TEMPO.CO, Surabaya - Tiga calon kepala daerah di Jawa Timur yang berstatus tersangka karena terjerat kasus korupsi terancam tak bisa mencoblos pada hari pelaksanaan Pilkada serentak, 27 Juni 2018.
"Kalau saat hari H yang bersangkutan berada di luar wilayah, maka tidak bisa (mencoblos), kata Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat, 30 Maret 2018.
Baca: Arief Budiman Usul Calon Kepala Daerah Korupsi Didiskualifikasi
Tiga calon kepala daerah itu saat ini sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Bupati Jombang Nyono Suharli, Wali Kota Malang Mochamad Anton, calon Wali Kota Malang, Ya'qud Ananda Gudban.
Nyono Suharli yang maju lagi dalam pemilihan Bupati Jombang, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada Sabtu, 3 Februari 2018. Calon inkumben yang pernah menjabat sebagai Ketua DPDP Golkar Jawa Timur ini ditangkap lantaran diduga menerima sejumlah uang suap terkait perizinan penempatan pejabat di Pemerintah Kabupaten Jombang.
Mochamad Anton yang juga maju kembali sebagai calon Wali Kota Malang ditangkap karena diduga terlibat kasus suap terkait pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015. Saat ini, Anton ditahan di Rutan Cabang Guntur.
Baca: Alasan Jaksa Agung Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah
Calon Wali Kota Malang, Ya'qud Ananda Gudban ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersamaan dengan 18 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang akibat kasus yang sama dengan Anton.
Ketua KPU Arief mengatakan pihaknya masih akan melihat aturan dan regulasi lebih teknis untuk menentukan boleh atau tidaknya ketiga calon kepala daerah itu menggunakan hak pilihnya. "Yang jelas, dilihat dulu ke depannya seperti apa. Jika masih ditahan, maka akan dilihat lagi aturannya secara pasti," kata mantan komisaris KPU Provinsi Jawa Timur itu.
Meski demikian, Arief menambahkan, selama masa kampanye saat ini, tiga calon kepala daerah itu tetap diperbolehkan mengikuti Pilkada Jawa Timur dan pencalonannya tidak dibatalkan, sesuai regulasi. "Tetap bisa jalan terus karena regulasinya mengatur demikian. Walaupun berstatus tersangka, tapi pasangan calon masih bisa 'running', seperti yang terjadi di Jombang," ujarnya.
