Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indo Barometer: Gus Ipul-Puti Guntur Unggul di Pilgub Jawa Timur

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (kiri) dan Puti Guntur Soekarno (kanan) memeriksa berkas sebelum mendaftar ke Kantor KPU Jawa Timur  di Surabaya, Jawa Timur, 10 Januari 2018.  Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno akan berhadapan dengan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. ANTARA FOTO
Bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (kiri) dan Puti Guntur Soekarno (kanan) memeriksa berkas sebelum mendaftar ke Kantor KPU Jawa Timur di Surabaya, Jawa Timur, 10 Januari 2018. Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno akan berhadapan dengan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Indo Barometer menyatakan pasangan Gus Ipul-Puti Guntur unggul di Pilgub Jawa Timur 2018 dibanding lawannya, Khofifah-Emil Dardak.

"Elektabilitas pasangan Gus Ipul-Puti mencapai 45,2 persen, sementara pasangan Khofifah-Emil hanya 39,5 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam pemaparan hasil survei di Hotel Harris Suites, Jakarta, Selasa, 3 April 2018.

Baca juga: SBY dan Airlangga Galang Dukungan untuk Khofifah di Pilgub Jatim

Qodari menuturkan Gus Ipul-Puti unggul tipis saja lantaran selisih perolehan suara mereka sebesar 5,7 persen. Selain itu, masih ada pemilih yang belum memutuskan pilihannya (undeciced voters) sebanyak 15,3 persen. Mereka terdiri dari pemilih yang belum menentukan pilihan sebanyak 12,6 persen, menyatakan tak akan memilih 0,4 persen, tidah menjawab dan tidak tahu 1,4 persen, dan mengatakan pilihannya rahasia 0,9 persen.

"Dinamika politik di Jawa Timur masih sangat kompetitif," ujar Qodari. Dia menuturkan, kemenangan pasangan akan ditentukan oleh pihak yang mampu mengambil hati undeciced voters.

Indo Barometer mengadakan simulasi distribusi suara undecided voters sebanyak 15,3 persen dengan perolehan suara saat survei ini digelar. Jika seluruhnya memilih Khofifah-Emil, pasangan tersebut unggul dengan perolehan 54,8 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Puti Guntur Soekarno Dorong Kader PDIP Kerja Sama dengan Warga NU

Sebaliknya, Gus Ipul-Puti akan unggul jika suara tersebut beralih kepada mereka. Perolehan suara pasangan tersebut akan melonjak hingga 60,5 persen.

Sementara jika suara undecided voters terdistribusi secara proporsional, Gus Ipul-Puti diperkirakan menang. Pasangan tersebut memperoleh suara 52,85 persen sementara Khofifah-Emil hanya 47,15 persen.

Survei tersebut melibatkan 800 responden di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur yang meliputi 38 kabupaten dan kota. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.

Survei dilakukan pada 29 Januari hingga 4 Februari 2018. Margin of error survei ini sebesar 3,46 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pilgub Jatim 2024, PKB Akan Prioritaskan Kader Internal

17 hari lalu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah usai menemui para demonstran dari berbagai kepala desa di Indonesia yang menuntut pengesahan Revisi UU Desa sebelum Pemilu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Pilgub Jatim 2024, PKB Akan Prioritaskan Kader Internal

PKB memastikan pihaknya akan memprioritaskan kader sendiri untuk bertarung di Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim).


Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyampaikan pidato dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 dengan mengusung tema 'Satyam Eva Jayate' alias kebenaran pasti menang yang dilaksanakan secara sederhana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.


Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Petugas gabungan TNI dan Polri mencopot poster alat peraga kampanye (APK) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ahad dinihari, 6 Desember 2020. ANTARA/Bayu Pratama S
Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.


Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah
Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.


Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. ANTARA
Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.


MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasarana dukungan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota serentak tahun 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018. MK mulai membuka pendaftaran perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota serentak 2018 pada 5-7 Juli 2018. TEMPO/Subekti
MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.


Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.


Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.


Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Warga mendaftarkan perkara perselisihan pemilihan kepala daerah 2018 di aula lantai dasar gedung MK, Jakarta, Kamis, 5 Juli. Dalam pilkada 2018, ada 171 daerah yang menyelenggarakan pemilihan, yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. TEMPO/Subekti.
Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.


Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Badan Pengawas Pemilu mengadakan jumpa pers terkait larangan kampanye baik Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 pada peringatan May Day 2018 di kantor Bawaslu, Jakarta, 30 April 2018. TEMPO/Imam Hamdi
Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.