Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua DPR Minta BIN-Polri Telisik Peredaran Uang Palsu di Pilkada

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Bambang Soesatyo. TEMPO/Subekti
Bambang Soesatyo. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri menelisik peredaran uang palsu yang mulai marak beredar di beberapa daerah. Peredaran ini dikhawatirkan terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.

"Saya mengkhawatirkan peningkatan peredaran uang palsu itu ada kaitannya dengan tahun politik, menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan persiapan pemilu 2019 ," kata Bambang Soesatyo melalui pernyataan tertulisnya, Rabu, 28 Maret 2018.

Baca juga: Ketua DPR Jelaskan Soal Pasal Pemanggilan Paksa di UU MD3

Menurut Bambang, peredaran uang palsu yang akhir-akhir ini mulai marak tak boleh dibiarkan. BIN, kata dia, harus segera menginvestigasi secara khusus terkait dengan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu.

Bambang yang masih berada di Jenewa, Swiss, melalui pernyataan tertulisnya juga mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berdampak cepat dalam mengantisipasi peredaran uang palsu.

Sebelumnya, Polres Kota Bogor menangkap lima pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 60 ribu lembar atau total Rp 6 miliar. Di Surabaya, polisi juga menangkap pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 916 lembar atau total Rp 91,6 juta, serta dolar Singapura pecahan 10 ribu sebanyak 28 lembar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Ketua DPR Sebut Pasal Imunitas UU MD3 Sama dengan UU Pers

Bambang menduga, mulai maraknya peredaran uang palsu ada kaitannya dengan tahun politik yang sering diikuti dengan praktik politik uang. "KPU harus membuat regulasi ketat untuk mengantisipasi praktik politik uang pada pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019," katanya.

Politikus Partai Golkar ini juga mendesak, Polri segera mengungkap sindikat peredaran uang palsu dan membukanya ke publik, sekaligus mengungkap aktor intelektualnya. Bambang menegaskan, peredaran uang palsu tak hanya meresahkan masyarakat, juga dapat berakibat buruk bagi perekonomian nasional.

Bambang juga mendorong Bank Indonesia untuk mengevaluasi sistem keamanan berlapis pada mata uang rupiah kertas dengan teknologi terbaru. "Negara-negara di Eropa sudah menggunakan kinegram untuk fitur pengaman mata uang mereka," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bedah Buku Karya KSAL, Bamsoet Tegaskan Dukung Peningkatan Alutsista

3 hari lalu

Bedah Buku Karya KSAL, Bamsoet Tegaskan Dukung Peningkatan Alutsista

Peningkatan Alutsista sangat diperlukan seturut posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.


Bamsoet Dukung Gelaran Pecah VW 2024 Dapatkan Rekor MURI

6 hari lalu

Bamsoet Dukung Gelaran Pecah VW 2024 Dapatkan Rekor MURI

Event akan melibatkan berbagai komunitas VW di Indonesia.


Bamsoet Dorong Depinas SOKSI Revitalisasi dan Redinamisasi Organisasi

9 hari lalu

Bamsoet Dorong Depinas SOKSI Revitalisasi dan Redinamisasi Organisasi

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menegaskan, SOKSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum (non aktif) Ahmadi Noor Supit siap melakukan revitalisasi dan redinamisasi dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang semakin berat.


Parpol hingga Ketua MPR Dorong Rekonsiliasi Nasional seusai Pemilu 2024

9 hari lalu

Presiden Joko Widodo merangkul Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menghadiri acara puncak HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2022. PDI Perjuangan merayakan HUT ke-50 sebagai bagian dari konsolidasi partai dalam rangka pemenangan Pemilu 2024. Perayaan tersebut mengusung tema
Parpol hingga Ketua MPR Dorong Rekonsiliasi Nasional seusai Pemilu 2024

Pengamat meyakini Prabowo bisa melakukan rekonsiliasi dengan Megawati.


Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

10 hari lalu

Tiga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersangka pembunuhan dua sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, 30 April 2023. Berdiri dari kiri ke kanan: Edison Sobolim (1), Yekson Sobolim (3), dan Nindo Mohi (5). Istimewa]
Pro-Kontra atas Keputusan TNI Kembali Gunakan Istilah OPM

Penyebutan OPM bisa berdampak negatif karena kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.


Bamsoet Dukung Panglima TNI Tetapkan Penyebutan OPM

11 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Dukung Panglima TNI Tetapkan Penyebutan OPM

Sikap tegas negara terhadap OPM di Papua merupakan wujud kehadiran negara untuk menghentikan pembunuhan dan teror berkelanjutan terhadap warga sipil di Papua.


Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

13 hari lalu

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto (kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2018. Menurut jaksa KPK, Setya diduga nenerima uang sebesar US $ 7,3 juta dari proyek tersebut. ANTARA
Sudah Berkali Dapat Remisi, Segini Diskon Masa Tahanan Koruptor e-KTP Setya Novanto

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto beberapa kali mendapatkan remisi masa tahanan. Berapa jumlah remisi yang diterimanya?


Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

13 hari lalu

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 11 Januari 2018. Saksi yang dihadirkan dalam sidang ini didatangkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA
Koruptor Setya Novanto Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi E-KTP dan Benjolan Sebesar Bakpao

Narapidana korupsi e-KTP Setya Novanto kembali dapat remisi Lebaran. Begini kasusnya dan drama benjolan sebesar bakpao yang dilakukannya.


Bamsoet Dukung Prabowo Rangkul Semua Partai Politik Masuk Koalisi Pemerintahan

13 hari lalu

Bamsoet Dukung Prabowo Rangkul Semua Partai Politik Masuk Koalisi Pemerintahan

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan bahwa Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Arsjad Rasjid, berencana menemui calon presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bersilaturahmi.


Ketua MPR: Jadikan Idul Fitri Perekat Silaturahmi Kebangsaan

14 hari lalu

Ketua MPR: Jadikan Idul Fitri Perekat Silaturahmi Kebangsaan

Ia meminta masyarakat memberikan dukungan moril pada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.