Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahasiswa Tuding KPU Jawa Tengah Tidak Netral

image-gnews
Warga melintas di depan alat peraga kampanye yang masih terpajang memasuki masa tenang jelang H-2 Pemilihan Umum Kepala Daerah  di Tangerang Selatan, 7 Desember 2015. Panwaslu menghimbau para pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat kampanye. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Warga melintas di depan alat peraga kampanye yang masih terpajang memasuki masa tenang jelang H-2 Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tangerang Selatan, 7 Desember 2015. Panwaslu menghimbau para pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat kampanye. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Puluhan mahasiswa kota Semarang menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah tidak netral dan kurang profesional. Hal itu terkait dengan gagalnya lelang Alat Peraga Kampanye (APK) Pilgub 2018 yang menyebabkan belum terpasangnya baliho pasangan calon di Jateng.

Koordinator aksi, Badrun Nuri mengatakan, KPU Jateng ceroboh karena menjadi penyebab kegagalan lelang APK. Padahal, fungsi APK menjadi salah satu media pengenalan pasangan calon. Terlebih, anggaran sudah disediakan, dan menggunakan uang negara.

Baca: Sudirman Said-Ida Fauziah Luncurkan Saweran Jateng untuk Kampanye

"Kami menilai KPU tidak profesional, karena pengadaan barang APK kan dari KPU. Bagaimana bisa gagal lelang, sampai menyebabkan sosialisasi Pilgub jadi tidak terlaksana dengan baik," ujar Badrun di Kantor KPU Jateng Jalan Veteran, Semarang, Selasa, 10 April 2018.

Tak hanya mempermasalahkan soal APK, para mahasiswa juga menyoal masih banyak daftar pemilih sementara (DPS) yang tidak sesuai. Di wilayah Brebes misalnya, ada 946 anggota keluarga dengan nomor induk keluarga yang tak bisa diakses.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Semarang (IMMS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) tersebut mendesak agar KPU segera memperbaiki pekerjaannya.

Baca: PKB: Dana Partai untuk Kampanye Sudirman Said Tak Maksimal

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisioner KPU Jateng, Diana Arianti mengatakan, kegagalan lelang hanya terjadi pada APK jenis baliho. Lelang pertama gagal lantaran vendor penyedia jasa tidak menyanggupi pembuatan baliho dan perangkatnya hingga 100 persen. Ia mengatakan sudah melalui tahapan seperti verifikasi kualitas standar vendor.

"Tetapi di tengah jalan, vendor mengaku tidak sanggup. Akhirnya kami putus kontrak dan konsekuensinya vendor tidak kami bayar sebagai sanksi. Kemudian lelang baliho tahap 2 masih dalam proses verifikasi. Tengah April, semua baliho bisa terpasang," kata Diana.

Baca: Ganjar Pranowo Tetap Waspada Meski Unggul di 3 Survei Internal

Diana merincikan, di Jateng jumlah baliho yang harus terpasang sebanyak 350 unit, dengan rincian masing-masing kabupaten kota memasang 5 x 2 baliho di 35 daerah Jateng. Perhitungannya, 1 pasangan calon memasang 5 baliho di 1 daerah. Di Jateng sendiri memiliki 2 pasangan calon dalam Pilgub Jateng.

"Lainnya, untuk APK sudah 100 persen seperti umbul-umbul 22 x 573 kecamatan di Jateng, dan spanduk 2 x 8.559 desa di Jateng. Bahan kampanye, hampir 100 persen. Kecuali leaflet sisa 80 persen yang kurang, hampir didistribusi. Anggaran APK dan bahan kampanye ini kira-kira sampai Rp200 miliyar," kata Diana.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Jokowi Bilang Surat Presiden Pergantian Komisioner KPU Masih Diproses

Jokowi tidak menjawab secara rinci ketika wartawan menanyakan kapan Surpres itu akan dikirim.


Politikus PKB Minta KPU Ubah Aturan Anggota DPR Harus Mengundurkan Diri Jika Daftar Pilkada

1 hari lalu

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Jazilul Fawaid di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 Juli 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Politikus PKB Minta KPU Ubah Aturan Anggota DPR Harus Mengundurkan Diri Jika Daftar Pilkada

Wakil Ketua Umum PKB itu mengatakan aturan tersebut menyulitkan partai bila ingin mencalonkan kadernya sebagai kepala daerah.


Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

2 hari lalu

Ketua DPD RI periode 2009-2016, Irman Gusman, meluncurkan buku berjudul Menyibak Kebenaran: Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman
Lolos DPD RI setelah Dilakukan Pemungutan Suara Ulang, Ini Profil Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

Irman Gusman merupakan eks Ketua DPD RI periode 2009-2016. Dia dipecat setelah menjadi tersangka kasus korupsi impor gula Perum Bulog.


Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada

3 hari lalu

Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto saat diwawancara soal baliho kampanye di Denpasar, Sabtu, 20 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Respons PSI Soal Ajakan KPU Bali agar Parpol Tak Gunakan Baliho di Pilkada

PSI Bali tetap mendukung kampanye Pilkada 2024 yang ramah lingkungan.


KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

3 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Pastikan Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2024 Tak Terganggu Meski Belum Ada Ketua Definitif

DPR belum menerima surat presiden soal pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU RI.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

3 hari lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

4 hari lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

5 hari lalu

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Gelar Pemungutan Suara Ulang DPD di Sumbar, KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin membenarkan soal biaya pemungutan suara ulang atau PSU DPD di Sumbar menelan biaya hingga Rp 350 miliar.


Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

5 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat menerima kunjungan awak media di kantor KPU Provinsi Bali di Denpasar, Bali, Sabtu, 5 November 2022 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Alasan KPU Bali Ingin Pengurangan Baliho Pilkada Dimulai dari Denpasar dan Badung

KPU Bali meyakini tingkat pendidikan pemilih di Denpasar dan Badung sudah cukup bagus.


KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

5 hari lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 15 Purus Padang, Sumatera Barat, Sabtu, 13 Juli 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat melaksanakan PSU untuk calon anggota DPD RI di provinsi itu berdasarkan keputusan Mahkamah Konsititusi (MK) dengan jumlah DPT sebanyak 4.088.606 orang. ANTARA/Iggoy el Fitra
KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Kamis Pekan Depan

KPU telah menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK).