Tjahjo Kumolo: KPK Turun ke Daerah Supervisi Pencegahan Korupsi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan keterangan pada wartawan setelah menggelar pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, 26 Februari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan keterangan pada wartawan setelah menggelar pertemuan tertutup di gedung KPK, Jakarta, 26 Februari 2018. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Makassar - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang turun ke daerah-daerah untuk melakukan supervisi dan pencegahan korupsi. Ini dilakukan karena banyaknya calon kepala daerah dan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

    "KPK langsung turun ke bawah untuk melakuan pencegahan korupsi kepada pemangku kebijakan dan para calon," kata Tjahjo di Makassar, Senin, 9 April 2018.

    Baca: Pilkada 2018, Ketua KPK: Sejumlah Calon Terindikasi Korupsi

    Ia mengatakan saat ini KPK sudah melakukannya di Bangka Belitung. Menurutnya, seluruh daerah di Indonesia akan didatangi dalam jangka waktu sebulan. "Selasa besok ke Lampung," kata Tjahjo.

    Tak hanya itu, Tjahjo juga mengatakan daerah-daerah tersebut juga diperingatkan agar berhati-hati dalam menggunakan atau memanfaatkan anggaran negara, aset-aset atau yang berkaitan dengan politik uang. "Kalau ada kena operasi tangkap tangan, ya, resiko sendiri," kata dia.

    Baca: Peserta Pilkada Tersangka Korupsi Bisa Diganti, Syaratnya...

    Alasannya, seluruh kepala daerah maupun calon sudah diberikan pemahaman mulai tingkat pemerintah provinsi sampai desa untuk menghindari rawan korupsi. "Semua kembali ke perilaku masing-masing. Saya hanya ingatkan menghindari area korupsi, khususnya menyangkut pelaksanaan anggaran dan jual beli jabatan," kata dia.

    Namun jika kepala daerah terpilih ditetapkan tersangka, lanjut Tjahjo, pihaknya tak langsung melakukan pergantian sebelum berkekuatan hukum tetap. "Tahun kemarin ada kok, kami tetap lantik. Tapi begitu ada putusan pengadilan bersalah kami langsung ganti," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.