Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahasiswa Tuding KPU Jawa Tengah Tidak Netral

image-gnews
Warga melintas di depan alat peraga kampanye yang masih terpajang memasuki masa tenang jelang H-2 Pemilihan Umum Kepala Daerah  di Tangerang Selatan, 7 Desember 2015. Panwaslu menghimbau para pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat kampanye. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Warga melintas di depan alat peraga kampanye yang masih terpajang memasuki masa tenang jelang H-2 Pemilihan Umum Kepala Daerah di Tangerang Selatan, 7 Desember 2015. Panwaslu menghimbau para pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat kampanye. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Semarang - Puluhan mahasiswa kota Semarang menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah tidak netral dan kurang profesional. Hal itu terkait dengan gagalnya lelang Alat Peraga Kampanye (APK) Pilgub 2018 yang menyebabkan belum terpasangnya baliho pasangan calon di Jateng.

Koordinator aksi, Badrun Nuri mengatakan, KPU Jateng ceroboh karena menjadi penyebab kegagalan lelang APK. Padahal, fungsi APK menjadi salah satu media pengenalan pasangan calon. Terlebih, anggaran sudah disediakan, dan menggunakan uang negara.

Baca: Sudirman Said-Ida Fauziah Luncurkan Saweran Jateng untuk Kampanye

"Kami menilai KPU tidak profesional, karena pengadaan barang APK kan dari KPU. Bagaimana bisa gagal lelang, sampai menyebabkan sosialisasi Pilgub jadi tidak terlaksana dengan baik," ujar Badrun di Kantor KPU Jateng Jalan Veteran, Semarang, Selasa, 10 April 2018.

Tak hanya mempermasalahkan soal APK, para mahasiswa juga menyoal masih banyak daftar pemilih sementara (DPS) yang tidak sesuai. Di wilayah Brebes misalnya, ada 946 anggota keluarga dengan nomor induk keluarga yang tak bisa diakses.

Para mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Semarang (IMMS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) tersebut mendesak agar KPU segera memperbaiki pekerjaannya.

Baca: PKB: Dana Partai untuk Kampanye Sudirman Said Tak Maksimal

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisioner KPU Jateng, Diana Arianti mengatakan, kegagalan lelang hanya terjadi pada APK jenis baliho. Lelang pertama gagal lantaran vendor penyedia jasa tidak menyanggupi pembuatan baliho dan perangkatnya hingga 100 persen. Ia mengatakan sudah melalui tahapan seperti verifikasi kualitas standar vendor.

"Tetapi di tengah jalan, vendor mengaku tidak sanggup. Akhirnya kami putus kontrak dan konsekuensinya vendor tidak kami bayar sebagai sanksi. Kemudian lelang baliho tahap 2 masih dalam proses verifikasi. Tengah April, semua baliho bisa terpasang," kata Diana.

Baca: Ganjar Pranowo Tetap Waspada Meski Unggul di 3 Survei Internal

Diana merincikan, di Jateng jumlah baliho yang harus terpasang sebanyak 350 unit, dengan rincian masing-masing kabupaten kota memasang 5 x 2 baliho di 35 daerah Jateng. Perhitungannya, 1 pasangan calon memasang 5 baliho di 1 daerah. Di Jateng sendiri memiliki 2 pasangan calon dalam Pilgub Jateng.

"Lainnya, untuk APK sudah 100 persen seperti umbul-umbul 22 x 573 kecamatan di Jateng, dan spanduk 2 x 8.559 desa di Jateng. Bahan kampanye, hampir 100 persen. Kecuali leaflet sisa 80 persen yang kurang, hampir didistribusi. Anggaran APK dan bahan kampanye ini kira-kira sampai Rp200 miliyar," kata Diana.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DKPP Periksa Bukti-Bukti Dugaan Pelanggaran Etik KPU soal Kuota Caleg Perempuan

1 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kanan) dan Anggota KPU Idham Holik (kiri) berbincang saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 September 2023. Rapat tersebut membahas Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) terkait usulan dimajukannya pendaftaran Capres dan Cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis'
DKPP Periksa Bukti-Bukti Dugaan Pelanggaran Etik KPU soal Kuota Caleg Perempuan

DKPP masih memeriksa bukti soal dugaan pelanggaran etik dari seluruh anggota KPU.


INFID Minta Parpol Siap Jalankan Undang-Undang Soal Kuota Minimal Caleg Perempuan

8 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
INFID Minta Parpol Siap Jalankan Undang-Undang Soal Kuota Minimal Caleg Perempuan

INFID menyatakan parpol tidak memiliki sikap tegas dalam polemik aturan soal kuota minimal 30 persen caleg perempuan.


KPU Belum Revisi PKPU soal Caleg Perempuan, INFID: Jangan Ajarkan Ketidaktaatan ke Publik

8 jam lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
KPU Belum Revisi PKPU soal Caleg Perempuan, INFID: Jangan Ajarkan Ketidaktaatan ke Publik

INFID mengkritik KPU yang tak kunjung merevisi Peraturan KPU atau PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang minimal 30 persen kuota perempuan


Pahami Benar Perbedaan antara Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif Menjelang Pemilu

9 jam lalu

Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 25 Maret 2018. Aksi yang diisi dengan penggalanan tanda tangan dari masyarakat tersebut bertujuan untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, informasi
Pahami Benar Perbedaan antara Kampanye Hitam dan Kampanye Negatif Menjelang Pemilu

Tahapan pemilu sudah memasuki pendaftaran kandidat, dan segera akan memasuki tahap kampanye. Berikut perbedaan kampanye hitam dan kampanye negatif.


KPU Disebut Tidak Jalankan Putusan MA soal Aturan Keterwakilan Perempuan

1 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari (tengah) dan empat anggotanya dalam konferensi pers menjelaskan proses penyaluran logistik pemilihan umum atau Pemilu 2024 di gedung KPU, Rabu, 20 September 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
KPU Disebut Tidak Jalankan Putusan MA soal Aturan Keterwakilan Perempuan

Setelah menemui DPR RI dan pemerintah, KPU batal merevisi PKPU.


Soal Percepatan Pilkada Serentak 2024, KPU Tunggu Revisi Perpu dari Pemerintah

2 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik menerangkan jadwal pendaftaran Bacaleg DPR RI, DPRD, dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 30 April 2023. TEMPO/Ima Dini Safira
Soal Percepatan Pilkada Serentak 2024, KPU Tunggu Revisi Perpu dari Pemerintah

KPU menyatakan masih menunggu revisi Perpu Pemilihan Kepala Daerah yang tengah digodok DPR dan pemerintah untuk mempercepat Pilkada Serentak 2024.


KPU Masih Kaji Revisi PKPU soal Kuota Caleg Perempuan

2 hari lalu

Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy'ari menunjukan data calon sementara Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemilu 2024 saat konferensi pers di Gedung KPU Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023. Dalam keteranganya, Total DCS DPR RI Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh KPU RI adalah sebanyak 9.925 orang bakal caleg dan rata-rata bakal caleg DPR RI perempuan mencapai angka 37,3 persen. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KPU Masih Kaji Revisi PKPU soal Kuota Caleg Perempuan

KPU masih melakukan kajian secara komprehensif serta akan berkonsultasi dengan DPR RI dan pemerintah soal revisi perhitungan kuota caleg perempuan.


DPR dan Pemerintah akan Bahas Usulan Majukan Pilkada 2024

2 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
DPR dan Pemerintah akan Bahas Usulan Majukan Pilkada 2024

Sebagai konsekuensi dari rencana memajukan jadwal Pilkada 2024, maka pelaksanaan kampanye disarankan dipersingkat menjadi 30 hari.


DPR Setuju Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober 2023

2 hari lalu

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan pemerintah membahas Ibukota Negara Nusantara di Gedung Nusantara, Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Selasa, 19 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra
DPR Setuju Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres pada 19-25 Oktober 2023

Usul untuk memajukan jadwal pendaftaran capres dan cawapres dari KPU disetujui oleh DPR pada hari ini. Pendaftaran jadi 19-25 Oktober.


Antisipasi Kendala Pemilu 2024, KPU Akan Terus Lakukan Simulasi

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari (tengah) dan empat anggotanya dalam konferensi pers menjelaskan proses penyaluran logistik pemilihan umum atau Pemilu 2024 di gedung KPU, Rabu, 20 September 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Antisipasi Kendala Pemilu 2024, KPU Akan Terus Lakukan Simulasi

KPU telah melakukan satu kali simulasi untuk pendistribusian logistik Pemilu 2024.