Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua DPR Minta BIN-Polri Telisik Peredaran Uang Palsu di Pilkada

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Bambang Soesatyo. TEMPO/Subekti
Bambang Soesatyo. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri menelisik peredaran uang palsu yang mulai marak beredar di beberapa daerah. Peredaran ini dikhawatirkan terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Saya mengkhawatirkan peningkatan peredaran uang palsu itu ada kaitannya dengan tahun politik, menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan persiapan pemilu 2019 ," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya, Rabu, 28 Maret 2018.

Baca juga: Ketua DPR Jelaskan Soal Pasal Pemanggilan Paksa di UU MD3

Menurut Bambang, peredaran uang palsu yang akhir-akhir ini mulai marak tak boleh dibiarkan. BIN, kata dia, harus segera menginvestigasi secara khusus terkait dengan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu.

Bambang yang masih berada di Jenewa, Swiss, melalui pernyataan tertulisnya juga mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berdampak cepat dalam mengantisipasi peredaran uang palsu.

Sebelumnya, Polres Kota Bogor menangkap lima pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 60 ribu lembar atau total Rp 6 miliar. Di Surabaya, polisi juga menangkap pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 916 lembar atau total Rp 91,6 juta, serta dolar Singapura pecahan 10 ribu sebanyak 28 lembar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Ketua DPR Sebut Pasal Imunitas UU MD3 Sama dengan UU Pers

Bambang menduga, mulai maraknya peredaran uang palsu ada kaitannya dengan tahun politik yang sering diikuti dengan praktik politik uang. "KPU harus membuat regulasi ketat untuk mengantisipasi praktik politik uang pada pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019," katanya.

Politikus Partai Golkar ini juga mendesak, Polri segera mengungkap sindikat peredaran uang palsu dan membukanya ke publik, sekaligus mengungkap aktor intelektualnya. Bambang menegaskan, peredaran uang palsu tak hanya meresahkan masyarakat, juga dapat berakibat buruk bagi perekonomian nasional.

Bambang juga mendorong Bank Indonesia untuk mengevaluasi sistem keamanan berlapis pada mata uang rupiah kertas dengan teknologi terbaru. "Negara-negara di Eropa sudah menggunakan kinegram untuk fitur pengaman mata uang mereka," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menjelang Ajang Balap MotoGP Mandalika 2023, ITDC: Infrastruktur telah Siap

9 jam lalu

Sirkuit Mandalika ditutup untuk persiapan MotoGP Indonesia. (Foto: MGPA)
Menjelang Ajang Balap MotoGP Mandalika 2023, ITDC: Infrastruktur telah Siap

ITDC menyatakan infrastruktur KEK Mandalika telah siap 100 persen menjelang ajang balap MotoGP Mandalika 2023.


Bamsoet Minta Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Pesawat Tanpa Awak Bisa Segera Mengudara

3 hari lalu

Bamsoet saat hadiri uji coba mobil terbang Ehang 216. (Foto: Prestige)
Bamsoet Minta Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Pesawat Tanpa Awak Bisa Segera Mengudara

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo meminta pemerintah segera membuat regulasi untuk moda transportasi pesawat tanpa awak.


Bamsoet Apresiasi Peluncuran Buku 'Luhut Binsar Pandjaitan di Mata Kita-kita'

4 hari lalu

Bamsoet Tegaskan Pentingnya PPHN Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan di Indonesia
Bamsoet Apresiasi Peluncuran Buku 'Luhut Binsar Pandjaitan di Mata Kita-kita'

Jusuf Kalla menyebut Luhut seperti kunci inggris. Solusi berbagai permasalahan di Indonesia.


PPHN Penguat Pemerintah Implementasikan Roadmap Indonesia Emas 2045 KADIN Indonesia

8 hari lalu

PPHN Penguat Pemerintah Implementasikan Roadmap Indonesia Emas 2045 KADIN Indonesia

Kehadiran PPHN untuk memastikan RPJPN 2025-2045 dijalankan oleh siapapun presiden yang memimpin Indonesia


Lintas Negara ASEAN, Road Trip Hyundai Ioniq 5 Dapat Dukungan dari Ketum IMI

8 hari lalu

Lintas Negara ASEAN, Road Trip Hyundai Ioniq 5 Dapat Dukungan dari Ketum IMI

Road Trip Hyundai Ioniq 5 membuktikan bahwa kendaraan listrik memiliki daya tahan luar biasa dalam menaklukan berbagai medan turing


Menjaga Hilirisasi SDA untuk Pembangunan Berkelanjutan

8 hari lalu

Menjaga Hilirisasi SDA untuk Pembangunan Berkelanjutan

PPHN adalah amanat rakyat yang di dalamnya terkandung ketetapan atau perintah konstitusional untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.


Bamsoet Dorong Gyeongju dan Bangli Jadi Sister City

10 hari lalu

Bamsoet Dorong Gyeongju dan Bangli Jadi Sister City

Kedua daerah tersebut memiliki banyak kesamaan, seperti pariwisata dan sistem pertanian smart farming.


Bamsoet Dukung Kerja Sama Unperba dengan Keimyung University

10 hari lalu

Bamsoet Dukung Kerja Sama Unperba dengan Keimyung University

Keimyung University berencana membuka kampus di Indonesia dan tengah menjajaki kerja sama melalui Unperba.


Catatan Ketua MPR RI: Memurnikan Kedaulatan Rakyat Perkokoh Sistem Ketatanegaraan

15 hari lalu

Catatan Ketua MPR RI: Memurnikan Kedaulatan Rakyat Perkokoh Sistem Ketatanegaraan

Potensi terjadinya kondisi darurat yang diakibatkan oleh kebuntuan konstitusi menjadi pertanda sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis belum cukup bijaksana, dan karenanya tidak protektif.


Bamsoet Apresiasi Dukungan Organisasi Otomotif Internasional FIA

15 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Dukungan Organisasi Otomotif Internasional FIA

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menjamu makan malam para delegasi Fdration Internationale de l'Automobile (FIA) Region II Rountable.