TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengingatkan agar media massa berhati-hati dalam memberitakan seputar pemilihan kepala daerah atau Pilkada yang berlangsung serentak di Jawa Barat. “Minimal dengan deklarasi ini kita mengingatkan pada mereka semua untuk hati-hati dalam meliput dan lebih menyuarakan kepentingan publik,” kata dia selepas deklarasi liputan media profesional untuk pemilu berkualitas di Gedung Sate, Bandung, Selasa, 10 April 2018.
Yosep mengatakan, Dewan Pers mendapati sejumlah media abal-abal mewarnai perhelatan pilkada di sejumlah daerah Jawa Barat. Diantaranya ditemukan di Cirebon, Kuningan, dan Bekasi. “Praktek abal-abal, media yang tidak jelas, media melanggar etik, dan medianya bekerja menjadi bagian dari timses pasangan calon di pilkada. Itu terjadi,” kata dia.
Baca juga: Dewan Pers: Wartawan Maju Pilkada Harus Mundur dari Profesinya
Yosep mengatakan, praktek media abal-abal yang merugikan media massa umumnya juga ditemukan dalam pelaksanaan pilkada DKI. Salah satunya menjadi pemicu penyebaran hoaks. “Banyak sumber hoaks dimuat menjadi berita tanpa verifikasi dan konfirmasi. Kedua media abal-abal yang menjadi bagian dari mesin penyebaran kebencian. Itu terjadi,” kata dia.
Menurut Yosep, praktek penyebaran hoaks dan ujaran kebencian biasanya muncul bersamaan dengan tensi politik yang tinggi saat jelang pilkada. “Ini terjadi menjelang situasi tensi politik tinggi. Biasanya partai-partai sedang bertarung, paslon sedang bertarung juga, biasanya hoaks kemudian media abal-abal dan juga adalah penyebar kebencian melalui media sosial, itu saling berkaitan satu sama lain,” kata dia.
Yosep mengatakan, Dewan Pers hingga saat ini masih mengumpulkan data jumlah media massa di Indonesia. Taksiran sementara berjumlah 47 ribu media. Dia merinci, 2 ribuan diantaranya media cetak, 600-an media televisi, 600-an radio yang memiliki siaran berita. “Sisanya 43.300 media online. Kalau ditanya yang terverifikasi itu datanya cuma 168 dari 43.300. Sisanya apa, kita ndak tahu,” kata dia.
Dewan Pers bersama pemimpin media dan perwakilan nasional di Jawa Barat, sejumlah komponen masyarakat di luar lembaga pers, serta birokrat pemerintah menggelar deklarasi liputan media profesional untuk pemilu berkualitas di Gedung Sate, Bandung, Selasa, 10 April 2018.
“Kita tahu Jawa Barat ini adalah daerah dengan penduduk terbanyak, daerah ini diperebutkan paslon, apalagi nanti menjelang pemilu 2019. Bukan tidak mungkin akan muncul kegaduhan, dan kegaduhan ini akan mengganggu publik untuk secara cerdas menggunakan hati nuraninya memberikan dukungan pada calon-calon yang terbaik,” kata Yosep.
Baca juga: Dewan Pers Ibaratkan Media di Tahun Politik bak Lomba Maraton
Yosep mengatakan, lewat deklarasi itu Dewan Pers mengajak media massa agar memberikan guideline pada publik untuk memilih calon pemimpinnya. “Ini loh visi misi pasangan calon, silahkan dipilih. Apapun hasilnya, orang yang terpilih bisa mewujudkan wilayah ini menjadi lebih baik dan mensejahterakan masyarakatnya. Pers harus bisa mengawal itu,” kata dia.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, pers berperan dalam menyukseskan pesta demokrasi. Pers bertanggungjawab mengawal penyelenggaraan pilkada serentak. “Media harus jadi jembatan atas hak demokrasi masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap penyelenggara pilkada,” kata dia seperti dikutip dari rilis Humas Pemprov Jabar yang diterima Tempo, Selasa, 10 April 2018.
