TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berpesan kepada rakyat Papua untuk selalu menjaga perdamaian dan persatuan, terutama menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Tanah Air. "Jangan sampai ada keretakan di antara saudara se-Tanah Air gara-gara pesta demokrasi," kata Jokowi dalam siaran tertulis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Rabu, 11 April 2018.
Jokowi menyampaikan pesan itu di sela-sela kegiatan penyerahan 3.331 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat dari sejumlah daerah di Provinsi Papua. Dalam kunjungannya yang kedelapan di Papua, Jokowi berpesan agar penerima sertifikat menjaga sertifikatnya di tempat yang aman. Sebab, sertifikat penting sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki. "Dimasukkan ke plastik, difotokopi, jadi kalau hilang, ngurusnya lebih gampang," kata Jokowi.
Baca: Jokowi Serahkan 3.331 Sertifikat Tanah di Jayapura
Selain penting, Jokowi juga mengingatkan sertifikat itu memiliki sejumlah manfaat yang bisa digunakan oleh masyarakat. Salah satunya sebagai agunan di bank untuk menambah modal usaha. "Tapi hati-hati untuk agunan ke bank tolong dihitung, dikalkulasi bisa mencicil, bisa mengembalikan ndak setiap bulan? Kalau ndak, jangan," ucapnya.
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Papua sampai 13 April 2018. Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Jayapura pada Rabu, 11 April 2018 pukul 08.15 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta.
Setibanya di Jayapura, Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. Pada malam hari, Jokowi meninjau Pasar Mama Mama, Kota Jayapura. Presiden dan Ibu Negara bersama rombongan bermalam di Kota Jayapura dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya. Rencananya, ia akan mengunjungi Kabupaten Asmat untuk mengecek hasil penanganan gizi buruk.
Baca: Moeldoko Sebut Bagi-bagi Sembako Sebelum Era Jokowi Lebih Masif
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Seketaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.
