sienta dan sepeda motor Honda.


4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

13 jam lalu

4 Fakta Kasus Suap Lelang Jabatan yang Menyeret Bupati Bangkalan

Bupati Bangkalan ditahan oleh KPK, Kamis dini hari, 8 Desember 2022, pukul 00.05 WIB.


Firli Bicara Kasus Formula E: KPK Tak Pernah Targetkan Seseorang Jadi Tersangka

14 jam lalu

Firli Bicara Kasus Formula E: KPK Tak Pernah Targetkan Seseorang Jadi Tersangka

Kasus Formula E menjerat eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.


Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

15 jam lalu

Lukas Enembe Minta Dirawat di Luar Negeri, KPK: Harus Dirujuk RSCM atau RSPAD

Lukas Enembe terjerat kasus suap pemberian izin sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di Papua.


Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

17 jam lalu

Jadi Tersangka Suap Lelang Jabatan, Bupati Bangkalan Ditahan di Rutan KPK

Firli menjelaskan Bupati Bangkalan menerima uang suap Rp 5,3 miliar dalam kasus tersebut. Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi.