TEMPO.CO, Semarang - Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah Yusuf Chudlori mengatakan pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah membutuhkan sosialisasi yang masif di pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Karena itu, mereka membutuhkan dana kampanye yang melibatkan masyarakat melalui saweranjateng.id.
"Anggaran partai sebatas untuk konsumsi, konsolidasi, dan sosialisasi. Partai jalan, namun itu tidak maksimal. Kalau inkumben sudah lebih terkenal, sementara Sudirman-Ida masih tahapan pengenalan," kata Yusuf di Semarang, Ahad, 8 April 2018.
Yusuf menambahkan, saweran juga merupakan bentuk keterlibatan masyarakat untuk mencari figur yang baik. Sebagai pendatang baru, pasangan Sudirman-Ida memerlukan sosialisasi yang lebih gencar. "Di sisi lain, ada kesalahan teknis di Komisi Pemilihan Umum Jateng yang masih belum menyelenggarakan alat peraga kampanye (APK) karena belum selesai lelang," tuturnya.
Baca: Gerindra Bantah Tak Menyokong Dana Kampanye Sudirman Said
Sementara itu, Ketua Partai Gerindra Jawa Tengah Abdul Wachid membantah partainya tak menyokong dana kampanye Sudirman Said-Ida Fauziyah. Dia mengatakan bantuan partai mengucur kepada pasangan nomor urut 2 pilgub Jawa Tengah tersebut melalui urunan yang diberikan anggota legislatif di semua tingkatan, mulai DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI dengan daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah.
"Ini tidak minta duit rakyat, namun bentuk kepedulian sosial. Bisa dikatakan bantuan, bukan kami minta maksa, dan itu dibolehkan dalam pilpres. Itu juga saweran dibolehkan," ujar Wachid.
Menurut Wachid, kondisi demikian tak jauh berbeda dengan adanya penyokong dana utama, tapi memiliki kendali lebih besar untuk kepentingan tertentu. Jika bantuan datang dari masyarakat, kata dia, kepemimpinan yang akan terjadi tidak akan bisa dikendalikan beberapa orang saja.
Baca: Sudirman Said-Ida Fauziah Luncurkan Saweran Jateng untuk Kampanye
Soal kebutuhan biaya kampanye pasangan yang diusung Gerindra dan PKB tersebut, Wachid menjelaskan perkiraan kebutuhan biaya akomodasi untuk 65 ribu saksi di 63.974 tempat pemungutan suara (TPS). Biaya saksi memerlukan kerja dua hari dengan estimasi per orang mencapai Rp 500 ribu.
"Coba bayangkan, satu saksi kami bikin pelatihan, kami kasih makan, dalam pelaksanaan juga kerja minimal dua hari untuk pendataan, ada makan dan minum. Kalau hitungan per orang Rp 500 ribu, dua orang Rp 1 juta. Kan kalau 65 ribu saksi bisa miliaran. Itu kan besar. Belum lagi biaya untuk bergerak kampanye," ucap Wachid.
